Akankah Sejarah Terulang Kembali Pada Periode Kedua Pemerintahan Jokowi? - Analisis - www.indonesiana.id
x

Frank Jiib

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 11 November 2021

Jumat, 15 April 2022 13:08 WIB

  • Analisis
  • Topik Utama
  • Akankah Sejarah Terulang Kembali Pada Periode Kedua Pemerintahan Jokowi?

    Sebuah analisis tentang situasi bangsa Indonesia yang sedang mengalami gejolak politik serta ekonomi di tengah masyarakat. kejadian akhir-akhir ini hampir sama dengan kejadian pada masa Orde Lama juga Orde Baru sebelum tumbang di tengah jalan. akankah pepatah yang berbunyi Sejarah akan selalu berulang terjadi lagi pada pemerintahan Presidean Jokowi?

    Dibaca : 465 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

     

    Pada tanggal 17 Agustus 2022 Republik Indonesia akan genap berusia 77 tahun. Sejak pertama kali berdirinya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Ir Soekarno yang juga menjabat sebagai presiden pertama Republik Indonesia. Sejak saat itu dimulailah perjalan Republik Indonesia yang penuh dengan pergolakan, jatuh bangun kabinet, agresi militer oleh Belanda dan Inggris, pindahnya ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta, juga terjadinya pemberontakan G30S PKI serta operasi militer pembebasa Irian Barat. Semua peristiwa di atas merupakan catatan sejarah tentang perjalanan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu generasi muda dituntut untuk terus belajar dan menarik pelajaran yang berharga dari semua peristiwa yang pernah dilalui oleh Negara Republik Indonesia. Agar kelak ketika generasi muda menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang, tidak membuat kesalahan yang sama seperti para pemimpin terdahulu. Seperti sebuah pepatah yang berbunyi “sejarah akan selalu berulang.”

    Pada awal tahun 2022 ini, suasana politik di Indonesia mulai memanas dan sepertinya eskalasinya akan terus meningkat beberapa bulan ke depan. Apakah ini sebuah pertanda akan terjadinya peristiwa sejarah yang akan mewarnai perjalanan bangsa Indonesia?

    Untuk itu kita perlu mundur ke belakang dan melihat serta mempelajari peristiwa sejarah tentang faktor penyebab tumbangnya pemerintahan orde lama juga orde baru yang telah berkuasa selama lebih dari 20 tahun pada masa itu. Apakah ada kesamaan faktor penyebab tumbangnya rezim orde lama juga orde baru dengan situasi politik dan ekonomi yang sedang memanas pada pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi?

         1. Pemerintahan Orde Lama.

    Sejarah telah mencatat perjalanan pemerintahan Presiden Soekarno yang dimulai dari tahun 1945 sampai berakhirnya kekuasaannya pada tahun 1966, atau selama 21 tahun. Pada rezim orde lama ini banyak peristiwa besar yang terjadi hingga mengakibatkan tumbangnya kekuasaan Presiden Soekarno di tengah jalan. Ada tiga peristiwa penting yang mengakibatkan tumbangnya kekuasaan rezim orde lama yang orang biasa sebut dengan Tritura, diantaranya:

    1. Adanya Gerakan Gestapu tahun 1965.

    Yaitu sebuah gerakan pemberontakan atau kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat untuk merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Namun usaha kudeta itu tidak berhasil dan pada akhirnya menjadi sebuah tragedi yang dikenang hingga saat ini.

    2. Adanya Konflik Politik dan Keamanan.

    Pada masa itu terjadi ketegangan antara Indonesia dan Malaysia, juga upaya perebutan Irian Barat dari cengkeraman Belanda. Tidak hanya itu, ketegangan politik juga terjadi di dalam tubuh pemerintahan Presiden Soekarno. Yang mana diperparah dengan demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa setiap hari untuk menuntut perombakan total terhadap kabinet Dwikora karena dinilai gagal dalam menstabilkan keadaan sosial-ekonomi yang sedang memburuk pada saat itu. Dan, para mahasiswa juga menuntut segera dibersihkannya kabinet Dwikora dari antek-antek PKI. Karena para mahasiswa menduga peristiwa 1965 adalah ulah dari PKI pimpinan D.N. Aidit.

    3. Kekacauan Dalam Bidang Ekonomi.

    Menjelang jatuhnya pemerintahan orde lama, terjadi krisis ekonomi yang sangat parah dan membuat rakyat Indonesia begitu menderita akibat krisis yang sedang melandan pada saat itu. Bahkan nilai mata uang Rupiah sampai diredominasi untuk mengatasi krisis tetapi yang terjadi malah sebaliknya, harga-harga melambung tinggi, inflasi tidak terkendali dan nilai mata uang Rupiah seakan tidak ada artinya lagi. Sehingga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup kembali menggunakan sistem barter.

    Krisis ekonomi ini diperparah dengan tidak independennya Bank Indonesia dalam membuat kebijakan moneter karena Bank Indonesia berada dibawah kendali pemerintah.

    Dan yang terakhir, karena Bank Indonesia pada masa itu terus mencetak uang untuk membiayai proyek-proyek mercusuar, pembelian peralatan tempur serta untuk agitasi dan propaganda terhadap Malaysia. Kegiatan cetak uang yang tidak terkendali ini akhirnya membuat defisit anggaran semakin lebar dan meruntuhkan ekonomi pada masa itu.

    1. Pemerintahan Orde Baru.

    Kembali sejarah telah mencatat sebuah rezim yang begitu kuat dan lama berkuasa di Indonesia selama 32 tahun, yang dimulai pada tahun 1966 hingga berakhir pada tahun 1998. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, rezim ini disebut dengan rezim orde baru. Dan sejarah juga mencatat, rezim orde baru yang terlihat begitu kuat dan otoriter akhirnya juga tumbang di tengah jalan. Ada beberapa faktor yang membuat rezim orde baru akhirnya tumbang, diantaranya:

    1. Adanya KKN Yang Begitu Masif Dalam Rezim Orde Baru.

    Selama masa pemerintahan Presiden Soeharto, terjadi berbagai tindak korupsi, kolusi dan nepotisme yang berlangsung secara masif serta tidak ada penegakan hukum bagi para pelakunya, karena dilakukan oleh orang-orang dekat yang berada dilingkaran Presiden Soeharto. Memang pada awalnya semua terlihat baik-baik saja, pembangunan berjalan terus, harga-harga kebutuhan pokok stabil, BBM bagi masyarakat masih terjangkau.

    Tetapi, KKN yang telah berlangsung lama pada akhirnya memperlemah fundamental ekonomi dan puncaknya ekonomi Indonesia kolaps.

    2. Adanya Bandit Ekonomi.

    Seorang mantan pelaku kejahatan ekonomi international membuat pengakuan yang menghebohkan melalui bukunya yang berjudul “Membongkar Jaringan Kejahatan International”. Dalam buku itu, John Perkins menceritakan bagaimana dirinya sebagai bandit ekonomi beroperasi di Indonesia.

    “Indonesia adalah contoh utama perekonomian yang dibangun di atas investasi perbankan dan komunitas international. Disokong janji akan melunasi pinjaman-pinjaman tersebut dengan sumber dayanya, Indonesia kian tenggelam dalam utang untuk membiayai proyek infrastruktur yang pada gilirannya memunculkan untuk mendirikan hotel, restoran, pusat perbelanjaan, juga aktifitas kontruksi, jasa, perbankan dan transportasi yang mengikutinya. Orang Indonesia dan orang asing yang berduitlah yang meraup untung, sementara mayoritas masyarakat Indonesia sengsara.

    Seperti rakyatnya, lingkungan Indonesia juga menderita. Pabrik pertambangan, pengolahan dan pembuatan kertas, dan industri lain yang mengeksploitasi sumber daya, membuat kawasan hutan hujan terbesar di dunia gundul. Sungai dipenuhi limbah beracun. Udara di sekitar kawasan dan kota-kota industri terpolusi. Pada 1997, Asia Tenggara menjadi sorotan dunia ketika ditemukan sejenis kabut asap berbahaya akibat kebakaran hutan yang tidak terkendali-konsekuensi dari korupsi yang dipicu para bandit.”

    3. Adanya Krisis Ekonomi.

    Dalam bukunya “Membongkar Jaringan Kejahatan International” John Perkins menceritakan bagaimana krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Tenggara pada akhirnya membuat rezim orde baru tumbang.

    “Ketika krisis ekonomi yang kian hebat itu mulai menunjukkan dampak parah di negaranya, Soeharto diseret untuk menyetujui Paket Penyesuaian Struktural (SAP) IMF. IMF merekomendasikan agar Soeharto menghentikan subsidi minyak dan makanan serta banyak jasa sosial lainnya untuk mengurangi pengeluaran. Kebijakan yang jelas-jelas tidak imbang dan berpihak kepada kaum kaya ini menyebabkan meningkatnya kelaparan, penyakit dan permusuhan.

    Rakyat Indonesia pun berduyun-duyun turun ke jalan. Bahkan orang kaya, yang takut karena penganiayaan yang kian marak, menuntut perubahan.”

    Krisis moneter yang terjadi pada saat itu membuat Rupiah terjungkal sangat dalam. Sehingga membuat nilai tukar mata uang US$ terhadap Rupiah melambung hingga 600%, yang semula 1 US$ hanya Rp 2.380 kini melambung menjadi Rp 16.650.

    Bagi para pemilik mata uang asing, krisis ini bagaikan durian runtuh yang memberi keuntungan luar biasa, tetapi bagi kebanyakan rakyat Indonesia ini adalah sebuah bencana. Krisis ini membuat harga-harga kebutuhan pokok naik, harga BBM juga ikut naik, diperparah dengan banyaknya pengangguran akibat gulung tikarnya sebagian besar perusahaan. Krisis ekonomi serta kekacauan di tengah masyarakat pada akhirnya menumbangkan rezim orde baru yang telah berkuasa selama 32 tahun.

    1. Pemerintahan Presiden Jokowi.

    Pada saat ini yang berkuasa adalah Presiden Jokowi yang mulai menjabat dari tahun 2014 sampai 2019, dan terpilih kembali untuk periode kedua yang dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2024 mendatang. Namun dalam periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi ini, berbagai masalah mulai mendera bangsa Indonesia dan sepertinya eskalasinya akan terus meningkat dan meluas.

    ada beberapa masalah krusial yang harus segera ditangani serta dicarikan jalan keluar yang terbaik oleh Presiden Jokowi sebelum semuanya membesar dan akhirnya tidak terkendali. Beberapa masalah krusial itu diantaranya:

    1. Wacana Penundanan Pemilu dan Penambahan Masa Jabatan Presiden.

    Pada pertengahan periode kedua pemerintahan Jokowi muncul wacana untuk menunda pemilu serta penambahan masa jabatan presiden. Awal mula isu ini dihembuskan oleh para ketua umum partai dan kemudian diikuti oleh gerakan kebulatan tekad dari berbagai daerah, juga disokong dengan adanya Big Data sebesar 110 juta orang menginginkan pemilu ditunda.

    Gejala awal ini mirip dengan apa yang pernah dilakukan oleh rezim orde baru dengan slogan ‘kebulatan tekad’ supaya Presiden Soeharto dapat terus berkuasa. Namun kenyataannya rezim orde baru tumbang di tengah jalan.

    2. Kenaikan Harga-harga Kebutuhan Pokok dan Ikutannya.

    Akhir-akhir ini masyarakat golongan menengah ke bawah dipusingkan dengan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok yang kian mencekik serta menggerus daya beli masyarakat. Tidak hanya kebutuhan pokok, pada saat yang sama masyarakat juga dipusingkan dengan kelangkaan minyak goreng yang terjadi hampir di semua daerah dan kalaupun ada harganya melambung tinggi tidak terkendali. Dalam situasi seperti sekarang, pemerintah seperti tidak berdaya menghadapi para mafia minyak goreng yang begitu berkuasa. Pemerintah melalui Kementrian Perdagangan hanya mengobral janji palsu tanpa ada kenyataannya.

    Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah dalam waktu dekat berencana akan menaikkan harga BBM jenis Pertalite yang notabena digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Ditambah lagi rencana kenaikan harga elpiji 3 kg yang langsung menyasar dapur emak-emak. Jika rencana kenaikan harga BBM dan elpiji 3 kg benar-benar direalisasikan, pemerintah harus benar-benar memperhitungkan dampak yang akan muncul di tengah masyarakat.

    Tidak mau ketinggalan, pemerintah juga berencana akan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) dalam waktu dekat. Sungguh, jika benar semua ini direalisasikan oleh pemerintah dalam waktu dekat tanpa ada kajian yang mendalam mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih terpuruk setelah dihantam badai COVID-19, bisa dipastikan ini akan menjadi bom waktu yang akan meruntuhkan ekonomi Indonesia dalam waktu dekat.

    3. Hutang Pemerintah Yang Tidak Terkendali.

    Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini kenaikan hutang pemerintah seakan tidak terkontrol dan DPR yang memiliki fungsi pengawasan seakan tidak berdaya dan membiarkan pemerintah untuk terus menambah hutang. Saat ini utang pemerintah telah mencapai Rp 7.000 triliun dan ini sangat memberatkan APBN yang selama ini sudah mengalami defisit anggaran.

    Pemerintah seakan masih jumawa dan menganggap hutang yang ada masih kecil bila dibandingkan dengan negara maju yang jauh lebih besar hutangnya dari Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah masih saja terus membangun proyek-proyek mercusuar yang dibiayai dari hutang dan malangnya sebagian proyek yang telah dibangun oleh pemerintah tidak memberi manfaat apalagi menggerakkan roda ekonomi yang diinginkan selama ini, tetapi proyek-proyek itu menjadi terbengkalai alias mangkrak. Ada beberapa contoh proyek infrastruktur yang mangkrak diantaranya, Bandara Kertajati di Majalengka yang sekarang hanya menjadi bengkel pesawat terbang, Bandara YIA di Kulonprogo yang sepi peminat baik dari masyarakat serta maskapai penerbangan, dan yang akan menyusul berikutnya adalah KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) yang telah membengkak biaya proyeknya dan akhirnya dibiayai oleh APBN, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sampai saat ini tidak jelas pendanaannya karena beberapa investor besar yang berencana menanamkan modalnya di IKN tiba-tiba mengundurkan diri.

    Belum lagi hutang tersembunyi terhadap pemerintah China yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Apakah pemerintahan Presiden Jokowi tidak menyadari jika sedang berjalan memasuki jebakan utang China dan dampak mengerikan jika pemerintah sampai tidak mampu membayarnya pada saat jatuh tempo?

    4. Bank Indonesia Cetak Uang.

    Pada tahun 2020 Indonesia menghadapi krisis pandemi COVID-19 yang menyebabkan kemerosotan ekonomi serta defisit anggaran yang semakin tinggi pada APBN. Karena kondisi keuangan pemerintah sangat mengkhawatirkan pada saat itu, sehingga pemerintah  berusaha mendapatkan dana cair dalam waktu dekat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan ide untuk berbagi beban atau Burden Sharring dengan Bank Indonesia.

    Untuk mendapatkan dana cair yang siap digunakan, pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan memerintahkan Bank Indonesia membeli SUN di pasar primer yang sebenarnya terlarang dilakukan oleh Bnak Indonesia (BI). Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah mencetak uang untuk membiayai APBN yang sedang sekarat.

    Namun langkah yang diambil oleh Bank Indonesia mendapat teguran dari IMF untuk menghentikan mencetak uang pada akhir tahun 2022 ini. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana nasib APBN jika Bank Indonesia sudah tidak membantu membiayai APBN lagi dengan membeli SUN yang artinya sama dengan mencetak uang? Apakah pemerintah masih akan menambah hutang baru lagi dengan hutang yang sudah menumpuk hingga membuat beban APBN semakin berat? Sungguh sebuah pilihan yang sulit yang harus dihadapi pemerintahan Presiden Jokowi pada akhir tahun 2022 nanti.

    Dari uraian di atas kita bisa melihat dengan jelas penyebab jatuhnya rezim Orde Lama juga Orde Baru. Dan, masalah yang selalu menjadi pemicu pergantian rezim adalah krisis politik, krisis keuangan serta ekonomi dan krisis keamanan. Lalu bagaimana dengan pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua ini yang mulai terjadi gejolak politik. Jika dilihat dari dua rezim terdahulu yang telah jatuh di tengah jalan, semua faktor yang menjadi penyebab tumbangnya rezim Orde Lama juga Orde Baru ada pada memerintahan Presiden Jokowi saat ini.

    Apakah pada tahun 2022 ini akan ada sebuah peristiwa sejarah yang akan mewarnai perjalanan bangsa Indonesia? Apakah pemerintahan Presiden Jokowi akhirnya terhenti di tengah jalan akibat gagal menanggulangi krisis politik dan krisis ekonomi yang sedang terjadi di tengah masyarakat? Waktulah yang akan menjawabnya dalam waktu dekat, serta sebuah pepatah yang berbunyi “Sejarah akan selalu berulang” benar-benar terjadi pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi saat ini?

     

    Ikuti tulisan menarik Frank Jiib lainnya di sini.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.