Kian hari wacana mundurnya Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi semakin meresahkan. Hal ini bahkan menuai amarah masyarakat termasuk elemen mahasiswa yang kemudian turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi pad Senin (11/4) lalu, tentunya menolak keras adanya 3 periode presiden.
Padahal sebelumnya, Presiden sudah berulang kali menolak dan meminta kepada para pembantunya di pemerintahan untuk berhenti membicarakan wacana 3 periode jabatannya. Bahkan Jokowi kembali turun langsung menenangkan masyarakat serta menegaskan Pemilu 2024 tetap berlangsung.
Namun segala hal sebelum 14 Februari 2024 tetap bisa terjadi, kan? Terlebih wacana 3 periode presiden ini juga datanganya dari kalangan para pejabatnya sendiri. Ya, jika ditelusuri, semua kekisruhan wacana 3 periode presiden ini bermula dari ucapan salah satu menterinya yang menyebutkan bahwa ada sejumlah pengusaha yang berharap pemilu 2024 diundur.
"Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," kata sosok tersebut, Senin, (10/1).
Lebih lanjut, sosok tersebut juga mengemukakan alasan para pengusaha meminta pemilu 2024 diundur karena mereka ingin fokus dalam pemulihan ekonomi dan usaha, serta tidak ingin tertimpa persoalan politik.
Namun sosok ini tak pernah memberitahukan siapa pengusaha yang ia maksud menyetujui untuk memundurkannya Pemilu 2024 demi fokus terlebih dahulu pada pemulihan ekonomi. Pelaku industri skala besar? Konglomerat? Atau para pelaku UMKM yang tersebar di Tanah Air?
Kalaupun ada pengusaha yang ternilai dekat dengan dirinya hingga bisa “curhat” seperti itu, mungkinkah itu adalah pengusaha yang tergabung dalam HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia)? Ya, pejabat ini sempat menjabat menjadi ketua HIPMI periode 2015-2019 sebelum duduk di kabinet kementerian.
Dan secara kebetulan, HIPMI mengeluarkan pernyataan yang senada, bahwa HIPMI tak menolak wacana Pemilu 2024 diundur. Meskipun ada beberapa aspek yang harus diperhatikan seperti membuat ruang diskusi terbuka kepada publik dan memperhatikan kondisi ekonomi negara.
Ketua bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira menyoroti bahwa banyak negara lainnya yang juga menunda pemilu karena kondisi Covid-19.
“Secara negara lain pun, ada beberapa yang menunda pemilu karena kondisi Covid-19 ini. Karena kita tidak bisa dipungkiri pandemi Covid-19 ini membuat banyak fokus pemerintah terpecah belah. Ditambah lagi untuk menghadapi Pemilu 2024," kata Anggawira.
Namun, pernyatan ini semata tak bisa membuktikan bahwa HIPMI lah yang dimaksudkan oleh dirinya. Terlebih hingga kini juga tidak ada kalangan pengusaha yang mengaku berkeluh kesah ke mengenai Pemilu 2024.
Hal ini sontak menjadi kecurigaan publik. Apakah benar ada pengusaha yang menginginkan Pemilu 2024 diundur atau pembantu Jokowi ini hanya membual saja atas nama pengusaha untuk kepentingan pribadinya sendiri?
Bagaimana menurutmu?
Ikuti tulisan menarik Septi Yadi lainnya di sini.
