Wacana 3 periode presiden kian memanas setelah memuncaknya emosi masyarakat lewat aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa di Tanah Air. Namun jika bisa kilas balik, wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini berasal dari mana, sih?
Pada Maret 2022 lalu, ada salah satu pejabat publik yang mengutarakan dan mengindikasi adanya pemunduran Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Tak tanggung-tanggung dirinya juga mengklaim mempunyai 110 juta big data warganet yang menginginkan pemilu 2024 diundur.
Namun hingga kini, pejabat publik itu tidak pernah membuka big data tersebut. Rakyat dibuat bertanya-tanya dari mana data tersebut berasal. Bahkan ketika berulang kali didesak oleh masyarakat hingga ditantang di depan muka oleh BEM UI, ia kukuh menolak membuka data tersebut, “Dengerin kamu anak muda, kamu nggak berhak juga tuntut saya, karena saya juga punya hak untuk tidak memberi tahu,” ujarnya saat menemui BEM UI pada Selasa (12/4).
Ragam Dukungan Mengikuti
Karena dimulai dari pejabat Jokowi yang paling anyar, lantas dukungan untuk 3 periode Presiden Jokowi mulai berani dikibarkan. Salah satunya dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Ketua Umum DPP Apdesi Surtawijaya mengumumkan siap melakukan deklarasi dukungan resmi untuk Jokowi menjabat 3 periode.
"Habis Lebaran kami deklarasi (dukungan Presiden Jokowi tiga periode). Teman-teman di bawah kan ini bukan cerita, ini fakta, siapa pun pemimpinnya, bukan basa-basi, diumumkan, dideklarasikan apa yang kita inginkan," kata Surtawijaya saat jumpa pers sehabis acara Silatnas (Silaturahmi Nasional) Apdesi di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa (29/3).
Lebih lanjut, Surtawijaya mengklaim bahwa kepala desa mendukung Jokowi karena Presiden selama ini telah banyak mengabulkan permintaan kepala desa.
Hal ini sontak memecah belah Apdesi serta kepala-kepala desa yang ada di Indonesia. Arifin, Kepala Apdesi versi lainya mengatakan jangan membawa Apdesi ke dalam urusan politik dan membentuk opini publik bahwa seluruh kepala desa di Indonesia sepakat mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi.
Dibalik Dukungan Apdesi, Ada Andil Pejabat 'Si Paling Big Data'?
Sebagai Informasi, kala menghadiri acara Silatnas Apdesi 2022, Presiden Jokowi juga tampak ditemani oleh pembantu pemerintahan yang juga berandil memulai wacana 3 periode Presiden Jokowi. Mengapa sosok pejabat tersebut bisa ada di acara ini, karena ternyata, lagi dan lagi, beliau mempunyai jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Apdesi.
Lantas hal ini menimbulkan pertanyaan publik, apakah gerakan Apdesi yang menginginkan Jokowi 3 periode murni hasil rembuk dengan kepala desa lainnya atau ada campur tangan sosok lain, seperti Sang Ketua Dewan Pembina?
Hal yang semakin menguatkan dugaan tersebut kala ada seorang kepala desa yang justru meminta bantuan pejabat ini untuk meyakini Jokowi mau lanjut 3 periode, “Saya yakin Bapak bisa mengabulkannya dan Pak Presiden bisa mengabulkannya. Jokowi tiga periode, setuju?” kata Muslim, Kepala Desa asal Desa Aceh Tenggara, aceh. Saat itu, sosok ini hanya menjawab dengan senyuman.
Menjadi masuk akal, jika dirinya yang dimintai tolong oleh anggotanya dan hanya tersenyum kala melihat yang lainnya juga sependapat dengan dirinya – mendukung Jokowi 3 periode.
Padahal seharusnya pejabat publik dan termasuk pendukung wacana 3 periode ini tidak bisa bersikap begitu. Sebagai pejabat publik, harusnya ia mengetahui jelas bahwa perpanjangan masa jabatan atau 3 periode Jokowi melanggar konstitusi yang ada.
Tertera di UUD 1945 yang telah diamandemen pada tahun 2022 pasal 7: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.”
Presiden Jokowi sendiri, sudah menolak tegas wacana 3 periode, "Ada yang ngomongin presiden dipilih 3 periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan," ucap Jokowi ketika itu.
Tak cukup dengan pernyataan yang secara tegas menafsirkan bahwa ia tak akan maju menjadi pemimpin lembaga eksekutif Indonesia, jokowi juga turun kembali menenangkan masyarakat dan menegaskan bahwa pemilu akan tetap dilaksanakan sebagaimana waktu semestinya, 14 Februari 2024.
Namun selama Jokowi masih dikelilingi orang yang disebutnya ingin menjerumuskannya, maka segala hal sebelum 14 Februari 2024 bisa terjadi. Terlebih, bagi orang-orang itu, dengan kembalinya Jokowi menjadi Presiden, bisa mendatangkan keuntungan lebih bagi dirinya. Apa Jokowi akan kukuh pada perkataannya atau kalah dengan keinginan para anak buahnya.
Bagaimana menurutmu?
Ikuti tulisan menarik Septi Yadi lainnya di sini.
