Jakarta - Perwakilan organisasi keagamaan sepakat mendorong kolaborasi dalam kerja sama program dan pembiayaan campuran (blended finance) untuk mempercepat pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) yang sempat tergerus akibat pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan dalam Forum Lintas Agama untuk TPB/SDGs secara hybrid pada Selasa, 12 April 2022 bertempat di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta.
Forum ini diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN)/Bappenas melalui kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman yang diimplementasikan oleh organisasi kerja sama internasional Jerman GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH).
Turut hadir Plt Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian PPN/ Bappenas Arifin Rudiyanto memberikan keynote speech yang menekankan peran penting organisasi keagamaan untuk memastikan Indonesia dapat mencapai target dan tujuan SDGs pada 2030.
“Umat beragama di Indonesia melalui organisasi keagamaannya telah melakukan banyak hal baik dalam bentuk program kegiatan maupun pembiayaan untuk mendukung pembangunan. Berbagai program kerja yang dikerjakan maupun kedermawanan yang terkait dengan SDGs, diantaranya untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, mengatasi stunting, adalah sebagian kecil yang telah dilakukan,” kata Arifin Rudiyanto yang hadir langsung memberikan sambutan di forum.
Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak 2019 memberi tantangan serius terhadap capaian SDGs di seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia. Sepanjang 2019-2021, pandemi telah mengakibatkan krisis kesehatan yang juga berdampak ke krisis ekonomi dan sosial. Salah satunya adalah menurunnya pendapatan kaum rentan, mendisrupsi kualitas belajar mengajar, dan “mematikan” industri pariwisata dan penerbangan nasional.
Sementara itu masih terdapat selisih kebutuhan pembiayaan sebesar Rp14.000 triliun dari total Rp 67.000 trilun pembiayaan yang dibutuhkan untuk mencapai SDGs di tingkat global pada 2030. Tentunya selisih kebutuhan pembiayaan ini melonjak akibat beban krisis multidimensi yang disebabkan oleh pandemi. Untuk memulihkan kembali dan mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia, pemerintah Indonesia mendorong kolaborasi pembiayaan campuran yang melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, swasta, investasi asing, hingga organisasi keagamaan serta pengelola zakat dan amal umat dari berbagai agama.
Sementara itu Deputi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Scnaider Siahaan menyampaikan bahwa pembiayaan campuran yang melibatkan organisasi keagamaan merupakan salah satu peluang Indonesia untuk akselerasi pencapaian program-program pembangunan berkelanjutan.
Dengan lebih dari 270 juta lebih pemeluk agama di Indonesia dan diakui sebagai negara paling dermawan sedunia berdasar Word Giving Index 2021, tentunya Indonesia memiliki kekuatan dan peluang untuk mendorong kolaborasi pembiayaan campuran bekerjasama dengan organisasi keagamaan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi semua.
Berdasarkan kajian “Zakat on SDGs” yang dipublikasikan Pusat Kajian Strategis Baznas disebutkan bahwa penggunaan zakat atau amal untuk mencapai target SDGs sendiri sejalan dengan pencapaian tujuan-tujuan syariah (Maqashid Syariah). Contoh penggunaan zakat dalam pembiayaan campuran untuk SDGs dilakukan pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang menggunakan pembiayaan oleh Baznas, orgnasisasi internasional dan pemerintah daerah di Jambi pada 2018.
Lebih lanjut organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Komisi Sosial Ekonomi KWI, dan Yayasan Buddha Tzu Chi juga menangkap semangat kolaborasi untuk mencapai SDGs. Seperti program pengembangan 1000 pembangkit listrik, kolaborasi siaga bencana, pendidikan, hingga pelestarian lingkungan. Keempat organisasi keagamaan tersebut membagikan praktik baik yang telah dilakukan oleh tiap organisasi dalam kerangka pembiayaan campuran.
Kolaborasi antar organisasi keagamaan dalam pembiayaan campuran maupun kerjasama program menjadi sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan perdamaian di tengah bangsa Indonesia yang majemuk, khususnya dalam bulan Ramadhan seperti sekarang.
Forum menghadirkan Kammaruddin Amin selaku Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Scenaider Clasein H. Siahaan, CA, MSc, CIA, FRM Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas, dan Dr. Marc-Oliver Pahl - Head of Office the German Council for Sustainable Development.
Apa itu SDGs?
SDGs adalah kerangka pembangunan global yang dideklarasikan bersama oleh 193 negara pada September 2015 di PBB. Melalui 17 Tujuan bersama yang akan dicapai targetnya di tahun 2030, pemimpin dunia menyepakati komitmen untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada 2030. SDGs bertujuan diantaranya menghapus kemiskinan, menghapus kelaparan, mendorong kesetaraan gender, memelihara kelestarian lingkungan, dan mendorong perdamaian dan kerjasama untuk mencapai pembanguan berkelanjutan bagi semua tanpa meninggalkan siapapun (Leaving No One Behind).
Kerjasama Indonesia-Jerman Mendorong Pencapaian SDGs
Kementerian PPN/Bappenas berkerjasama dengan Pemerintah Federal Jerman dalam rangka meningkatkan kapasitas pengambilan kebijakan dan implementasi SDGs di Indonesia dan dalam konteks Kerjasama Selatan-Selatan (KSS), salah satu fokusnya adalah peningkatan kapasitas kepada aktor nonpemerintah termasuk organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan menjadi salah satu aktor nonpemerintah yang memiliki peran penting dalam pencapaian SDGs.
Perwakilan Kedutaan Besar Jerman, Inga Tessendorf, menyampaikan pentingnya penguatan kerjasama berbagai pihak khususnya dengan organisasi keagamaan untuk mencapai tujuan SDGs yang besar dan ambisius. Lebih lanjut dirinya mengakui teladan Indonesia dalam keberagaman beragama, demokrasi, dan pencapaian SDGs.
Ikuti tulisan menarik SDGs Indonesia lainnya di sini.
