Dikotomi Sikap Kultural dan Struktural - Analisis - www.indonesiana.id
x

Ali Mufid

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 6 Maret 2022

Selasa, 24 Mei 2022 06:59 WIB

  • Analisis
  • Topik Utama
  • Dikotomi Sikap Kultural dan Struktural

    Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi islam terbesar di Indonesia. NU lahir sebagai organisasi yang berkhidmat untuk ummat

    Dibaca : 641 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

    Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU lahir sebagai organisasi yang berkhidmat untuk ummat. Ia hadir sebagai penyeimbang dan berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Organisasi ini memiliki sejarah perjuangan panjang membersamai berdirinya negara Indonesia sekaligus menegaskan jika organisasi yang lahir pada 1926 ini memiliki segudang pengalaman ditengah-tengah problematika sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama tentunya. Sehingga jelas dan tegak lurus bahwa posisi dan kedudukannya adalah bukan organisasi politik yang berorientasi pada kekuasaan melainkan sebagai jawaban atas bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan didalam perbedaan, menjaga stabilitas negara, mewujudkan kesejahteraan dan merawat keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Nilai tawar NU dalam hajat politik lima tahunan selalu menjadi mercusuar. Satu demi satu petinggi partai saling bergantian membangun komunikasi dengan simpul utama organisasi yang pernah menjadi partai politik tahun 1952 ini. Mereka silih berganti dengan beragam janji dan kontrak menggiurkan yang dapat diraih saat memberikan dukungan penuh atas hajat politik. Para pengobral janji ini pun menyadari betapa besar kekuatannya baik secara kultural maupun struktural. Mereka memahami bahwasanya sumber daya yang dimiliki organisasi itu mampu menjadi salah satu indikator kemenangan. Segala daya upaya dikerahkan seluruh alat kelengkapan partai demi mendulang simpati warga NU.

    Kembali ditegaskan bahwa organisasi ini tidak berorientasi pada kekuasaan, melainkan pengabdian kepada ummat. Penegasan itu menjadi satu prinsip dasar tak terbantahkan bagi siapapun yang berkhidmat. Kader yang telah melalui berbagai tahapan serta prosesi pengkaderan memahami betul peran dan posisi NU berada dimana. Pada prinsipnya tidak ada pembeda sikap politik antara struktural maupun kultural. Karena pada hakikatnya, keduanya berjalan dalam satu nafas perjuangan yang sama. Meski akhirnya ada saja stigma bahwa struktural bebas menentukan sikap politik, sedangkan kultural adalah keniscayaan memberi dukungan pada partai islam berbasis Nahdliyin.

    Satu contoh, belum lama ini salah satu ketua umum partai Islam memposting konten yang berisi kalimat "Warga NU kultural wajib ber-PKB. Struktural, sakarepmu!". Meski konten tersebut saat ini sudah di-takedown di media sosialnya dan diklarifikasi dengan postingan artikel baru, namun patut dikritisi perihal dugaan pendikotomian itu. Narasi yang dibangun di konten tersebut menafsirkan bahwa NU kultural lebih siap diajak bersikap ke salah satu partai politik.

    Selama ini kultural dinilai sebagai kelompok yang hanya fokus pada amaliyah ahlussunnah wal jama'ah ala Nahdlatul Ulama, tanpa ada embel-embel tentang strategi dan keberpihakan dalam konteks politik kekuasaan. Sedangkan struktural, adalah mereka yang terlibat langsung memelihara perputaran roda organisasi serta memahami hirarki organisasi. Mereka dinilai lebih cakap dan strategis dalam berpolitik sehingga strukural ini tidak dianjurkan berpihak ke salah satu parta politik manapun alias sakarepmu. Mereka bebas menentukan sikap politiknya. Nah, penulisan konten tersebut tersirat asumsi bahwa kultural berpolitik ke salah satu partai, sementara struktural bebas menentukan sikap politiknya.

    Sebagai partai politik yang memiliki keintiman mendalam dengan warga Nahdliyin, sepatutnya memahami letak dan posisi NU sebagai organisasi islam terbesar. Tidak kemudian memisahkan pola gerak kultural dan struktural, nyatanya esensi perjuangan muaranya akan sama. Justeru yang lebih penting adalah bagaimana menjaga khittah NU sebagai organisasi yang berkhidmat untuk ummat. Biarkanlah NU sebagai organisasi islam bergerak sesuai garis perjuangannya yang murni, tidak diajak apalagi dicatut pihak manapun kedalam lingkaran politik kekuasaan yang hanya mendegradasi nilai-nilai perjuangan organisasi itu sendiri.

    Ikuti tulisan menarik Ali Mufid lainnya di sini.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.















    Oleh: Adiatman

    5 hari lalu

    Bernalar Kritis

    Dibaca : 596 kali