Jalan Mulus Omnibus - Analisis - www.indonesiana.id
x

dian basuki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Jumat, 27 Mei 2022 14:47 WIB

  • Analisis
  • Topik Utama
  • Jalan Mulus Omnibus

    Rakyat hanya bisa melongo melihat sepak terjang duet eksekutif-legislatif mengotak-atik aturan pembuatan perundangan. Rakyat hanya bisa dengar-dengar kabarnya barang sedikit, tapi tak tahu persis apa substansi yang diubah, bagaimana perubahannya, dan woww alangkahnya cepatnya duet ini meresmikan revisi itu. Omnibus law tak terbendung. Bila bukan demi menyelamatkan UU Cipta Kerja, apa lagi?

    Dibaca : 1.218 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

    Siapa sanggup menandingi kekompakan serta kesigapan pemerintah dan DPR dalam menyusun aturan atau undang-undang—baru maupun revisi? Tidak ada. Bahkan, menandingi kecerdikan duet eksekutif-legislatif ini juga sulit. Kedua institusi ini senantiasa berjalan seiring dalam banyak urusan, bila bukan dalam setiap urusan. Setelah revisi UU Minerba, KPK, MK, hingga yang terbaru—revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP)—mereka kompak.

    Selaku institusi legislatif, bukankah DPR itu semestinya mewakili rakyat? Teorinya memang begitu, kenyataan ternyata berbeda. Meskipun secara formal, DPR itu wakil rakyat, tapi secara faktual sukar mengatakannya demikian. Dalam banyak pembahasan undang-undang baru maupun revisi, serta urusan penting lainnya, para ketua dan anggota Dewan malah terkesan alergi terhadap pendapat dan masukan dari rakyat yang berbeda dengan kemauan mereka.

    Kebiasaan ngebut duet eksekutif-legislatif, yang menyulitkan rakyat untuk ikut berpartisipasi di dalam penyusunan undang-undang, kembali diulang dalam kaitan revisi UU PPP. Padahal, ke dalam aturan baru ini dimasukkan pasal-pasal terkait metode Omnibus Law, yang menjadi dasar penyusunan UU Cipta Kerja, yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Bayangkan, UU Cipta Kerja disusun dengan metode Omnibus Law, tapi aturan mengenai Omnibus Law malah dibuat belakangan, yaitu setelah UU Cipta Kerja disahkan. Opo tumon?

    Jadi, apa yang semestinya tidak terjadi, di negeri ini bisa terjadi jika pemerintah dan DPR sudah menghendaki. Tak peduli apa kehendak rakyat, tak peduli apa keberatan rakyat, bila duet ini sudah sepakat, rakyat pun tak berkutik. Meminjam kata-kata mutiara pak Asmuni, komedian Srimulat, di negeri inilah hil-hil yang mustahal bisa terjadi.

    Mereka yang duduk di eksekutif maupun legislatif itu memang politisi yang cerdik dalam menyiasati aturan, mengambil peluang, serta memanfaatkan ketidakberdayaan rakyat banyak. Dalam konteks revisi UU PPP dan UU Cipta Kerja, duet eksekutif-legislatif memang berkepentingan, dalam arti ada konflik kepentingan yang membuat mereka demikian berhasrat mewujudkannya.

    Politisi yang duduk di pemerintahan maupun parlemen pada umumnya juga pebisnis, sehingga kelonggaran-kelonggaran aturan investasi dan lain-lain, termasuk penggunaan tenaga kerja, yang dimuat dalam undang-undang yang dianulir MK itu jelas menggembirakan mereka. Inilah salah satu persoalan di dunia politikkita: siapapun bisa menjadi pembuat aturan sekaligus pemain yang terikat aturan. Nah, tidak heran bila sebagai pembuat aturan, mereka akan membuat aturan yang meringankan perannya sebagai pemain.

    Rakyat, yang sejatinya tidak terwakili di parlemen, hanya bisa melongo melihat sepak terjang duet ini. Ketika duet eksekutif-legislatif mengotak-atik UU PPP, rakyat hanya bisa dengar-dengar kabarnya barang sedikit, tapi tak tahu persis apa substansi yang diubah, bagaimana perubahannya, dan woww alangkahnya cepatnya duet ini meresmikan revisi itu. Omnibus law tak terbendung. Bila bukan demi menyelamatkan UU Cipta Kerja, apa lagi? >>  

    Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.