Bergantung pada Luhut, Pertanda Kabinet tak Efektif? - Pilihan Editor - www.indonesiana.id
x

Luhut Binsar Pandjaitan. Sumber foto: flickr.com

dian basuki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Senin, 30 Mei 2022 06:13 WIB

  • Pilihan Editor
  • Topik Utama
  • Bergantung pada Luhut, Pertanda Kabinet tak Efektif?

    Berkali-kali Presiden membutuhkan bantuan ekstra seorang Luhut yang bekerja melampaui jabatan formalnya sebagai Menko Maritim dan Investasi. Sampai kapan dan apakah secara kelembagaan negara, cara seperti ini sehat?

    Dibaca : 1.403 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

     

    Presiden Jokowi sudah memiliki kabinet dengan puluhan serdadu: menteri koordinator, menteri, wakil menteri, hingga staf ahli. Sebagai pasukan tempur untuk menyelesaikan persoalan negara, tim ini dapat dibilang sudah komplit. Masing-masing menko mengoordinasikan sejumlah menteri. Tugas dan wewenang sudah didelegasikan Presiden ke para menterinya. Tapi mengapa banyak persoalan diserahkan kepada Menko Luhut Panjaitan?

    Jabatan resmi Luhut adalah Menko Maritim dan Investasi, tapi dalam sejumlah urusan ia diberi wewenang oleh Presiden untuk ikut menangani berbagai urusan. Sebutlah di antaranya penanganan pandemi Covid-19 hingga yang terbaru perkara minyak goreng. Tidak heran bila kerap muncul respon dari masyarakat: Lagi-lagi Luhut, lagi-lagi Luhut. Apa tidak ada orang lain? Apa pertimbangan Presiden?

    Muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa manakala Luhut diterjunkan berarti situasi atau persoalan belum selesai tuntas. Juga ada anggapan bahwa ini berarti kinerja para menko dan menteri dinilai Presiden tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ada anggapan pula bahwa bila persoalan mentok dan tidak beranjak dari titik keruwetannya, Luhut yang mampu menyelesaikannya. Persepsi yang cenderung menduga-duga itu dikarenakan Presiden tidak pernah menjelaskan mengapa Luhut diterjunkan untuk menangani urusan-urusan yang bahkan di luar bidang koordinasinya.

    Namun begitu, setidaknya, penunjukan Luhat secara berulang untuk menangani masalah-masalah di luar tanggung jawabnya formalnya sebagai Menko Investasi itu memperlihatkan bahwa Luhutlah orang yang paling dipercaya Presiden dibandingkan pejabat penting lain di kabinet. Apakah ini karena hubungan yang sudah terjalin lama antara Jokowi dan Luhut, hubungan yang berawal sebagai rekanan bisnis?

    Dalam konteks kinerja kabinet, semestinya para menteri tidak nyaman dengan gaya Presiden yang sering menunjuk Luhut untuk terjun menangani masalah-masalah yang berada dalam koridor tanggungjawab mereka sebagai menko maupun menteri. Walaupun begitu, sangat mungkin menteri-menteri ini tidak mampu berbuat apa-apa, bahkan untuk menunjukkan rasa tidak nyaman mereka sekalipun, sebab yang menunjuk Luhut adalah Presiden.

    Dalam soal minyak goreng, umpamanya, bukan saja Menteri Perdagangan Lutfi yang mestinya tidak nyaman, tapi juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto—tidakkah ia merasa dilangkahi oleh sesama menko? Bukankah diterjunkannya Luhut itu mengisyaratkan ketidakpuasan Presiden terhadap kinerja Mendag dan Menko Perekonomian?

    Di sisi lain, penunjukan Luhut dalam beberapa masalah memperlihatkan ketergantungan Presiden kepada sosok ini. Dalam menangani masalah minyak goreng, umpamanya, mengapa Presiden tidak langsung mengarahkan Menko Perekonomian serta menteri di jajarannya? Mengapa Presiden tidak langsung memberi instruksi apa yang harus dilakukan oleh para menteri, dan tidak perlu berpaling kepada Menko Luhut?

    Apakah ini karena sosok Luhut lebih diperhitungkan oleh para pebisnis sawit dibandingkan para menteri lain yang terkait? Misalnya saja, usai ditunjuk Presiden untuk membereskan urusan minyak goreng, Luhut langsung mengeluarkan peringatan agar perusahaan yang terkait bisnis sawit menempatkan kantor pusatnya di Indonesia, bukan di negara lain. Ia juga menyatakan akan mengaudit perusahaan yang berbisnis sawit. Apakah ini hanya sekedar untuk konsumsi publik atau akan ditindaklanjuti dengan tindakan konkret, masih perlu ditunggu. Namun, Luhut tampaknya berusaha unjuk gigi di hadapan pemain-pemain bisnis sawit.

    Di samping menyiratkan ketergantungan Presiden kepada figur Luhut, langkah penunjukannya yang berulang-ulang untuk menangani berbagai masalah telah memperlihatkan bahwa organisasi, sistem, mekanisme, aturan, maupun tim sumberdaya manusia yang menopang Presiden tidak mampu berfungsi secara efektif. Setiap kali ada masalah krusial, Presiden memerlukan orang yang paling ia percaya untuk menanganinya, sekalipun di dalam kabinet ia sudah membagi tugas dan mendelegasikan wewenang untuk menangani masalah-masalah itu. Berkali-kali Presiden membutuhkan bantuan ekstra seorang Luhut yang bekerja melampaui jabatan formalnya sebagai Menko Maritim dan Investasi. Sampai kapan dan apakah secara kelembagaan negara, cara seperti ini sehat? >>

    Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.