Ada beberapa hal yang menyebabkan banyaknya populasi unbanked di Indonesia seperti lokasi bank terlalu jauh, biaya telalu mahal, kurang mempercayai lembaga keuangan, pertimbangan agama, dan masih banyak lainnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah melakukan berbagai cara mulai dari melakukan digitalisasi perbankan, mendukung pengembangan fintech, sampai perbaikan infrastruktur pasar keuangan.
Tetapi, sebenarnya selain beberapa cara diatas masih ada satu lagi solusi untuk mengatasi unbaked dan mencapai inklusi keuangan.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 Inklusi Keuangan adalah sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
Solusi tersebut adalah Cryptocurrency. Tapi sayangnya, cara yang satu ini sudah "diharamkan" terlebih dahulu baik oleh organisasi agama maupun undang-undang negara.
Pada tahun 2021 lalu MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap aset kripto karena dinilai mengandung gharar dan dharar sedangkan negara sendiri sudah mengharamkan penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
Bagaimana Cryptocurrency Bisa Berpartisipasi Dalam Mencapai Inklusi Keuangan?
Cryptocurrency menawarkan solusi untuk membuat dunia tidak terlalu bergantung pada uang tunai, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan mobilitas uang. Melalui teknologi blockchain yang diadopsinya, mata uang kripto juga memiliki sistem keamanan tinggi tanpa memerlukan regulasi dari pemerintah setempat.
Cryptocurrency bisa memberikan akses yang lebih mudah dan lebih murah terutama kepada individu berpenghasilan rendah di negara berkembang ke layanan keuangan seperti mengumpulkan tabungan, membangun kredit, dan melakukan pembayaran daripada yang ditawarkan oleh industri jasa keuangan tradisional.
Inovasi layanan keuangan revolusioner lahir didalam ekosistem kripto, inovasi tersebut dikenal dengan istilah Decentralized Finance (DeFi). Sebuah inovasi yang menawarkan layanan keuangan alternatif dari keuangan tradisional dan terpusat yang bertujuan untuk memperluas akses ke perbankan dan teknologi pembayaran.
Semua layanan didalamnya mirip dengan apa yang ditawarkan oleh layanan keuangan tradisional, yang membedakan adalah bagaimana cara kerja layanan tersebut.
Pandangan Intitusi Keuangan Terhadap Cryptocurrency
Selain memperhatikan pandangan masyarakat dan pemerintah, intitusi keuangan yang juga memiliki peran penting dalam mencapai inklusi keuangan harus diperhatikan.
Mengenai hal ini hasilnya cukup mengejutkan karena menurut sebuah studi yang dikeluarkan oleh Fidelity Digital Assets, pada tahun 2021 lalu 52% institusi yang disurvei di seluruh Asia, Eropa, dan AS saat ini berinvestasi dalam aset digital.
Selain itu, perusahaan analitik Blockdata juga menyebutkan bahwa 55 dari 100 bank teratas berdasarkan aset yang dikelola sudah berinvestasi dalam cryptocurrency dan/atau perusahaan terkait blockchain. Baik secara langsung, maupun melalui anak perusahaan.
Nilai investasi bank ke dalam cryptocurrency mencapai USD 3 Miliar dollar, beberapa bank ternama yang berpartisipasi adalah Standard Chartered ($380 juta dalam 6 putaran), BNY Mellon ($320,69 juta dalam 5 putaran) ), Citigroup ($279,49 juta dalam 9 putaran), UBS Group ($266,2 juta dalam 5 putaran) dan BNP Paribas ($236,05 juta dalam 9 putaran).
sumber: blockdata.tech
Berbagai data tersebut menunjukan optimisme institusi keuangan dan perbankan terhadap masa depan mata uang kripto sekaligus membuka harapan untuk teknologi ini bisa diadopsi lebih jauh lagi.
Meskipun begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa cryptocurrency adalah teknologi baru sehingga masih memiliki banyak kekurangan dan memerlukan pengembangan lebih mendalam untuk bisa dikatakan ideal sebagai solusi untuk mencapai inklusi keuangan.
Ikuti tulisan menarik Muhammad Syafi'i Nurullah lainnya di sini.
