Butuh Pemberdayaan Masyarakat, Agar Sumsel Keluar dari 10 Provinsi Termiskin di Indonesia - Analisis - www.indonesiana.id
x

Fahmi wirawan

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 16 Juni 2022

Jumat, 17 Juni 2022 06:43 WIB

  • Analisis
  • Topik Utama
  • Butuh Pemberdayaan Masyarakat, Agar Sumsel Keluar dari 10 Provinsi Termiskin di Indonesia


    Dibaca : 946 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

    Di Tahun 2022,Provinsi Sumatera Selatan kembali diumumkan masuk 10 Provinsi Termiskin di Indonesia dengan mendudukki peringkat 9. Sebelumnya juga tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan pernah diumumkan masuk sebagai 10 Provinsi Termiskin di Indonesia. 

    Hal itu sesuai dengan data rilis mutakhir penduduk miskin di Indonesia oleh Badan Pusat Statistik, data pada periode Maret-September 2021. Dalam catatan tersebut, angka presentase kemiskinan pada Provinsi Sumatera Selatan dengan presentase 12,79%. 

    Bagaimana bisa seperti ini, mengapa seperti ini tentu ini perlu pandangan yang luas, perlu meluangkan waktu sejenak untuk berfikir agar kedepan Provinsi Sumatera Selatan bisa keluar dari Provinsi Termiskin di Indonesia. Dan yang lebih penting kesejahteraan masyarakat betul-betul meningkat tidak hanya sebatas angka yang sumir. 

    Provinsi Sumatera Selatan dengan wilayah yang begitu luas terdiri dari 17 Kabupaten/Kota, dengan Geografis penghasil lumbung Energi dan Pangan seharusnya Provinsi Sumsel mampu menjadi Provinsi terkaya seperti Provinsi penghasil pangan dan energi di wilayah lain. 

    Tentu ini perlu komitmen yang kuat dari Pemimpin Seperti Gubernur, Bupati Walikota serta Jajarannya. Diiringi respon aktif masyarakat dalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang ada, sehingga mampu meningkatkan pendapat ekonomi yang kompetitif. 

    Namun yang lebih penting dalam pengentasan kemiskinan itu, pemberdayaan masyarakat menengah kebawah dengan pengayoman penuh kepedulian. Sebab banyak program-program pemberdayaan selama ini terhenti ditengah jalan jangan sampai menjadi penyebabnya karena kurangnya semangat kepedulian dan pengayoman dalam pemberdayaan. 

    Sebab yang menjadi sample data kemiskinan BPS setiap tahun ialah masyarakat ekonomi menengah kebawah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu sikap konsisten dalam membuat program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini. 

    Masyarakat menengah ke bawah tentu perlu pengayoman dan kepedulian yang intens dalam membuka pola pikir demi menambah semangat dalam memperbaiki perekonomian mereka. Karena kita tahu, mungkin masih ada masyarakat menengah ke bawah saat ini belum memiliki keterampilan, keahlian yang bersifat mandiri. Sehingga untuk membuat usaha dan mendaftar kerjapun mereka masih belum percaya diri. 

    Kita tahu, sudah bertahun-tahun program bantuan PKH, BPNT, Dana Desa yang dalam semua program bantuan tersebut ada program Pemberdayaan, belum lagi program pemberdayaan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun faktanya hingga saat ini masih banyak pengangguran dan ekonomi masyarakat dalam keadaan stagnan. Seharusnya melalui program-program bantuan yang ada juga dibarengi padatnya keterampilan keahlian dan kompetensi yang dimiliki masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi. 

    Namun disini perlu pula evaluasi oleh Pemerintah tekrait apakah para petugas dalam lingkungan penyaluran berbagai bantuan sosial ke masyarakat sudah mengefektifkan kegiatan pemberdayaan atau belum, bahkan jangan sampai bantuan tersebut dalam tanda kutip *dikongkalikongkan. Maka ini bisa menjadi penyebab ekonomi masyarakat pada posisi stagnan, masyarakat tidak memiliki keahlian, keterampilan, ekonomi semakin menurun. 

    Belum kita berbicara pada pemberdayaan ekonomi masyarakat memalui CSR perusahaan-perusahaan Minyak dan Gas, Batu Bara dan perusahaan yang ada di Sumatera Selatan. Kita patut yakin jika semua stakeholder di Sumatera Selatan ini memiliki hati yang mulia dan pro terhadap rakyat kecil, maka pelan-pelan ekonomi di Sumatera Selatan semakin meroket. Sebab begitu banyak sumber kekayaan alam di Sumsel sudah sepatutnya masyarakat kecil juga ikut merasakan. 

    Namun sebaliknya masyarakat juga harus memiliki jiwa Entrepreneur, cekatan dan yang lebih penting memiliki mental baja dalam memanfaatkan program-program dan peluang melalui bantuan pemerintah maupun secara mandiri. 

    Disisi lain, Pemerintah terkait juga diharapkan dapat konsisten, setiap bantuan yang disalurkan harus dibarengi evaluasi dan pengawasan yang ketat, sehingga masyarakat juga berhati-hati dalam memanfaatkan bantuan tersebut tidak ada lagi berleha-leha atau bermanja-manja dalam buayan bantuan yang disalurkan secara bertahap tersebut. Pemerintah harus tegas jika bantuan tidak termanfaatkan dengan baik maku perlu evaluasi, sebab bantuan disalurkan untuk membantu masyarakat memiliki, keterampilan, keahlian dan kompetensi sehingga terwujudnya ekonomi mandiri. 

    Disamping itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga harus berpihak pada program yang menggunakan hasil karya masyarakat menengah kebawah. Seperti memanfaatkan UMKM sebagai produk sehari-hari Pemerintah, menggunakan karya-karya lokal dalam event-event kegiatan Pemerintah. Sehingga produk UMKM masyarakat dapat menjadi perputaran ekonomi yang cepat. Begitu juga pihak swasta yang ada di Sumatera Selatan harus ikut andil dalam menggunakan produk-produk lokal yang jika nanti sudah ada dalam karya-karya masyarakat melalui program pemberdayaan Pemerintah. 

    Pada dasarnya permasalahan kemiskinan ini perlu konsisten dan kemauan yang kuat antara Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat. Rasa peduli, pengayoman yang ikhlas. Sebab, Kemiskinan salah satu penyebab munculnya gejala sosial, seperti pencurian, perampokan, begal, pembunuhan, penculikan, sengketa hak tanah, perebutan harta warisan, dan lain sebagainya. 

    Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota patut optimis dan yakin, jika Pemberdayaan keterampilan masyarakat gencar dilakukan, bantuan produktif terus digulirkan, evaluasi, pengawasan dan tindakan tegas berjalan sesuai fungsi. Maka yakinlh Sumsel Maju Akan Terwujud.

    Belum lagi kita berbicara pada data angka Putus Sekolah, Stunting, Gizi Buruk, angka Pengangguran. Maka solusinya Pemerintah harus segera duduk bersama dengan stakeholder terkait, akademisi, masyarakat. Berhenti membuat kegiatan seremonial maju dalam aksi. (Fahmi, S.I.P Tokoh Pemuda Komering) 

    Ikuti tulisan menarik Fahmi wirawan lainnya di sini.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.















    Oleh: Adiatman

    5 hari lalu

    Bernalar Kritis

    Dibaca : 595 kali