Penyelenggaraan pemilu dan pilpres semakin dekat. Politikus tahu bahwa media massa maupun media sosial berperan penting. Bukan hanya untuk menyampaikan pesan, berita, tapi juga pencitraan: citra baik, citra menjanjikan. Para politikus, khususnya yang berkeinginan nyapres, bahkan sudah bergerak dan mengerahkan upaya-upaya untuk membangun popularitas dan citra baik di mata masyarakat.
Salah satu faktor strategis untuk membangun popularitas tidak lain adalah media: media massa maupun media sosial. Influencer dan buzzer mungkin bakal meramaikan perhelatan politik ini. Akankah mereka terbelah dalam perkubuan seperti pilpres yang lalu? Mungkin keriuhan yang kontraproduktif akan berkurang bila pasangan capresnya lebih dari dua pasang.
Lantas bagaimana para jurnalis akan berperan dalam pemilu dan pilpres 2024? Apakah mereka akan independen dan netral? Dalam pilpres yang lalu sempat terjadi diskusi mengenai apakah pers dan jurnalis harus independen sekaligus netral? Ada yang berpendapat, memang seharusnya begitu.Tapi, ada pula yang berpandangan bahwa pers dan jurnalis harus independen, tapi tak harus bersikap netral—bergantung pada seperti apa situasi yang berkembang.
Pengertian independen dalam konteks ini ialah bahwa pers dan jurnalis mengambil sikap dan keputusannya secara mandiri, mampu mengatasi pengaruh dan tekanan pihak manapun, termasuk pemilik media. Di sisi lain, netralitas bergantung pada situasi yang dihadapi. Bila situasi tertentu dianggap oleh kalangan pers dan jurnalis harus ditentang karena mengancam kehidupan masyarakat, maka pers dan jurnalis tidak boleh bersikap netral. Nah, sikap netral ini merupakan hasil keputusan sendiri, mandiri, terbebas dari pengaruh dan tekanan pihak lain.
Independensi jurnalis ini memang menghadapi tantangan berat, dikarenakan sejumlah media dimiliki oleh figur politikus, pebisnis, dan sekaligus elite partai politik—bahkan, beberapa di antaranya ketua umum partai. Ada pula sosok tertentu yang bukan elite partai tapi menunjukkan minat mencalonkan diri jadi presiden juga pebisnis kelas kakap yang menguasai sejumlah media sekaligus pejabat publik.
Gejala adanya pengaruh, bila tidak ingin menyebutnya sebagai tekanan, dari pemilik media terhadap jurnalis mulai terlihat pada pemberitaan media tertentu. Salah satu cara yang dilakukan untuk menciptakan citra baik figur pemilik media, pejabat tinggi, yang tampak berminat untuk nyapres ini ialah dengan selalu menyampaikan berita baik dan tidak memberi ruang pada berita yang memuat kritik terhadap pejabat tersebut. Para pengamat yang diwawancara oleh media ini cenderung memuji langkah pejabat ini.
Kecondongan ini memang perlu dicermati, terlebih lagi bila kemudian menyebar ke media-media lain yang dimiliki oleh elite politik lain yang memiliki kepentingan berbeda atau yang capresnya berbeda. Suatu saat, tekanan yang dihadapi jurnalis ini berpotensi semakin besar manakala mereka dihadapkan pada pilihan antara loyalitas kepada prinsip-prinsip jurnalistik yang mengedepankan kebenaran dan kepentingan warga atau kesetiaan kepada pemilik media sebab mereka bekerja di sana.
Bagi masyarakat yang tidak terlibat dalam politik praktis sebagai bagian hidup sehari-hari, terganggunya independensi jurnalis dan pers/media jelas merupakan kerugian. Media massa yang dikelola oleh jurnalis profesional kemudian lebih banyak memberitakan berita-berita yang bias kepada elite politik tertentu yang sekaligus pemilik media ataupun bias kepada politikus yang didukung oleh pemilik media.
Mempertahankan independensi pers dan jurnalis merupakan isu yang akan selalu tampak mencolok saat menjelang penyelenggaraan pemilu dan pilpres. Pertanyaa warga ialah apakah para jurnalis akan menyerahkan kemerdekaannya demi sikap setia kepada pemilik media? Apakah para jurnalis akan mengingkari tanggungjawab sosialnya untuk loyal kepada warga demi memenuhi hasrat pragmatisnya? Di pilpres 2024: jurnalis akan berpihak kepada siapa? Pemilik media yang juga berkepentingan secara politik, ataukah setia kepada warga? >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
