Saat ini rakyat Indonesia sedang mengalami sebuah cobaan yang begitu berat. Setelah dihantam badai Covid-19 yang memporak-porandakan seluruh sendi-sendi kehidupan, baik ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan. Kini, setelah Covid-19 mulai mereda dan rakyat mulai bangkit dari keterpurukan, tiba-tiba harga minyak goreng curah dan premium melambung tinggi di pasaran serta tidak terkendali. Kejadian ini sungguh sangat memprihatinkan dan menjadi sebuah ironi bagi rakyat Indonesia yang notabena adalah negara penghasil CPO nomor satu di dunia.
Pemerintah dalam kasus melambungnya harga minyak goreng seakan tidak berdaya menghadapi para oligarki yang telah mencengkeram bisnis CPO. Bahkan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak pernah berlangsung lama, seakan pemerintah gagap menghadapi situasi yang tengah dihadapi masyarakat golongan menengah ke bawah dan tidak tahu harus berbuat apa. Belum selesai kasus minyak goreng, kini pemerintah dipusingkan dengan adanya konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina yang mana dampak dari perang ini sudah bisa dirasakan, yaitu dengan naiknya harga minyak dunia juga harga pangan dunia. Mengingat kedua negara yang sedang berperang merupakan salah satu pengekspor gandum juga energi terbesar di dunia. Sedangkan Indonesia masih sangat bergantung dengan impor untuk mencukupi kebutuhan dalam negerinya.
Menurut pendapat saya, ada tiga faktor yang membuat situasi Indonesia saat ini sangat berbahaya dan berada di ujung tanduk. Ketiga faktor itu antara lain:
- Naiknya Harga minyak dan Pangan Dunia
Saat ini harga minyak dunia telah mencapai angka tertinggi di harga US$150 per barel. Harga ini telah jauh melewati ambang batas yang telah ditetapkan dalam APBN 2022 sebesar US$ 63 per barel. Ditambah lagi dengan melambungnya harga gandum di pasar internsional, bisa dipastikan dalam waktu dekat APBN kita akan jebol. Dan ini bisa menjadi awal munculnya krisis energi dan pangan yang berdampak sangat serius.
- Bertumbangnya Beberapa Perusahaan Startup
Baru-baru ini kita mendengar berita mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan rintisan yang begitu dibanggakan oleh pemerintah. Ini bisa menjadi gejala awal yang menunjukkan menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum. Di mana, sebelumnya telah banyak perusahaan padat karya dan industri yang lebih dulu gulung tikar, dan sekarang ditambah dengan perusahaan rintisan. Dengan meningkatnya angka pengangguran yang ada di tengah masyarakat. Pemerintah dituntut untuk segera menemukan solusi yang tepat guna mengurangi angka pengangguran supaya dampak negatif dan krisis sosial yang membahayakan bisa dihindari.
- Jatuhnya Nilai Mata Uang Rupiah
Kini nilai tukar mata uang rupiah terhadap US dolar telah menyentuh di angka Rp15.000, dan ini merupakan lampu kuning bagi pemerintah untuk segera mengambil tindakan guna menstabilkan kembali nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jika tidak, ekonomi Indonesia akan tumbang dalam waktu dekat, dikarenakan naiknya bahan baku produksi juga bahan pangan yang sebagian besar masih bergantung pada impor. Ditambah beban utang pemerintah akan semakin besar serta mencekik akibat jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.
Bagaimana dengan tindakan atau langkah yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis multidimensi yang sudah di depan mata? Menurut saya, pemerintah belum memiliki rencana nyata untuk menanggulangi krisis yang semakin lama, semakin membesar dan dikhawatirkan akan lepas kendali. Bahkan untuk menstabilkan harga minyak goreng pun pemerintah masih belum mampu, hanya memberi janji-janji manis kepada rakyat kecil bahwa harga minyak goreng akan turun dalam waktu dekat. Namun kenyataannya—.
Yang paling mengkawatirkan jika krisis ekonomi ini benar-benar terjadi adalah, runtuhnya struktur ekonomi Indonesia bagaikan kartu domino yang langsung berimbas menjadi krisis sosial, krisis pangan, krisis energi juga BBM, serta krisis kesehatan. Pemerintah harus benar-benar fokus mencari jalan keluar terbaik untuk menghindarkan Indonesia dari krisis yang sangat mengerikan. Namun sayangnya, pilihan-pilihan solusi yang tersedia hampir tidak ada dan pemerintah selalu mengambil jalan pintas dalam setiap menghadapi krisis, seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta menaikkan pajak yang dibebankan kepada rakyat kecil.
Apakah Indonesia dalam waktu dekat akan segera menyusul negara Sri Langka yang telah lebih dulu mengalami krisis multidemensi yang begitu parah dan akhirnya menyatakan negaranya bangkrut akibat tidak mampu lagi menjalankan roda pemerintahan, memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya, membayar gaji pegawai negeri serta mengalami krisis energi. Semua gejala yang sedang dialami Sri Langka ada pada Indonesia. Dan yang lebih buruk jika krisis multdimensi ini benar-benar terjadi di Indonesia adalah, karena Indonesia memiliki 270 juta penduduk dan ini bisa menjadi bom waktu sosial yang sangat berbahaya.
Ikuti tulisan menarik Frank Jiib lainnya di sini.
