Pemerintah mulai satu Juli ini akan melakukan uji coba pembatasan penggunaan BBM bersubsidi agar tepat sasaran dengan menggunakan aplikasi My Pertamina di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Namun, keputusan ini banyak ditentang berbagai kalangan masyarakat yang menganggap pemerintah terburu-buru dalam mengambil kebijakan baru ini. Masyarakat menilai, pemerintah tidak terbuka dan tidak pula melibatkan aspirasi masyarakat dalam menyusun kebijakan baru ini yang efeknya langsung berdampak kepada masyarakat luas dan terutama golongan menengah ke bawah.
Memang saat ini pemerintah dihadapkan pada persoalan serius terutama yang menyangkut dengan krisis energi dan pangan. Dengan terus melambungnya harga minyak dunia di pasar internasional, maka bisa dipastikan subsidi BBM akan semakin tinggi dan ini pada akhirnya akan membuat APBN pemerintah akan jebol. Oleh karena itu, pemerintah memiliki inisiatif untuk memastikan kuota BBM bersubsidi tetap aman sampai akhir tahun, dengan cara menyeleksi kendaraan mana saja yang dapat menggunakan BBM bersubsidi, dan semua itu akan dikontrol melalui aplikasi buatan pemerintah yang bernama “My Pertamina”.
Yang menjadi pertanyaan banyak pihak termasuk saya secara pribadi adalah, apakah pemerintah sudah benar-benar memperhitungkan serta mengantisipasi kemungkinan masalah yang akan muncul di tengah masyarakat yang sudah merasa lelah dan frustasi dengan keadaan yang semakin tidak menentu ini, ditambah lagi dengan kebijakan baru yang mewajibkan warga menggunakan aplikasi My Pertamina dalam membeli BBM? Menurut pendapat saya, ada beberapa masalah yang pasti akan muncul ketika kebijakan ini dilaksanakan biarpun dalam masa uji coba di beberapa wilayah Indonesia. Beberapa masalah yang akan muncul itu antara lain:
- Kesiapan SPBU dan petugas yang melayani.
Ini merupakan titik krusial dalam penerapan kebijakan penggunaan aplikasi My Pertamina. Jangan sampai ketika masyarakat tiba di SPBU untuk mengisi BBM bersubsidi, ternyata alat yang akan digunakan bermasalah dan para petugas SPBU tidak tahu harus berbuat apa dengan alat yang tidak berfungsi dengan baik ini. Masalah kecil ini bisa menimbulkan ketengangan antara petugas SPBU dengan masyarakat yang sudah datang dan mengantri.
Jadi, hendaknya pemerintah harus benar-benar menyiapkan alat yang bisa berfungsi dengan baik, dan seandainya ada kendala pada alat yang digunakan, pemerintah sudah mempunyai mekanisme apa yang harus dilakukan oleh petugas SPBU yang sedang bertugas. Dengan begitu, diharapkan ketegangan antara masyarakat dan petugas SPBU dapat dihindari dan penggunaan BBM bersubsidi dapat tepat sasaran sesuai dengan keinginan pemerintah.
- Jaringan internet yang memadai.
Kendala kedua yang harus diwaspadai oleh pemerintah adalah jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Karena penggunaan aplikasi My Pertamina membutuhkan jaringan internet, pemerintah dalam hal ini harus sudah memiliki peta daerah-daerah mana saja yang jaringan internetnya kurang bagus atau memadai. Dengan begitu, pemerintah bisa memikirkan cara lain bagi masyarakat untuk membeli BBM bersubsidi, jika aplikasi My Pertamina tidak dapat digunakan karena faktor jaringan internet.
- Bagaimana jika masyarakat tidak memiliki smartphone?
Kendala ketiga yang harus pemerintah antisipasi adalah jika masyarakat tidak memiliki smartphone, karena tidak semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan smartphone seperti contohnya masyarakat pedesaan dan juga masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman. Bagaimana jika kelompok ini ingin membeli BBM bersubsidi, langkah apa yang telah pemerintah siapkan? Apakah cukup dengan menggunakan KTP, dan bagaimana cara memvalidasi untuk memastikan jika pemilik KTP ini berhak membeli BBM bersubsidi? Ini bisa menimbulkan kebingungan bagi para petugas di SPBU yang pada akhirnya menimbulkan antrian yang panjang karena memakan waktu lebih lama dan menghabiskan waktu secara sia-sia. Jangan sampai kebijakan ini menjadi kontra produktif karena tidak memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ingin membeli BBM bersubsidi.
Menurut pendapat saya pribadi, kebijakan menggunakan aplikasi My Pertamina untuk membeli BBM bersubsidi yang tengah diuji coba pemerintah saat ini akan mengalami banyak masalah dan kendala. Aplikasi My Pertamina yang begitu dibanggakan pemerintah akan bernasib sama seperti kartu-kartu sakti yang dulu begitu digembar-gemborkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi dan kini sudah tidak terdengar lagi bagaimana nasib kartu-kartu itu.
Membengkaknya subsidi BBM akan menjadi beban yang sulit ditanggung oleh pemerintah dalam waktu dekat. Jika masalah ini tidak kunjung diatasi dan Pertamina pada akhirnya menyerah karena sudah tidak mampu lagi menyediakan BBM bersubsidi bagi masyarakat, saat itulah krisis energi akan mulai terjadi dengan konsekuensi yang sangat buruk. Pemerintah hendaknya tidak sekedar hanya mengeluarkan kebijakan tanpa pertimbangan yang matang, yang mana pada akhirnya kebijakan itu malah menjadi sumber masalah baru alih-alih menyelesaikan masalah. Dan aplikasi My Pertamina akan menjadi sumber masalah baru dalam waktu dekat.
Ikuti tulisan menarik Frank Jiib lainnya di sini.
