Kendati benar, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) selama ini penikmatnya lebih besar rakyat golongan menengah ke atas. Pertanyaannya, apakah benar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, keputusan pemerintah menaikkan harga atau mengalihkan subsidi BBM merupakan pilihan terkahir yang diambil?
Apa benar itu pilihan terakhir, Bapak Jokowi? Tidak ada cara lain agar rakyat yang masih terus menderita dan miskin harta, terus bertambah penderitaan dan kesulitannya?
Pertanyaannya lagi, bila subsidi BBM dialihkan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rakyat yang berhak dalam beberapa termin, dapat membantu kehidupan rakyat yang terdampak akibat kenaikan harga BBM yang sudah pasti menimbulkan efek domino, kenaikan di berbagai bidang, terutama dalam masalah hajat hidup rakyat?
Berapa sih? Jumlah BLT yang dikasih ke rakyat yang berhak di banding dengan dampak kenaikan BBM di segala lini? Belum lagi, selama ini, program BLT masih terus bermasalah dan banyak sekali kasus salah sasaran karena penyelewengan data rakyat yang berhak menerima BLT sudah terjadi sejak lingkungan terkecil pemerintahan di Republik ini. Penyelewengan atau salah sasaran BLT pun banyak yang diskenario.
Benarkah menaikkan harga BBM yang berlaku sama untuk seluruh rakyat Indonesia memang pilihan terakhir? Pilihan yang cerdas dari Bapak Presiden dan Pemerintah?
Apakah benar menurut Bapak Jokowi, menaikkan harga BBM sama rata untuk seluruh rakyat, merupakan keputusan yang dibuat pemerintah dalam situasi yang sulit akibat gejolak harga minyak dunia?
Saat saya menonton Bapak Jokowi dalam dalam konferensi pers, Sabtu (3/9/2022) di siaran televisi, itulah yang jadi pertanyaan.
"Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terkahir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM," kata Jokowi dalam konferensi pers, Sabtu (3/9/2022).
Bahkan Bapak Jokowi sampai bicara, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak tersebut supaya harga BBM di tanah air masih terjangkau. Tetapi mengapa akhirnya Bapak tidak kuat melindungi rakyat kecil dengan tetap menaikkan harga BBM sama rata untuk seluruh rakyat Indonesia?
Untuk apa Bapak bicara: "Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN,"
Namun, menyebut anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah membengkak tiga kali lipat dari Rp 502,4 triliun dan angka tersebut bakal terus meningkat.
Dan, Bapak pun tahu lebih dari 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh golongan masyarakat mampu, yakni para pemilik mobil pribadi?@ Lalu Bapak mengatakan: "Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu,"
BBM naik, bukti pemerintah abai dan tidak peduli@@ Kenaikan BBM Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter, kira-kira akan terjadi dampak apa Pak Presiden? Apa dengan kucuran BLT yang masih banyak salah sasaran, kenaikan BBM tidak akan berdampak ke rakyat kecil?
Kenaikan harga BBM ini adalah bentuk abai dan tidak pedulinya pemerintah terhadap derita dan kesusahan rakyat kecil saat ini. Pemerintah lebih memilih menambah masalah rakyat dibanding memenuhi amanat untuk menyejahterakan rakyat dengan dalih BLT yang sama sekali tidak signifikan melawan semua dampak kenaikan harga BBM.
Dampaknya akan langsung dirasakan rakyat kecil, buruh, tani, nelayan, UMKM, karyawan dan pihak swasta dll. Kalau yang dapat gaji dari uang rakyat, tentu juga terdampak, tetapi tidak seberat rakyat lain tersebut.
Mengapa suara rakyat jelata tidak di dengar Pak Presiden? Bukankah sudah dikalkulasi oleh Bapak. BBM naik, pasti harga kebutuhan pokok naik. Kebutuhan rakyat yang diperlukan pun akan meningkat pula. Sektor-sektor lain, seperti biaya pendidikan, kesehatan, pariwisata, infrastruktur, dan lain-lain, apakah akan diam saja tidak ikutan terdampak. Pasti terdampak.
Katanya konsisten dan komitmen untuk menjaga inflasi yang mereka targetkan, yaitu 3,3 persen. Tetapi, kenaikan harga BBM ini, sudah yakin akan menaikkan inflasi dan serta-merta menambah kemiskinan.
Menaikkan harga BBM, karena disebut Presiden merupakan pilihan sulit dan terakhir. Kalau saya ibaratkan, pemerintah ini "Lebih memilih menindak lumbung padi, dari pada mengatasi tikus yang menjadi hama."
Artinya: Pemerintah lebih memilih tetap mengorbankan rakyat kecil (lumbung dan padi), dari pada tikus (orang kaya yang menikmati padi/BBM di dalam lumbung (subsidi dan dalam negara). Padahal, pemerintah sudah tahu, dari 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh golongan masyarakat mampu (tikus).
Bila sebuah lumbung padi (negara RI) ada 70 persen tikus (orang kaya) yang menikmati padi, dari pada rakyat jelata sendiri yang dikalkulasi hanya 30 persen. Apa sulitnya, membuat perbedaan harga BBM? Tapi ini, kenaikan disama ratakan untuk semua.
Apa bedanya pula bila ada perbedaan harga BBM untuk orang kaya dan miskin. BBM untuk orang kaya dinaikkan. Untuk rakyat miskin tidak naik? Tetap akan ada efek domino kenaikan harga kebutuhan pokok dan semua sektor, karena yang menguasai usaha-usaha untuk kebutuhan pokok dan lainnya di NKRI tetap dikendalikan oleh orang yang mampu. Orang yang kaya.
Jadi, benarkah menaikkan harga BBM adalah pilihan terakhir dan sulit?
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
