Tragedi PPP dan Demokrasi yang Dikorbankan - Pilihan Editor - www.indonesiana.id
x

dian basuki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Senin, 19 September 2022 18:35 WIB

  • Pilihan Editor
  • Topik Utama
  • Tragedi PPP dan Demokrasi yang Dikorbankan

    Elite politik terlihat tidak sungguh-sungguh berusaha mengembangkan kultur dan nilai politik yang mengedepankan semangat mendewasakan demokrasi kita. Mereka lebih mendahulukan kepentingan pragmatis ketimbang kepentingan lain yang lebih besar, seperti kelangsungan demokrasi yang sehat maupun kepentingan rakyat banyak—yang sesungguhnya jadi tugas pokok partai politik.

    Dibaca : 637 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

    Peristiwa penting berlangsung sangat cepat di Partai Persatuan Pembangunan: Suharso Monoarfa dicopot dari jabatannya sebagai ketua umum partai berlambang Ka’bah ini.’ Sebelum pencopotan, ucapan Suharso tentang ‘amplop kiai’ dalam suatu acara dengan cepat viral. Reaksi publik terhadap ucapan ini sebenarnya tidak terlampau heboh, tapi rupanya menjadi pintu masuk yang efektif untuk mengguncang kedudukan Suharso.

    Segera saja berlangsung Musyawarah Kerja Nasional yang diadakan pada 5 September 2022. Momen ini diambil saat Suharso tengah berada di Eropa dalam kaitan tugasnya sebagai Menteri Bappenas. Ia memperoleh kabar dari Jakarta bahwa ia dicopot oleh Majelis Pertimbangan Partai yang diketuai Mardiono. Lalu siapa yang menggantikan posisi Suharso? Ya Mardiono, sebagai kemudian ditempatkan sebagai pelaksana tugas ketua umum partai.

    Menariknya, proses politik tersebut berlangsung cepat tanpa ada pergulatan internal ramai yang tercium dari luar. Elite partai ini terlihat kompak menggusur Suharso dari kursinya. Elite partai juga kompak menyetujui Mardiono jadi Plt. Ketua Umum PPP. Bahkan, dalam waktu singkat, 9 September 2022 atau empat hari setelah Mukernas partai, Kemenhumkan sudah mengeluarkan surat pengesahan kepengurusan baru PPP. Lalu, 12 September, pengurus baru menyerahkan perubahan kepengurusan ke Komisi Pemilihan Umum [KPU].

    Prosesnya nyaris kilat dan mulus. Suharso dibuat tidak berkutik, apa lagi memberi perlawanan yang berarti. Juga tidak terjadi kehebohan di masyarakat layaknya ketika ada yang mengguncang Partai Demokrat. Dan kini, kabarnya, Mardiono sedang menunggu keputusan Presiden Jokowi berkenaan kedudukannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden [Wantimpres], karena menurut undang-undang, anggota Wantimpres tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik.

    Peristiwa gusur-menggusur di antara elite partai politik tampaknya semakin dianggap lumrah, setidaknya oleh kalangan elite politik sendiri. Di lingkungan PPP sendiri, gusur-menggusur ketua umum partai seolah sudah mentradisi. Di masa Orde Baru, pada 1979, John Naro yang didukung pemerintah duduk di kursi ketua umum dan kemudian menggusur kalangan NU dari partai ini. Ini yang mendorong pemuka NU untuk keluar dari PPP sebagai hasil Muktamar di Situbondo, 1984. Selanjutnya, silih berganti ketua umum partai dicopot di tengah jalan, di samping ada yang tersandung kasus korupsi [lihat Majalah Tempo pekan ini].

    Bagi masyarakat banyak, perselisihan internal partai bukanlah hal yang bermanfaat. Para elite partai mestinya tidak boleh lupa atau mengabaikan bahwa rakyat, melalui negara, membiayai kehidupan organisasi partai politik. Mengedepankan kepentingan pragmatis masing-masing kelompok elite, baik didukung ataupun tidak oleh kekuatan lain di luar partai, sungguh merupakan perilaku sia-sia yang merugikan rakyat banyak. Mereka bukan hanya memubazirkan uang rakyat karena partai tidak mampu bekerja efektif lantaran sibuk berkonflik, tapi juga mengorbankan demokrasi pada umumnya.

    Elite politik terlihat tidak sungguh-sungguh berusaha mengembangkan kultur dan nilai politik yang mengedepankan semangat mendewasakan demokrasi kita. Mereka lebih mendahulukan kepentingan pragmatis ketimbang kepentingan lain yang lebih besar, seperti kelangsungan demokrasi yang sehat maupun kepentingan rakyat banyak—yang sesungguhnya jadi tugas pokok partai politik. Perebutan kekuasaan internal partai lantas jadi bagian dari perebutan kekuasaan nasional.

    Proses pergantian Suharso ke Mardiono yang begitu cepat, mulus, dan tanpa gejolak ini memang menimbulkan dugaan adanya kekuatan di luar PPP yang mendukung perubahan ini atau bahkan mungkin mensponsori perubahan ini atau mengambil keuntungan dari perubahan kepengurusan ini. Pragmatisme kepentingan telah menjadi dasar dalam setiap aksi politik elite tanpa peduli bahwa aksi ini meninggalkan contoh yang buruk dalam berdemokrasi.

    Demokrasi kita semakin sukar mencapai kematangannya karena perilaku elite politik yang menjauhi fatsun atau etika dalam menyelesaikan perbedaan pandangan ataupun konflik internal. Mereka lebih sibuk mengurus kepentingan masing-masing ketimbang memikirkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jangan lupa, rakyat ikut membiayai kehidupan partai politik melalui negara. >>

    Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.