Pemerintahan Pak Jokowi tinggal tersisa 2 tahun lagi, dan hilirisasi aspal Buton masih belum juga terwujud. Lalu bagaimana ini? Dua tahun lagi adalah waktu yang sangat singkat untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Haruskah kita menyerah kalah? Atau kita harus berjuang terus, apapun yang akan terjadi? Bagaimana cara untuk menarik perhatian Pak Jokowi agar beliau mau menyelesaikan dan menuntaskan masalah hilirisasi aspal Buton yang telah diinstruksikannya pada tahun 2015?
Pada awal tahun 2015, Pak Jokowi telah menginstruksikan kepada semua kementerian-kementerian terkait untuk menggantikan aspal impor dengan aspal Buton. Instruksi Bapak Presiden ini langsung ditanggapi dengan cepat oleh dua buah perusahaan BUMN, PT Pertamina dan PT Wijaya Karya, dengan menandatangani sebuah MoU untuk memproduksi aspal hibrida. Aspal hibrida adalah campuran antara aspal Buton ekstraksi dengan Decant Oil dari Pertamina. Tetapi sayang sekali, proyek ini tidak berjalan mulus, dan terhenti di tengah jalan.
Pada awal tahun 2021, Pak Jokowi menginstruksikan yang kedua kali untuk mengoptimalkan potensi aspal alam Indonesia guna mengurangi penggunaan aspal impor. Untuk mempercepat optimalisasi itu pemerintah di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi membentuk tim percepatan pemanfaatan aspal alam Buton. Tetapi lagi-lagi, tampaknya upaya ini masih juga kandas di tengah jalan.
Dan setelah itu, pada bulan Maret 2022, dalam acara “Afirmasi Bangga Buatan Indonesia”, yang merupakan salah satu strategi percepatan pemulihan ekonomi akibat wabah pandemi Covid-19, Pak Jokowi gregetan, kesal, jengkel, dan marah. Kemarahan Pak Jokowi itu dipicu masih adanya kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN yang gemar membeli barang impor. Tetapi dalam kesempatan acara ini Pak Jokowi tidak menyinggung masalah impor aspal. Mungkin karena saking marahnya Pak Jokowi sampai lupa.
Pada tanggal 17 Agustus 2022, Pak Jokowi mengenakan pakaian adat “Dolomani” dari Buton, Sulawesi Tenggara, saat menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik Proklamasi dalam rangka HUT ke-77 RI di Istana Merdeka. Dan sampai hari ini, tidak ada berita-berita lagi mengenai hal Pak Jokowi peduli aspal Buton. Seolah-olah Pak Jokowi sudah tidak memiliki perhatian lagi kepada aspal Buton. Atau memang Pak Jokowi sudah benar-benar lupa dengan hilirisasi aspal Buton?
Sebenarnya sudah banyak masukan-masukan yang telah diberikan kepada Pak Jokowi untuk menangani masalah hilirisasi aspal Buton. Pada bulan Februari 2021, Bapak Ahmad Redi, pengamat hukum energi dari Universitas Tarumanegara. Beliau menyarankan agar pemerintah menunjuk sebuah perusahaan BUMN untuk mengelola tambang aspal Buton. Tetapi masukan ini kelihatannya tidak mendapatkan perhatian, tanggapan, dan tindak lanjut. Kemungkinan besar masukan ini hanya dianggap sebagai angin lalu saja.
Kemudian, pada bulan Maret 2022, Ketua Asosiasi Aspal Buton meminta pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang lebih tinggi untuk pemanfaatan aspal Buton yang berada di daerah Sulawesi Tenggara. Tetapi kelihatannya permintaan ini masih belum juga didengar dan mendapatkan perhatian pemerintah.
Mengingat Indonesia sudah mengimpor aspal selama 42 tahun lebih, sejumlah 1,2 juta ton per tahun, atau senilai US$ 600-900 juta, maka sudah selayaknya aspal Buton wajib dijadikan alternatif satu-satunya dan terbaik untuk mengsubstitusi aspal impor tersebut. Tetapi sampai sekarang tidak ada berita-berita lagi yang berkembang sehubungan dengan hilirisasi aspal Buton. Hal ini membuat rakyat Indonesia bertanya-tanya terus. Apakah Pak Jokowi sudah lupa sama sekali dengan instruksinya yang sudah pernah diucapkannya di awal tahun 2015 untuk menggantikan aspal impor dengan aspal Buton?
Sejauh ini, kesimpulan yang dapat dirangkum dari peristiwa-peristiwa di atas adalah bahwa Pak Jokowi tidak menganggap isu hilirisasi aspal Buton ini adalah penting dan mendesak. Masih banyak urusan lain Pak Jokowi yang mungkin jauh lebih penting dan mendesak. Jadi hilirisasi aspal Buton mohon untuk bersabar. Mohon untuk menunggu sampai Pak Jokowi mempunyai waktu luang mencarikan solusi terbaik untuk aspal Buton. Apakah alasan Pak Jokowi ini bisa diterima oleh rakyat Indonesia? Rasanya tidak.
Apabila Pak Jokowi sudah lupa, mari kita ingatkan kembali. Pada awal tahun 2015, Pak Jokowi sudah pernah menginstruksikan kepada semua jajaran Kementerian-kementerian terkait untuk menggantikan aspal impor dengan aspal Buton. Dan pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini tinggal tersisa 2 tahun lagi, atau sampai tahun 2024. Kalau dengan berbagai macam alasan, hilirisasi aspal Buton selalu diulur-ulur waktu, dan ditunda-tunda terus, lalu sampai kapan Pak Jokowi akan mempunyai waktu luang untuk mau menyelesaikan masalah hilirisasi aspal Buton ini?.
Sejatinya di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Demikian juga halnya dengan masalah hilirisasi aspal Buton. Dimana ada kemauan dari Pak Jokowi untuk menyelesaikan dan menuntaskan masalah aspal Buton sebelum pemerintahan Pak Jokowi berakhir di tahun 2024, maka pasti akan ada solusinya. Sekarang yang paling penting, diharapkan Pak Jokowi sudah memiliki niat suci dan mulia untuk mengakhiri masa jabatan sebagai RI 1 dengan mewujudkan hilirisasi aspal Buton untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia semata. Dan kira-kira solusi apa yang akan dapat Pak Jokowi upayakan di dalam waktu yang singkat, dan sangat terbatas ini?
Seandainya Pak Jokowi sudah memiliki niat suci untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, maka sebenarnya solusi hilirisasi aspal Buton ini adalah sangat mudah dan sederhana sekali. Mohon Pak Jokowi untuk segera menginstruksikan kepada semua jajaran Kementerian-kementerian terkait untuk memasukkan hilirisasi aspal Buton sebagai “Proyek Strategis dan Prioritas Nasional”. Setelah itu, Pak Jokowi boleh melupakan aspal Buton. Dengan masuknya hilirisasi sebagai “Proyek Strategis dan Prioritas Nasional”, maka semua jajaran Kementerian-kementerian terkait akan berupaya keras dan bekerja semaksimal mungkin untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton secepatnya. Dan mudah-mudahan hilirisasi aspal Buton masih akan sempat terwujud di era pemerintahan Pak Jokowi yang tersisa tinggal 2 tahun lagi.
Kalau saja Pak Jokowi tahu bahwa untuk menyelesaikan masalah hilirisasi aspal Buton itu sebenarnya adalah sangat mudah dan sederhana sekali seperti “membalikan telapak tangan”, tentunya Pak Jokowi akan merasa sangat menyesal. Mengapa tidak sejak dulu kala dilakukannya?.
Tetapi sekarang timbul masalah baru. Pertanyaannya adalah apakah Pak Jokowi masih mau menerima masukan dari rakyat ini? Oleh karena itu rakyat Indonesia sekarang sedang berharap-harap cemas, dan sudah bersiap-siap untuk merasa kecewa. Hilirisasi aspal Buton terwujud di era pemerintahan Pak Jokowi, mungkinkah? Mungkinkah?
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
