Hilirisasi Aspal Buton Harga Mati atau Mati Suri? - Pilihan Editor - www.indonesiana.id
x

Aspal. Ilustrasi Pembangunan Jalan

Indŕato Sumantoro

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 12 Juli 2020

Kamis, 29 September 2022 17:06 WIB

  • Pilihan Editor
  • Topik Utama
  • Hilirisasi Aspal Buton Harga Mati atau Mati Suri?

    Hilirisasi bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan manfaat yang besar bagi rakyat dan negara Indonesia. Itu sebabnya, Pak Jokowi menginstruksikan kepada semua jajaran kementerian terkait untuk menggantikan aspal impor dengan aspal Buton. Hingga kini hal itu tak terwujud. Kebergantungan Indonesia pada aspal impor masih sangat besar. Apabila hilirisasi aspal Buton tidak segera diwujudkan, kebergantungan itu akan bertambah terus. Lalu rencana hilirisasi aspal Buton akan mati pelan-pelan. Tinggal wacana!

    Dibaca : 894 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

    Mengutip berita dari cnbc.com tanggal 8 September 2022, dengan judul Hilirisasi Harga Mati, Jokowi Siap Perang Lawan WTO, sangat menarik untuk disimak. Presiden Joko Widodo mengaku tak gentar pelarangan ekspor bahan mentah termasuk nikel, dibawa ke mekanisme tuntutan organisasi perdagangan dunia atau WTO. Presiden Joko Widodo mengatakan nilai tambah dari program hilirisasi produk tambang mentah belakangan ini sudah menunjukkan hasil yang positip. Selain neraca dagang yang berbalik positip dengan sejumlah mitra kuat, pendapatan negara dari sektor pertambangan juga makin besar pada tahun ini.

    Dalam kesempatan lain, Presiden Joko Widodo menegaskan, “Hilirisasi adalah gerbang emas untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045”. Upaya hilirisasi terus dikebut pemerintah untuk memberikan manfaat lebih besar bagi negara. Selain serapan tenaga kerja, keberadaan industri hilir akan berdampak langsung pada pendapatan negara dalam bentuk pajak dan meningkatkan devisa.

    Hilirisasi mineral-mineral yang sekarang sedang dikerjakan oleh pemerintah adalah untuk bahan-bahan mentah tambang seperti, nikel, tembaga, dan batubara. Dan rencana berikutnya adalah hilirisasi bauksit dan timah. Rakyat Indonesia merasa sangat heran. Apabila benar hilirisasi mineral-mineral itu akan memberikan nilai tambah dan manfaat yang besar bagi rakyat dan negara Indonesia, tetapi mengapa tidak ada hilirisasi aspal Buton di dalam daftar rencana kerja pemerintah? Mohon kiranya Pak Jokowi menjelaskan kepada rakyat. Karena sejatinya dari semua hilirisasi mineral-mineral itu, yang seharusnya dilaksanakan untuk pertama kali, atau terlebih dulu adalah hilirisasi aspal Buton. Mengapa? Karena hilirisasi aspal Buton sudah sesuai dengan instruksi Pak Jokowi, yang telah diucapkannya pada tahun 2015, untuk menggantikan aspal impor dengan aspal Buton.

    Bagaimana cara kita untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat rakyat kepada pemerintah, khususnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo? Rakyat sudah setuju dengan keberanian dan kejujuran pemerintah untuk mengatakan: “Hilirisasi Harga Mati”. Tetapi rakyat merasa sangat frustasi dan kecewa, karena mengapa hilirisasi aspal Buton tidak termasuk di dalam daftar rencana pemerintah untuk hilirisasi mineral-mineral? Seharusnya yang menanyakan hal ini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR. Tetapi kelihatannya anggota DPR mengganggap hilirisasi aspal Buton bukan isu yang penting dan mendesak. Terakhir, pada tanggal 4 Februari 2022, salah satu anggota DPR-RI Komisi IX dari Fraksi Nasdem, Bapak Fauzi Amro, mengusulkan kepada pemerintah penggunaan aspal Buton untuk pembangunan infrastruktur jalan-jalan di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Namun apa daya, usulan ini dianggap sebagai angin lalu saja. Dan kelihatannya tidak didengar sama sekali. Seolah-olah aspal Buton itu tidak berharga, dan tidak ada nilainya di mata pemerintah.

    Judul berita di atas menyatakan bahwa Pak Jokowi siap perang melawan WTO. Karena hilirisasi mineral akan memberikan nilai tambah dan manfaat yang besar bagi rakyat dan negara Indonesia. Padahal yang sudah sejak lama rakyat harapkan dari Pak Jokowi adalah agar Pak Jokowi siap berperang juga melawan aspal impor. Dan menggantikannya dengan aspal Buton. Tetapi tampaknya harapan rakyat ini akan pupus, sia-sia, dan tidak kunjung terwujud. Rakyat sudah lelah, karena telah terus mengharap, tetapi tidak ada perhatian dan tindak lanjut. Rakyat sudah merasa tidak memilki ada harapan apa-apa lagi. Apatis dan putus asa. Rakyat bertanya-tanya di dalam hati: “Apa makna bagi rakyat hilirisasi harga mati, kalau hilirisasi aspal Buton mati suri ?”

    Seyogyanya yang mempertanyakan mengenai belum terwujudnya hilirisasi aspal Buton kepada pemerintah adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR. Apa rencana pemerintah sehubungan dengan hilirisasi aspal Buton?. Apa kendala-kendala dan akar persoalan yang dihadapi pemerintah?. Dan mengapa hilirisasi aspal Buton sampai sekarang masih belum juga terwujud?. Dan mengapa pemerintah tidak memprioritaskan hilirisasi aspal Buton, sebagai program hilirisasi mineral yang pertama kali dilaksanakan? Mengingat pada tahun 2015, Pak Jokowi sudah pernah menginstruksikan kepada semua jajaran Kementerian-kementerian terkait untuk menggantikan aspal impor dengan aspal Buton. Dan seandainya hilirisasi aspal Buton sudah ada di dalam agenda rencana pemerintah, bagaimana jadwalnya, dan “road map” implementasinya?

    Pak Jokowi sudah pernah mengatakan: “Hilirisasi adalah gerbang emas untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045”. Upaya hilirisasi terus dikebut pemerintah untuk memberikan manfaat lebih besar bagi rakyat dan negara Indonesia. Selain serapan tenaga kerja, keberadaan industri hilir akan berdampak pada pendapatan negara dalam bentuk pajak dan meningkatkan devisa. Mohon pemerintah jelaskan secara lebih spesifik, apa kaitannya antara hilirisasi aspal Buton dengan serapan tenaga kerja, besarnya pajak yang akan diperoleh, dan meningkatkan devisa. Dan mohon Pak Jokowi jelaskan juga, hilirisasi apa yang akan memiliki “multiplier effect”, nilai tambah, dan manfaat terbesar bagi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat kecil yang hidup di daerah-daerah pedesaan.

    Apabila pemerintah sudah setuju dengan slogan “hilirisasi mineral harga mati”, seharusnya komitmen ini harus dibuktikan dengan perbuatan dan tindakan. Pemerintah harus mampu “memaksa” perusahaan-perusahaan importir aspal dan perusahaan-perusahaan produsen aspal Buton guna membangun dan mengembangkan hilirisasi aspal Buton. Pemerintah sudah pernah berhasil “memaksa” Freeport untuk membangun “Smelter” untuk tembaga di Gresik. Dengan semangat  “Hilirisasi Harga Mati”, seharusnya pemerintah tidak boleh ragu-ragu dapat melakukan hal yang sama juga untuk hilirasi aspal Buton.

    Hilirisasi aspal Buton sampai sekarang masih belum juga terwujud. Hal ini dipercaya dan diyakini penyebabnya bukanlah karena masalah tehnis. Tetapi karena masalah kebergantungan Indonesia terhadap aspal impor yang sudah sedemikian sangat besarnya. Kalau hilirisasi aspal Buton untuk menggantikan aspal impor tidak segera diwujudkan secepatnya, maka lama-kelamaan kebergantungan Indonesia terhadap aspal impor akan bertambah terus dan semakin dominan. Dan pada akhirnya hilirisasi aspal Buton tidak akan pernah terwujud sama sekali. Hilirisasi aspal Buton sekarang sedang mati suri. Dan pada akhirnya hilirisasi aspal Buton akan mati secara pelan-pelan, tetapi pasti.

    Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.