Banyak yang bertanya pada diri sendiri tentang demokrasi dengan sangat cemas, penuh keraguan dan ketakutan bahwa demokrasi seakan menjadi duri dalam daging yang harus dicabut. Namun bagi siapapun yang memiliki kepentingan ekonomi didalam demokrasi, kecemasan ini akan dianggap mengganggu, dan begitu mengancam keberlangsungan kepentingan mereka di masa yang akan datang.
Sebagian besar kecemasan tentang nilai demokrasi muncul dari kebingungan akan definisi, apa sebenarnya yang disebut dengan demokrasi. Karena para profesional yang dianggap berkompeten dalam hal ini, telah memberikan definisi yang cukup beragam, hingga keragaman definisi itu sendiri semakin menjadi sumber utama adanya kebingungan. Ada yang mendefinisikan demokrasi sebagai sistem masyarakat, ada yang menganggap sebagai bentuk pemerintahan. Ada yang mendefinisikan demokrasi sebagai metode prosedural, ada juga yang menganggap sebagai tujuan itu sendiri.
Di Amerika, sejak esai Walt Whitman yang berjudul Democratic Vistas terbit pada tahun 1871. Sebagian besar masyarakat di Amerika memaknai demokrasi untuk mengartikan egalitarianisme sosial daripada sekedar bentuk pemerintahan. Pandangan semacam ini begitu progresif, karena menuntut adanya kesetaraan dalam hidup masyarakat, dan memungkinkan adanya gerakan sipil seperti gerakan yang pernah dipimpin oleh Martin Luther King, untuk terus-menerus mendesak adanya representasi diri sebagai upaya untuk mewujudkan janji demokrasi Amerika yang lebih ideal.
Berbeda dari Amerika dan negara-negara di Eropa. Di Asia demokrasi justru dipandang secara berlainan, sebagai nilai barat-promosi Amerika yang sama sekali tidak sesuai dengan adanya budaya Asia. Karena demokrasi dianggap kerap menimbulkan kemunafikan, militerisme dan neo-imprealisme. Oleh karena pandangan seperti ini, pada tahun 1993 negara-negara di Asia membuat Deklarasi Bangkok, yang memuat soal Hak Asasi Manusia. Mereka beragumen, bahwa “semua negara besar dan kecil, memiliki hak untuk menentukan sendiri sistem politik mereka” dan “untuk memaksakan kriteria hak asasi manusia di negaranya sendiri ke negara lain, sama saja dengan melanggar kedaulatan suatu negara”.
Selain persoalan definisi, kecemasan yang membingungkan juga muncul ketika kembali melihat sejarah, secara lebih spesifik tentang aturan segelintir orang atau banyak orang yang telah manjadi sumber utama masalah yang cukup membakar sejak awal. Dan begitu berkembang dalam perselisihan internal. Sumber masalah itu antara lain adalah masalah kekuasaan, lebih jauh lagi, kepentingan ekonomi kelas. Sejarah yang memicuh kecemasan seperti halnya munculnya para pemimpin otoriter dan anti-demokrasi seperti di Venezuela pra-Hugo Chavez dan di negara-negara lain.
Di sisi lain, ada juga yang memistisismekan demokrasi dengan kesan utopis di antara pembagian kelas dalam lapisan masyarakat. Pandangan ini seperti yang telah dimaknai kaum Marxisme. Dan ketika demokrasi semacam ini diterapkan dalam masyarakat, maka yang ada adalah penandaan sebagai maksud adanya pertentangan dari lapisan kelas menengah ke bawah yang miskin sebagai lawan dari kelas atas (aristokrat). Namun selama pandangan ini dipromosikan secara terus-menerus, pemerintah akan menjadi lebih demokratis, makna demokrasi pun menjadi berubah, bahwa yang diperintah akan memiliki lebih banyak suara dalam pembuatan sistem negara yang dengan itu mereka akan diperintah. Dengan kata lain, basis pemerintahan meluas, sehingga semakin banyak dari mereka yang membentuk masyarakat mengambil bagian dalam memilih perwakilan ke tempat-tempat dari mana kekuasaan politik dilakukan. Mebicarakan peran kapitalisme, saat ini mereka akan berkuasa atas persetujuan mayoritas masyarakat, meskipun ini hanya akan terjadi ketika kelas menengah ke bawah yang begitu mendominasi kelas masyarakat tidak dapat membayangkan adanya pengaturan sosial alternatif.
Dalam kecemasan tentang demokrasi, sebenarnya secara umum ada maknanya yang lebih sederhana. Ketika sebuah masyarakat, partai politik, dikatakan sebagai yang terorganisir secara demokratis, maka di dalam tubuh mereka masing-masing memiliki kekuatan yang sama dalam kontrol-meskipun kekuasaan ini faktanya tidak pernah dilaksanakan secara bijaksana, sehingga konsekuensinya banyak orang yang menyalah gunakan demokrasi dengan alibi demokrasi telah ditempatkan di tempat yang seharusnya.
Secara mendasar demokrasi memiliki arti aturan bagi mayoritas, bahwa keinginan mayoritas yang diungkapkan melalui demokrasi akan selalu menang. Dan bagi minoritas, mereka tetap memiliki hak yang sama dengan mayoritas, dan tidak akan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dari pandangan mereka.
Faktor yang membuat demokrasi kuat adalah supremasi hukum, Hirarki Konstitusional, Hak Asasi Manusia, Pembagian kekuasaan, otonomi lokal dan prinsip global.
Churchill pernah berkata, "demokrasi adalah bentuk pemerintahan terburuk - kecuali semua yang lain yang telah diadili." Demokrasi menawarkan model kekuasaan terdistribusi yang telah menjadi jalur kehidupan evolusi progresif - dalam banyak kasus, satu-satunya hal yang membuat segala sesuatunya tetap pada jalurnya.
Filsuf Amerika John Rawls mengusulkan kerangka kerja untuk menganalisis demokrasi sebagai dasar sebuah masyarakat. Dia berpendapat bahwa prinsip-prinsip demokrasi, bahkan dalam cita-cita demokrasi yang paling murni, tidak akan mencegah ketidaksetaraan. Namun, ia mengusulkan bahwa demokrasi yang dibangun dengan baik akan membatasi tingkat-tingkat ketidaksetaraan itu.
Rawls mengusulkan tes untuk menentukan di mana garis harus ditarik. Bayangkan, katanya, semua anggota masyarakat duduk di meja konferensi yang luas, saat mereka merundingkan syarat-syarat kontrak sosial - hukum, peraturan, kebijakan, dan bahkan kebiasaan masyarakat. Tapi ada tangkapan; tidak ada seorang pun di meja yang tahu siapa mereka akan dilahirkan seperti ketika negosiasi dilakukan. Ada “selubung ketidaktahuan” yang mendekati pendekatan manajemen risiko dalam negosiasi. Sementara beberapa tingkat ketidaksetaraan dapat dibenarkan - ada manfaat bagi kita semua bahwa Elon Musk di dunia memiliki lebih banyak sumber daya untuk dimainkan - ada batas risiko yang akan diterima oleh aktor rasional.Sebuah sistem yang memiliki 21% anak yang hidup dalam kemiskinan sementara elit 5% memiliki lebih dari setengah kekayaan tidak akan bertahan dari analisis Rawls.
Tes "selubung ketidaktahuan" Rawls menyebabkan petunjuk instan tentang bagaimana hal itu harus diterapkan. Demokrasi bertumpu pada gagasan "perjanjian yang melimpahkan" yang dapat diperhitungkan kepada semua anggota masyarakat; mereka telah "dikontrak" untuk menjadi bagian dari masyarakat dan dengan demikian diatur oleh aturan-aturannya. Inilah sumber legitimasi negara atas individu. Jelas, keadaan kita saat ini tidak bekerja untuk semua orang - untuk menghubungkan persetujuan dengan seorang anak yang hidup dalam misi berarti merentangkan filosofi di luar akal sehat.Tapi mungkin kita tidak membutuhkan sosialisme untuk sampai pada jawaban atas ketidaksetaraan yang besar. Jawabannya dapat ditemukan dalam demokrasi - tetapi demokrasi yang dirancang lebih baik daripada yang kita miliki sekarang.
Ikuti tulisan menarik Dimas Tri Pamungkas Indonesia. lainnya di sini.
