Pseudo-Democracy Era Jokowi: Refleksi Hari Demokrasi Internasional di Indonesia - Pilihan Editor - www.indonesiana.id
x

Dhien Favian

Mahasiswa Sosial-Politik
Bergabung Sejak: 19 November 2021

Senin, 3 Oktober 2022 05:58 WIB

  • Pilihan Editor
  • Topik Utama
  • Pseudo-Democracy Era Jokowi: Refleksi Hari Demokrasi Internasional di Indonesia

    Perayaan Hari Demokrasi Dnternasional menjadi ironi bagi Indonesia. Kualitas demokrasi kita saat ini menurun dari berbagai aspek. Hal ini tidak bisa dipungkiri merupakan dampak dari koalisi pemerintahan Jokowi yang sebagian besar diisi partai politik pragmatis.

    Dibaca : 731 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

    Beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 15 September 2022, dunia merayakan tanggal itu sebagai Hari Demokrasi Internasional. Perayaan itu digelar sebagai penghormatan terhadap demorkasi sebagai sistem politik yang banyak dijalankan oleh berbagai negara di dunia saat ini.

    Penetapan tanggal 15 September sebagai Hari Demokrasi Interasional bermula pada tanggal 16 September 1997, saat Inter-Parliamentary Union atau dikenal sebagai Perserikatan Antar Parlemen menyatakan persetujuannya untuk mengadopsi Deklarasi Universal Demokrasi. Pernyataan deklarasi yang dilangsungkan di Kairo ini berisikan tentang komitmen semua negara di dunia untuk mengadopsi nilai-nilai demokrasi secara keseluruhan beserta menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis untuk menunjang  tercapainya perdamaian dunia dan kesejahteraan masyarakat global.

    Setelah penandatanganan resmi Deklarasi Demokrasi Universal, konferensi internasional terhadap demokrasi juga diselenggarakan oleh Presiden Corazon Aquino dari Filipina pada tahun 1988 dengan konferensi tersebut dikenal sebagai International Conference on New and Restored Democracies (INCRD) sebagai forum internasional. ICNRD terbentuk sebagai peringatan terhadap Revolusi EDSA atau dikenal sebagai People Power Revolution yang berhasil menggulingkan seorang diktator. 

    Forum itu digelar sebagai forum antar-pemerintah yang membahas perkembangan demokrasi di dunia. Kemudian forum ini berevolusi menjadi hari peringatan global akan demokrasi dan dengan konferensi yang disambut baik di berbagai negara ini, maka PBB resmi menetapkan tanggal 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional untuk meneruskan cita-cita dari ICNRD ini sebagai konsensus internasional.

    IPU sebagai organisasi parlemen antar-pemerintah kembali memegang peran utama dalam memperkuat demokrasi di seluruh dunia. Hari Demokrasi Internasional tidak hanya menjadikan demokrasi sebagai konsensus bersama, namun peringatan setiap tahunan ini selalu dilaksanakan oleh IPU sebagai pengampu utama dalam menjalankan semangat tersebut. Dan peringatan hari ini juga ditandai sebagai obor yang menyala untuk sama-sama mempertahankan demokrasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

    Hari Demokrasi Internasional tahun ini menganagkat tema “Melindungi Kebebasan Pers untuk Demokrasi” sebagai refleksi terhadap kebebasan pers di dunia saat ini yang mengalami tantangan berat sejak pandemi Covid-19 menyerang dunia sejak tahun 2019. Kebebasan pers di dunia saat ini berada pada taraf yang mengkhawatirkan seiring dengan penurunan demokrasi yang juga terjadi di berbagai belahan dunia.

    Kebebasan pers tentu menjadi syarat mutlak bagi terawatnya demokrasi. Pers yang bebeas akan memberikan informasi yang substansial kepada masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Pers juga berperan besar dalam pengawasan kinerja pemerintah supaya pemerintah tetap mengedepankan kepentingan publik. Namun saat ini banyak negara yang melakukan penekanan terhadap kebebasan informasi untuk melindungi masyarakat yang sedang ketakutan akan Covid-19. Hal tersebut juga menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers yang selama ini menjadi kekuatan utama dari demokrasi, sehingga peringatan ini dijadikan sebagai momentum untuk sama-sama berupaya mempertahankan kebebasan pers.

    Tidak hanya mengenai tema kebebasan pers sebagaimana yang diangkat oleh PBB, sebelum perayaan Hari Demokrasi Internasional dilangsungkan, IPU sebagai forum parlemen internasional telah banyak mengambil peran dalam kerjasama internasional sebagai jembatan utama dunia dalam melakukan promosi nilai-nilai demokrasi. IPU telah banyak menghimpun parlemen di berbagai negara untuk membahas situasi internasional terkini.

    IPU seperti halnya PBB secara umum juga dapat dimanfaatkan sebagaif forum untuk memperkuat posisi parlemen sebagai jantung utama dari demokrasi representatif yang banyak diterapkan di dunia saat ini. Salah satu peran IPU pada tahun ini tertuju pada Inter-Parliamentary Union Assembly yang dilaksanakan pada tanggal 20-24 Maret 2022 ini. Dalam sidang ini Indonesia diamanatkan sebagai tuan rumah sidang ini dan sidang yang menghadirkan lebih dari 115 parlemen di berbagai negara. Sidang ini mengangkat topik tentang penanganan perubahan iklim. Sidang juga ditujukan sebagai upaya global menghadapi dunia yang semakin dinamis.

    Sebagai tuan rumah dari sidang ini, Ketua DPR Puan Maharani merasa terhormat dikarenakan IPU merepresentasikan unsur demokrasi dalam kerjasama global. Juga karena agenda pembahasan isu yang diangkat dilakukan secara demokratis dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam pelaksanaannya. Diharapkan hasil dari sidang ini dapat dijalankan secara komprehensif untuk masa depan bumi.

    Berlangsungnya sidang IPU tersebut disatu sisi mencerminkan upaya demokratis dalam penanaganan permasalahan global. Nilai-nilai demokrasi pun juga diterapkan untuk mencapai tujuan global sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat internasional.

    Namun demikian, perayaan hari demokrasi internasional ini justru tidak mencerminkan potret demokrasi di Indonesia saat ini yang semakin menurun sejak Jokowi terpilih sebagai presiden kedua kalinya pada tahun 2019. Sejak Jokowi berkuasa, indeks demokrasi di Indonesia telah mengalami penurunan drastis dari berbagai aspek. Penurunan ini tidak bisa dipungkiri merupakan dampak dari koalisi pemerintahan Jokowi yang sebagian besar diisi partai politik yang pragmatis.

    Salah satu bukti pragmatisme itu dapat dilihat dari tindakan mereka yang menghendaki perubahan KPK. Selama ini KPK selalu dianggap sebagai superbody yang dapat menjerat semua anggota DPR sebagai akibat dari besarnya kewenangan mereka dalam memberantas kasus korupsi. Dengan posisi KPK seperti itu DPR semakin terancam untuk dapat melanggengkan kepentingannya dalam bentuk legislasi yang ada. Sehingga mencuatlah revisi UU KPK sebagai upaya mengontrol tindak-tanduk KPK serta menjadikan KPK sebagai lembaga penegak hukum dibawah kendali eksekutif. Dengan UU KPK baru dan adanya Dewan Pengawas, maka operasi KPK bisa dikenadlikan.

    Tidak hanya pelemahan KPK oleh pemerintah yang mendapatkan perlawanan keras dari mahasiswa dan masyarakat sipil pada tahun 2019, di tahun selanjutnya pemerintah kembali merumuskan peraturan yang kontroversial dengan UU Cipta Kerja dan RKUHP sebagai prioritas peraturan utama. Kedua peraturan ini diklaim akan menjadi terobosan baru dalam memajukan pembangunan ekonomi di Indonesia sekaligus memperkuat kekuatan Indonesia sebagai negara hukum.

    Namun demikian, perumusan kedua undang-undang ini jelas menciderai demokrasi dikarenakan UU Ciptaker membawa jargon neoliberalisme dengan deregulasi dan privatisasi kepada segala aspek ekonomi masyarakat. Sementara RKUHP memiliki pasal-pasal kontroversial yang dapat menihilkan kebebasan sipil seperti pasal penghinaan presiden. RKUHP juga berpotensi digunakan pemerintah untuk membungkam aktivitas masyarakatnya yang berlawanan dengan kehendak pemerintah.

    Pengesahan kedua peraturan ini turut berdampak terhadap kehidupan demokrasi dikarenakan perumusan peraturannya tidak mengedepankan partisipasi seluruh masyarakat secara konsekuen. Peraturan ini seolah hanya mengedepankan kehendak pemerintah tanpa menyisakan ruang hidup yang cukup bagi masyarakat. Pada akhirnya hal ini memarginalkan masyarakat Indonesia sendiri. Selain pembentukan peraturan yang nir-partisipasi, preseden buruk dari demokrasi Indonesia tercermin pula dari pengekangan kebebasan sipil, dimana selama ini marak terjadi berbagai pembungkaman kepada aktivis sipil secara masif kendati mereka bergerak untuk menyuarakan pendapatnya.

    Pembungkaman ini dilakukan melalui berbagai media, seperti penahanan demonstran hingga serangan siber terhadap media yang kritis. Sebagian besar dari mereka dilakukan secara langsung oleh buzzer pendukung pemerintah hingga aparat keamanan. Hal itu dilakukan sebagai dalih menertibkan keamanan masyarakat, yang di satu sisi telah berdampak besar terhadap kebebasan berpendapat.  Perbedaan politik seolah dilarang oleh rezim. Kooptasi narasi pro-pemerintah secara berlebihan kepada masyarakat jelas menumpulkan naluri sejati dari masyarakat sipil sebagai pihak pengawas kebijakan pemerintah.

    Ketiga fenomena ini menjadi gambaran umum mengenai bagaimana kondisi demokrasi Indonesia mengalami penurunan yang drastis sejak Jokowi memimpin pada tahun 2019. Dan berbagai serangan terhadap demokrasi dilancarkan oleh lingkaran kekuasaannya untuk memuluskan agenda politiknya secara konsekuen.

    Memang tidak bisa dibantah bahwa pidato Jokowi dalam pengangkatannya sebagai presiden hanya berfokus pada pembangunan ekonomi tanpa disertai upaya untuk mengkonsolidasikan demokrasi bangsa. Seharusnya presiden memiliki komitmen kuat meningkatkan iklim demokrasi di Indonesia. Dan visi Jokowi ini praktis memberikan kesempatan kepada oligarki untuk mengkooptasi politik dengan praktik neoliberalisme ekonomi yang semakin menihilkan marwah institusi demokrasi untuk memajukan kehidupan masyarakat hingga menjadikannya sebagai alat permainan saja. Tidak heran DPR, Kepolisian, hingga MA sekalipun akan melakukan berbagai keputusan yang menguntungkan segelintir kelompok saja dan bukannya masyarakat sipil secara utuh.

    Oleh karenanya, kekuatan sipil saat ini memang perlu diperbesar untuk mengembalikan amanah demokrasi. Konsolidasi masyarakat sipil dan kesatuan gerakan mahasiswa di seluruh elemen harus dilakukan untuk memperkuat pergerakan sipil dalam mengawal isu-isu masyarakat. Juga untuk memberikan tekanan besar kepada pemerintah sampai membuat mereka tunduk pada kehendak rakyat.

    Selain itu, pendidikan dan ideologisasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi perlu dilakukan melalui sekolah-sekolah rakyat untuk memberikan pemahaman mengenai demokrasi dan HAM. Juga untuk membentuk kelompok masyarkat yang kritis dan dapat mendorong mereka menjadi lebih otonom dalam mewujudkan cita-cita mereka sendiri sebagai masyarakat yang merdeka.

    Ikuti tulisan menarik Dhien Favian lainnya di sini.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.