Peristiwa Sambo dan Teddy telah membuat kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri semakin turun. Peristiwa-peristiwa tersebut menyingkapkan keadaan internal institusi penegak hukum ini. Rakyat-banyak terkejut. Rakyat menghendaki institusi ini membenahi diri secara mendasar, dan yang bisa memulainya siapa lagi bila bukan para perwira tinggi polisi sendiri? Merekalah yang memiliki otoritas untuk mengubah keadaan karena faktor jenjang kepemimpinan.
Kritik masyarakat telah disampaikan, tetapi pembenahan diri secara institusional berpulang kepada kemauan dan tekad para polisi sendiri. Sebenarnyalah, ini bukan perkara kemampuan memperbaiki diri, melainkan lebih kepada kemauan untuk berubah menuju yang lebih baik. Jika mau, akan mampu. Dan ini kembali kepada kesadaran polisi sendiri, terutama para perwira yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan: maukah berubah dan memperbaiki institusi ini?
Saat melantik sejumlah kapolda baru beberapa hari yang lalu, Kapolri meminta kapolda untuk melakukan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Menurut Jenderal Listyo Sigit, inilah salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada institusi Polri. Kapolri Sigit tampaknya menangkap apa yang jadi keprihatinan masyarakat terhadap polisi: pentingnya polisi bersikap adil dalam menegakkan hukum.
Namun begitu, gaya hidup mewah perwira juga jadi sorotan masyarakat. Berbusana dengan merek mahal, mengoleksi moge dan gemar touring menjadikan masyarakat bertanya-tanya perihal kekayaan para perwira tinggi polisi. Bahkan, dalam pertemuan dengan para perwira tingg polisi, Presiden Jokowi mengingatkan mereka agar mengerem gaya hidup mewah dan peka terhadap krisis. Indeks kepercayaan masyarakat kepada polisi, kata Presiden, turun drastis dari November tahun lalu ke Agustus 2022, dan ini harus diperbaiki.
Apakah peringatan Presiden itu akan betul-betul memperoleh perhatian, inilah soalnya. Sebagaimana juga peringatan Kapolri Sigit agar para kapolda mampu menegakkan keadilan secara semestinya. Pengetahuan sudah ada, yaitu: jalankan penegakan hukum yang berkeadilan dan jangan hidup mewah. Tapi, tahap selanjutnya yang justru sangat penting ialah membangun kesadaran dan kemauan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Bukankah sering terjadi jarak antara benak [pengetahuan] dan hati [kesadaran, niat] itu bisa mencapai ribuan kilometer?
Ini perkara pelik, terlebih lagi bila masalahnya sudah menjalari institusi. Pembenahannya tak lagi cukup individual, melainkan mesti sistemik dan institusional. Apa yang akan dilakukan Kapolri Sigit bersama pimpinan polisi lainnya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri? Karena penanganannya menuntut pendekatan institusional, tantangan untuk memulihkan kepercayaan publik ini menjadi semakin sukar. Meskipun institusi polisi memberlakukan sistem komando, namun adanya resistensi terhadap perubahan bukan tidak mungkin terjadi, khususnya berasal dari mereka yang telah menikmati.
Introspeksi oleh institusi penegak hukum seharusnya menjadi awal yang baik untuk pembenahan, dan mestinya ini tidak dilakukan hanya ole Polri. Institusi terkait hukum lainnya, seperti kejaksaan dan kehakiman, termasuk Mahkamah Konstitusi, mestinya menyadari benar bahwa penegakan hukum yang adil merupakan sokoguru stabilitas masyarakat. Rakyat gelisah manakala terjadi perlakuan hukum yang berbeda-beda pada warga dikarenakan kepentingan tertentu harus dilindungi atau karena adanya praktek korup dalam menangani perkara.
Bila diambil hikmahnya, peristiwa Sambo dan Teddy mestinya menjadi alasan kuat untuk berubah, berbenah diri, serta melakukan reformasi secara fundamental dan sistemik. Hanya dengan cara ini, kepercayaan masyarakat kepada institusi polisi akan memperoleh momentumnya untuk pulih kembali. Jadi, jika ingin berbenah diri, janganlah setengah hati. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
