Soal politik uang sebenarnya sudah klise, selalu diulang-ulang diucapkan setiap kali menjelang pemilihan umum, tapi tetap saja penting untuk dibicarakan. Kali ini yang berbicara Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Kata Menko Mahfud, politik uang sulit dihindari saat Pemilu 2024.
Yang berbicara tentang politik uang bukan politikus.Walaupun politikus mudah berbicara tentang banyak hal, urusan, peristiwa, tapi perkara politik uang, mereka umumnya tidak mudah membuka lisan. Politikus berusaha diam seribu basa. Bahkan, berusaha menghindari jurnalis agar tidak ditanya tentang urusan politik uang. Kalaupun kepepet, jawabannya satu politikus dan lainnya nyaris serupa: “Kami tidak pernah menyuruh rakyat untuk memilih dengan imbalan uang; kalau kami memberi bantuan sembako atau perbaikan jalan kampung, itu wajar saja; kami kan wakil rakyat, dan mereka konstituen kami.”
Berkelit adalah jurus yang sangat dikuasai para politikus. Itulah yang mesti kita pahami dalam melihat perilaku politikus, baik menjelang pemilihan maupun maupun tidak. Berkelit adalah menghindar untuk menjawab langsung pertanyaan, dan mereka piawai dalam hal mengalihkan perhatian atau persoalan dari yang ditanyakan ke soal lainnya. Begitu pula soal politik uang.
Sebagai racun bagi demokrasi yang sehat, politik uang hingga kini memang sulit dibersihkan. Racun ini masih dianggap sebagai cara ampuh dan jalan pintas bagi politikus dan para pendukung dan penyokongnya untuk meraih kemenangan dalam pemilihan. Politik uang ditempuh boleh jadi karena politikus khawatir tidak mampu memenangi kontestasi. Ketimbang kalah karena sudah mengeluarkan banyak uang untuk biaya pemilihan, mending sekalian dituntaskan pengeluaran biayanya.
Dalam situasi ekonomi yang relatif berat seperti sekarang, yang mudah-mudahan tidak semakin memburuk dalam satu-dua tahun mendatang, rakyat rentan terhadap politik uang. Rakyat membutuhkan bantuan untuk dapat melanjutkan hidup. Para politikus niscaya memahami keadaan ini, tapi menjadi runyam ketika politikus justru memanfaatkannya untuk menyuap rakyat agar memberikan suara mereka kepada politikus.
Perbaikan kondisi ekonomi rakyat bawah dapat menjadi salah satu jalan agar taraf kehidupan rakyat tidak semakin menurun. Tapi ini pekerjaan yang tidak mudah. Sementara itu, meningkatkan pengawasan dan sanksi terhadap praktik politik uang kenyataannya tidak selalu mudah. Ini bukan saja terkait transaksi politik uang yang kerap berlangsung diam-diam, samar seperti pemberian sembako, hingga serangan fajar menjelang pemungutan suara.
Para wasit pemilu dihantui rasa gamang ketika berhadapan dengan politikus berpengaruh atau partai politik yang kekuatannya besar. Para wasit ini mungkin akan bersikap sangat berhati-hati manakala menghadapi laporan politik uang dari warga masyarakat. Mereka akan semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan serta menimbang-nimbang sanksi apa yang akan mereka berikan.
Pangkal masalah politik uang sebenarnya pada elite politik. Pertama, karena merekalah peserta konstetasi politik ini. Calon-calon yang bersaing di depan adalah ujung tombak elite politik. Mereka maju dengan restu elite politik di partai masing-masing serta dukungan dari pihak lain. Mereka sangat berkepentingan agar calonnya menang kontestasi.
Kedua, politikus dan elitelah, beserta pendukungnya, yang memiliki uang. Jadi merekalah sebenarnya yang bisa menghentikan praktik politik uang. Hanya pihak-pihak yang berkepentingan dengan kemenangan calon yang maju dalam konstitasi yang akan melakukan politik uang. Sifat kepentingan itu bisa langsung maupun tidak langsung.
Jadi, para elite politiklah sebenarnya yang bisa menghentikan politik uang, yaitu dengan tidak mempraktekkannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masalahnya, mau atau tidak? >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
