Publik Indonesia sempat dihebohkan dengan pernyataan cendikiawan muslim Indonesia, Almarhum M. Dawam Rahardjo beberapa puluh tahun lalu yang menyebutkan bahwa "Kebebasan beragama berarti juga, bahkan mengandung arti yang lebih konkret, (yaitu) kebebasan untuk tidak beragama".
Prof. DR. Dawam Rahardjo, lahir di Solo, Jawa Tengah, 20 April 1942. Pada 31 Mei 2018, Dawam meninggal dunia di RS CemPaka Putih Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kepergian Dawam meninggalkan duka mendalam dan perasaan kehilangan dari berbagai kalangan, termasuk mereka yang pernah dibelanya. Kelompok-kelompok intoleran menudingnya sebagai kaum Islam liberal.
Sumber gambar: https://nasional.tempo.co/read/1094140/melayat-dawam-rahardjo-jokowi-kita-sangat-kehilangan
M. Dawam Rahardjo adalah seorang ekonom Indonesia. Dawam dikenal luas karena pembelaannya yang tanpa kompromi terhadap kelompok minoritas dan pembelaannya untuk pluralisme agama dalam masyarakat Indonesia. Ia dianugerahi Yap Thiam Hien Award pada tahun 2013, namun, karena hal tersebut ekonom yang pernah menjadi Pengurus Muhammadiyah itu “dipecat” pada 2006.
Perjalanan sebagai ekonom justru berkembang pesat saat di Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang dikenal sebagai salah satu Think Tank nasional terbesar di Indonesia. Sempat menjabat sebagai Direktur Utama di LP3ES (1980-1988). Dawam juga sempat menjadi pimpinan utama jurnal Prisma (1980-1987) yang diterbitkan LP3ES. Kala itu Prisma adalah media dan ikon pengembangan ilmu sosial dan humaniora bagi kaum intelektual yang diterbitkan LP3ES pada era Orde Baru.
Di bidang akademik, Guru besar ekonomi di Universitas Muhammadiyah Malang ini pernah menjadi Rektor Universitas Islam 45 Bekasi dan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Dawam juga pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta terlibat di banyak lembaga lainnya. Dawam juga merupakan Ketua Tim Penasihat Presiden BJ Habibie.
Terus terang, saya tidak mengenal Dawam secara pribadi, namun terkesan pada ide pemikirannya yang dituangkannya melalui tulisan. Salah satu pemikiran Dawam yang saya kagumi adalah di jurnal Titik Temu, Jurnal Dialog Peradaban volume 3, nomor 2, Januari - Juni 2011. Dawam menulis artikel berjudul Islam dan Demokrasi. Dawam mengemukakan jika dalam pandangan para pengamat Barat yang mengamati negara-negara mayoritas berpenduduk muslim (Timur Tengah dan Afrika Utara) berkesimpulan bahwa Islam sebagai doktrin komprehensif tidak kompatibel dengan demokrasi.
Sementara itu, ada juga dari pemikir muslim yang berpendapat bahwa demokrasi tidak sesuai dengan Islam. Misalnya Hasan al-Banna, Abul A'la al-Maududi. Sedangkan di Indonesia Dawam menyontohkan Abu Bakar Ba'asyir yang mengungkapkan bahwa demokrasi, nasionalisme dan sekularisme yang berasal dari Barat adalah paham syirik karena menyekutukan kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat. Meskipun begitu, pemikir Indonesia lain, Muhammad Natsir, yang pernah menjadi Ketua Umum Masyumi menerima konsep demokrasi dengan mensyaratkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Dawam, Natsir menyebutnya sebagai teo-demokrasi.
Menurut pandangan Dawam, pembahasan tentang hubungan Islam dan demokrasi masih mengemban kerancuan metodologi. Bagi Dawam, pada dasarnya Republik Indonesia adalah negara sekuler, bahkan tercantum dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat", yang intinya terkandung pada hak-hak sipil dalam konstitusi.
Demokrasi di Indonesia bagi Dawam adalah berbasis nilai, yaitu Pancasila atau dalam istilah Benyamin Intan sebagai agama publik. Dawam menjelaskan, demokrasi di samping sebagai konsep tentang sistem politik kenegaraan juga persepsi atau interpretasi. Sedangkan persepsi dipengaruhi bahkan dibentuk oleh kenyataan masyarakat yang berkembang dan berubah. Artinya, kelahiran demokrasi terjadi dari perkembangan (saya menyebutnya pertumbuhan) masyarakat. Dawam juga menyoroti demokrasi yang ternyata menimbulkan berbagai masalah. Misalnya karena melibatkan politik uang, memberi peluang pada aksi kekuatan massa bahkan terorisme.
Sebagai catatan penutup saya ingin menyampaikan kritik keras terhadap demokrasi yang menurut Dawam dipergunakan sebagai alat atau prosedur untuk melakukan formalisasi hukum-hukum agama yang sering mengandung diskriminasi dan pelanggaran HAM atau terpilihnya pemimpin atau wakil rakyat yang kemenangannya di Pemilihan Umum (PEMILU) didasarkan pada popularitas bukan profesionalitas. Selamat jalan Pak M. Dawam Rahardjo, ide dan pemikiranmu tidak akan pernah mati. ***
Ikuti tulisan menarik Wahyu Tanoto lainnya di sini.
