Pada 14 April 2020, ASEAN mengadakan rapat secara virtual untuk membahas Covid-19. Pada pertemuan tersebut KTT ASEAN menetapkan beberapa agenda untuk diimplementasikan oleh masyarakat ASEAN. Agenda tersebut, antara lain, memperkuat kerja sama, melindungi warga negara ASEAN, memperkuat komunikasi antara warga negara dan ASEAN, menekankan pendekatan komprehensif yang melibatkan stakehokder dan multisektoral, juga mendukung relokasi trust fund ASEAN.
Kerjasama antar negara anggota ASEAN untuk mengatasi pandemi Covid-19 dinilai sangat responsif di dunia Internasional. Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri RI menilai penguatan kerja sama antarnegara akan membantu dunia mengatasi pandemi ini. ASEAN dipuji oleh dunia internasional karena dinilai responsif dalam menangani pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya ASEAN Special Summit for Covid-19. Dan hingga saat ini, ASEAN masih terus berupaya untuk meningkatkan kerjasama antar negara-negara anggotanya dan antara ASEAN dengan negara lain. Bentuk kerjasama tersebut antara lain adalah kerjasama dalam pelacakan (tracking) pasien Covid-19 yang melakukan perjalanan antar negara, kerjasama antar epidemiolog se-ASEAN dan kerjasama antara ASEAN dengan Rusia dalam menemukan vaksin Covid-19.
Beberapa strategi khusus yang dilakukan ASEAN, antara lain, di bidang ekonomi, kesehatan, dan juga pariwisata telah diterapkan, yaitu dengan mengadaka kerjasama kesehatan dengan mengadakan seminar kesehatan yaitu ASEAN Emergency Operations Centre (EOC), memberikan upaya stimulus ekonomi untuk menunjang para pelaku ekonomi termasuk UMKM serta peringanan biaya bagi masyarakat yang terpengaruh dampak Covid-19, juga dari sektor perdagangan negara-negara di ASEAN menerapkan pembatasan ekspor dan pelonggaran impor barang dan jasa yang terkait Covid-19 oleh ASEAN Policy Brief .
Dan untuk lebih menjaga keamanan negara-negara ASEAN atas proses penyebaran COVID-19 negara-negara di Asia Tenggara menerapkan metode yang berbeda-beda bagi penanggulangan Covid-19 di negaranya masing-masing. Langkah-langkah tersebut diambil pemerintah setempat menyesuaikan dengan kondisi di negara tersebut. Sebagai contoh, pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan lockdown nasional. Sejak mengalami lonjakan tajam pada kasus meningkatnya pasien positif virus Corona, pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan lockdown nasional.
Perdana Mentri Muhyiddin Yassin meminta warga Malaysia untuk melakukan isolasi mandiri di rumah selama dua pekan. Kebijakan tersebut berlaku mulai dari 18 Maret 2020 hingga 31 Maret 2020. Hal ini merupakan langkah kebijakan yang sama seperti yang diambil oleh pemerintah China untuk Provinsi Hubei (distrik Wuhan) dan Pemerintah Italia. Hal ini dikarenakan social distancing tak lagi mampu membendung tingginya persebaran virus menular ini.
Singapura menerapkan cara transparansi dan intervensi terhadap penanganan virus corona ini, juga di Singapura telah mencuri perhatian dari dunia internasional karena begitu cepat dan tanggap dalam menghentikan persebaran Covid-19. Bahkan dikatakan sampai saat ini tidak ada korban jiwa yang dilaporkan oleh negara Singapura. Dan hanya dengan waktu dua jam pemerintah Singapura dapat mengungkap rincian tentang informasi pasien pertama dan riwayat orang disekitarnya yang berinteraksi dengannya.
Di negara ini, warga negara pasrah terhadap intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap transparansi latar belakang yang dilakukan. Masyarakat juga sadar bahwa hal tersebut adalah cara pemerintah untuk melindungi diri sendiri dan warga negara lain agar wabah ini tidak semakin tersebar luas. Singapura juga memperketat wisatawan asing yang masuk dan menutup akses wisatawan dari China sejak Januari lalu.
Di Vietnam, selain penerapan social distancing. Para peneliti di negara tersebut menemukan Mobile Decontamination Chamber (MDC) atau yang biasa disebut bilik disinfektan yang disinyalir dapat efektif untuk mencegah penyebaran Covid-19 di negaranya. Bilik tersebut kini sedang diproduksi secara massal dan akan terpasang di institusi penting di berbagai sektor dan daerah di Vietnam. Bilik tersebut diciptakan oleh tim peneliti dari Institut Institut Nasional Kesehatan Kerja dan Lingkungan serta Universitas Sains dan Teknologi guna diklaim dapat menyingkirkan 80% virus corona yang menempel pada permukaan kulit, pakaian, sepatu, dan lain sebagainya.
Di Thailand, sejumlah langkah penanggulangan serta pencegahan telah dilakukan oleh pemerintah setempat, yaitu diantaranya menutup semua lembaga pendidikan termasuk sekolah lokal dan internasional, universitas serta pusat-pusat pendidikan. Penutupan fasilitas pendidikan tersebut dimulai dari 18 Maret 2020 hingga 31 Maret 2020. Selain itu juga tempat-tempat olahraga dan outlet hiburan di sekitaran Bangkok juga akan ditutup selama periode berlangsung.
Tidak cuma itu, mereka juga mengeluarkan terobosan dimana merekam mengerahkan teknologi canggih demi menangkal penyebaran Covid-19. Pada bulan Maret 2020 Regional Center of Robotics Tecnology, Chulalongkam University, Bangkok, Thailand merilis robot medis yang telah dimodifikasi untuk mendeteksi pasien Covid-19. Robot tersebut akan ditempatkan di rumah sakit di Thailand untuk membantu melawan dan memerangi Covid-19 tersebut.
Filipina menjadi salah satu dari sekian banyak negara yang menerapkan social distancing sejak merebaknya kasus Covid-19. Pemerintah pun mengeluarkan imbauan untuk melakukan social distancing bagi warganya, dan hal turut ini direspon baik oleh masyarakat dengan mematuhi aturan secara tertib.
Selain itu pemerintah Filipina juga memperketat aktivitas di Manila, sebagai ibukota Filipina. Presiden Rodrigo Duterte juga mengumumkan penghentian perjalanan darat, laut dan udara domestik ke dan dari Manila, serta tindakan karantina untuk masyarakat. Duterte menyetujui melakukan langkah-langkah pencegahan tersebut termasuk larangan pertemuan massal, satu bulan penutupan sekolah, dan karantina masyarakat di lokasi yang terdeteksi kasus virus corona.
Di Indonesia, setelah diumumkan kasus pertama pada awal Maret 2020, sampai saat ini pemerintah Indonesia pun telah mengeluarkan beberapa mengenai imbauan untuk masyarakat. Diantaranya yaitu dengan melakukan social distancing dan work from home. Kedua imbauan tersebut diharapkan dapat diterapkan guna dapat menekan angka penyebaran virus corona karena masyarakat mengurangi aktivitasnya di luar rumah. Dan Presiden Joko Widodo memilih kebijakan rapid test bagi masyarakat untuk dapa menangani dan memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Hal ini dinilai lebih menguntungkan ketimbang harus menerapkan kebijakan lockdown nasional. Rapid test adalah tes kesehatan massal untuk mengetahui kondisi pasien melalui sampel darah dan urine.
Ikuti tulisan menarik Novanda Nurhalizah lainnya di sini.
