Pada tanggal 27 September 2022, bertempat di Pasarwajo Pulau Buton, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan dengan tegas bahwa 2 tahun lagi Indonesia stop impor aspal. Ini berarti pada tanggal 27 September 2024, Indonesia akan menghentikan impor aspal. Apakah penghentian impor aspal ini cukup dilakukan hanya berdasarkan ucapan Presiden Joko Widodo saja? Atau harus berdasarkan sebuah Surat Keputusan Presiden RI?
Rakyat paham bahwa keputusan ini telah diambil, karena Pak Jokowi sedang marah dan merasa jengkel melihat Indonesia sudah 42 tahun lebih mengimpor aspal. Sedangkan di Pulau Buton terdapat deposit aspal alam yang jumlahnya sangat melimpah. Apakah keputusan Pak Jokowi ini sudah benar-benar tepat? Atau hanya sekedar upaya untuk menggertak dan mengancam agar para Menterinya harus bekerja lebih keras dan lebih cepat lagi? Mengingat pemerintahan Pak Jokowi akan berakhir 2 tahun lagi.
Mungkin Pak Jokowi lupa bahwa untuk merubah suatu keadaan, kita harus mampu mengukur keadaan yang akan dirubah itu. Apa data-data pada saat ini sudah cukup untuk membuat suatu keputusan yang bijak? Data-data yang ada pada saat ini adalah bahwa jumlah deposit aspal alam yang terdapat di Pulau Buton sebesar 662 juta ton. Indonesia mengimpor aspal sebesar 1,5 juta ton per tahun. Maka disimpulkan, apabila aspal impor digantikan oleh aspal Buton, maka aspal Buton akan dapat menggantikan aspal impor selama ratusan tahun. Apakah Pak Jokowi membuat keputusan hanya berdasarkan data-data ini saja? Atau masih banyak data-data lain yang lebih kuat dan akurat?
Dengan mencanangkan 2 tahun lagi Indonesia stop impor aspal, maksud Pak Jokowi adalah baik. Yaitu untuk mengundang para Investor agar mereka segera mau berinvestasi di industri hilirisasi aspal Buton. Peluang secara bisnis adalah sangat besar dan menggiurkan untuk menggantikan aspal impor. Dengan demikian semua produksi aspal Buton akan diserap oleh pasar. Yaitu sebesar 1,5 juta ton per tahun. Tetapi mungkin Pak Jokowi belum mendapatkan informasi yang lebih lengkap bahwa para Investor itu mau berinvestasi bukan karena semata-mata untuk tujuan bisnis yang menguntungkan saja. Tetapi masih ada beberapa kriteria dan pertimbangan lain yang menjadi acuan dari kebijakan yang akan diambil. Faktor-faktor non bisnis inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah pada saat ini.
Target 2 tahun lagi Indonesia stop impor aspal, apakah akan membangkitkan gairah dan semangat pelaku bisnis aspal Buton? Atau pelaku bisnis aspal Buton malah akan terdemotivasi? Mengapa? Karena target itu diucapkan oleh Pak Jokowi ketika Pak Jokowi sedang merasa marah dan jengkel. Disamping itu data dan informasi yang Pak Jokowi peroleh mengenai keadaan aspal Buton sangat minim untuk dapat disimpulkan menjadi sebuah keputusan besar. Alangkah bijaknya apabila dalam kesempatan itu Pak Jokowi meminta kepada para Menterinya untuk menyiapkan proposal untuk menggantikan aspal impor dengan aspal Buton. Dan proposal-proposal tersebut harus sudah Pak Jokowi terima dalam waktu 1 bulan. Dan atas dasar proposal-proposal inilah Pak Jokowi baru akan mengambil sebuah keputusan yang bernilai strategis dan ekonomis.
Sementara Pak Jokowi menunggu proposal dari para menterinya, Pak Jokowi akan mengundang para Investor untuk berbicara dari hati ke hati. Apa masalah-masalah dan kendala-kendala yang para Investor hadapi sehingga sampai saat ini mereka masih belum berminat untuk berinvestasi di industri hilirisasi aspal Buton. Mungkin rapat dengan para investor dilakukan secara individual, dan secara tertutup. Dengan demikian para Investor akan dapat mengeluarkan “uneg-uneg” isi hatinya secara jujur dan profesional.
Atas dasar proposal-proposal yang diterima dari para Menteri. Dan atas dasar informasi dan masukan dari para investor, maka sekarang Pak Jokowi sudah memilki cukup banyak data-data dan informasi yang lengkap, akurat, dan “updated” mengenai keadaan aspal Buton yang sebenarnya. Pak Jokowi bisa melihat kaitan antara masalah tehnis dengan masalah bisnis. Dan kaitan antara masalah non tehnis dengan masalah non bisnis. Mengacu kepada hasil pengkajian dan evaluasi data-data ini, Pak Jokowi akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang akan menjadi acuan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan industri hilirisasi aspal Buton.
Salah satu penyebab mengapa para investor masih belum mau berinvestasi di industri hilirisasi aspal Buton adalah karena kebergantungan Indonesia kepada aspal impor adalah sangat besar sekali. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara pemerintah untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap aspal impor? Jawaban pemerintah adalah 2 tahun lagi Indonesia stop impor aspal. Tetapi kebijakan ini akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah apabila 2 tahun lagi Indonesia masih tetap impor aspal? Apakah pemerintah akan menjawab: “Kami akan jawab 2 tahun lagi”. Apakah tanya-jawab ini akan menyelesaikan masalah?
Untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap aspal impor, maka aspal impor harus disubstitusi oleh aspal impor. Sudah banyak regulasi dan peraturan pemerintah yang dibuat untuk mewajibkan penggunaan aspal Buton. Tetapi mungkin yang belum ada adalah sanksi hukum yang jelas apabila aspal Buton tidak digunakan untuk menggantikan aspal impor. Oleh karena masalah ini sudah akan masuk ke ranah hukum, maka kualitas aspal Buton harus ditingkatkan agar setara dengan kualitas aspal impor. Dengan tindakan tegas seperti ini, maka lambat laun kebergantungan Indonesia terhadap aspal impor akan semakin berkurang. PakJokowi harus sadar bahwa yang penting bukan seberapa cepat Indonesia akan stop impor aspal. Tetapi yang lebih mendesak adalah apakah hukum di negeri ini telah dilaksanakan dengan adil dan bijaksana?.
Apabila Undang-undang pemanfaatan aspal Buton untuk mengsubstitusi aspal impor sudah disahkan dan memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti, maka sekarang sudah tidak ada alasan lagi bagi para investor untuk tidak mau berinvestasi di industri hilirisasi aspal Buton. Apakah dengan demikian masalah aspal Buton sudah menemukan solusinya? Belum. Instruksi 2 tahun lagi Indonesia stop impor aspal harus segera direvisi dengan instruksi industri hilirisasi aspal Buton harus dibangun dengan secepat-cepatnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan instruksi ini wajib dikuatkan secara hukum dengan sebuah Instruksi Presiden (Inpres).
Apakah dengan adanya Inpres ini, maka masalah aspal Buton sudah menemukan solusinya?
Belum. Karena ada masalah lain yang masih belum diselesaikan. Apabila aspal impor sudah dapat digantikan oleh aspal Buton, dan industri hilirisasi aspal Buton sudah dibangun dan berkembang, apakah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Pulau Buton akan segera terwujud? Semoga di dalam Undang-undang pemanfaatan aspal Buton untuk menggantikan aspal impor, Pasal-pasal mengenai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Pulau Buton akan dicantumkan di dalamnya.
Aspal Buton berpacu dengan waktu. Satu bulan sudah berlalu dari instruksi Pak Jokowi, 2 tahun lagi Indonesia stop impor aspal. Apakah sudah ada aspal impor yang digantikan oleh aspal Buton? Apalah arah dari upaya pemerintah sudah semakin mendekat kepada target? Atau masih tetap berjalan di tempat? Kalau Pak Jokowi memang sangat serius ingin membangun industri hilirisasi aspal Buton, Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat pembangunan industri hilirisasi aspal Buton adalah solusi yang terbaik. Aspal Buton berpacu dengan waktu. Karena 2 tahun lagi Indonesia harus stop impor aspal?.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
