x

Gambar oleh jodeng dari Pixabay

Iklan

Indŕato Sumantoro

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 12 Juli 2020

Senin, 7 November 2022 20:26 WIB

Jalan Berliku Menuju Kemandirian Aspal

Apabila “Road Map” Industri Hilirisasi Aspal Buton sudah ada, maka tugas Pak Jokowi dan para menterinya akan menjadi sangat mudah. Karena semua data-data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bijak dan strategis, yang tepat sasaran sudah teredia dengan lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan. Mumpung Pak Jokowi masih punya kesempatan, mohon kiranya masukan ini didengar. Karena kalau mau menunggu tahun 2024, segala sesuatunya sudah terlambat.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Indonesia sudah 42 tahun lebih mengimpor aspal sejumlah 1,5 juta ton per tahun. Atau senilai US$ 600 – 900 juta per tahun. Baru-baru ini Bapak Presiden Joko Widodo sudah mencanangkan dengan tegas bahwa 2 tahun lagi Indonesia stop impor aspal. Ini merupakan suatu keputusan yang sangat luar biasa sekali. Karena Indonesia sudah impor aspal selama 42 tahun lebih, dan sekarang tiba-tiba sekali, 2 tahun lagi Indonesia stop impor aspal. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi?

Pada saat ini harga aspal impor sangat tinggi sekali, yaitu sekitar US$ 650 per ton. Hal ini disebabkan oleh karena tingginya harga minyak bumi dunia, dampak dari perang Rusia – Ukraina. Di samping itu, pada saat ini kurs Dollar terhadap Rupiah juga tinggi, sekitar Rp. 15.500 per Dollar. Faktor-faktor inilah yang mengakibatkan harga aspal impor sekarang melangit.

Pak Jokowi marah dan merasa jengkel melihat fakta bahwa Indonesia selama ini telah mengimpor aspal dalam jumlah sangat besar. Padahal di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, sudah terdapat deposit aspal alam yang jumlahnya sangat melimpah. Mengapa kita tidak memanfaatkan aspal Buton ini untuk mengsubstitusi aspal impor? Mungkin inilah dasar pemikiran Pak Jokowi, mengapa diputuskan 2 tahun lagi Indonesia stop impor aspal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tujuan dari keputusan 2 tahun lagi Indonesia stop impor aspal merupakan sebuah teguran yang telak bagi para menteri terkait untuk bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih inovatif lagi untuk berupaya semaksimal mungkin menggantikan aspal impor dengan aspal Buton. Disamping itu, Pak Jokowi juga bermaksud mengundang para Investor untuk mau berinvestasi di bidang industri hilirisasi aspal Buton. Karena peluang bisnisnya sangat menguntungkan sekali untuk menggantikan aspal impor dengan aspal Buton.

Pada saat ini, pemanfaatan aspal Buton hanya sebesar 3% saja dari kebutuhan aspal nasional. Jadi pertanyaannya sekarang adalah pemanfaatan aspal Buton harus ditingkatkan berapa puluh kali? Agar target stop impor aspal di tahun 2024 akan dapat tercapai? Apakah ini merupakan sebuah  mission imposible yang sangat menantang untuk para menteri? Mari kita akan buktikan 2 tahun lagi.

Sejatinya upaya-upaya pemerintah untuk memanfaatkan aspal Buton untuk mengsubstitusi aspal impor sudah sangat banyak sekali. Antara lain mewajibkan penggunaan aspal Buton yang diatur dalam peraturan dan Undang-undang yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Menteri PUPR, dan Bapak Menteri Dalam Negeri. Tetapi kelihatannya hasil peningkatan pemanfaatan aspal Buton yang diharapkan masih belum juga tercapai. Apakah perlu diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mewajibkan penggunaan aspal Buton untuk mengsubstitusi aspal impor? Dan apakah Pak Jokowi mau mengeluarkan Inpres ini?

Apabila semua daya dan upaya sudah dilaksanakan, tetapi hasil yang diharapkan masih belum juga tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ada kata bijak yang mengatakan: ”Serahkan segala urusan kepada ahlinya”. Apakah Pak Jokowi dan para menterinya adalah ahli masalah aspal Buton? Dan apakah di Indonesia ada orang-orang yang ahli di bidang aspal Buton? Mungkin ini tugas Pak Jokowi untuk mengundang 50 orang-orang ahli dan ilmuwan di bidang keahlian dan keilmuan masing-masing yang berkaitan dengan indusri hilirisasi aspal Buton untuk datang ke Istana. Mereka diminta untuk berbagi dalam 5 kelompok. Dan masing-masing kelompok ini diminta untuk membuat “Program Pembangunan dan Pengembangan Industri Hilirisasi Aspal Buton”.

Setelah 5 buah proposal dari para ahli dan ilmuwan sudah terkumpul, maka akan diserahkan kepada Bappenas untuk dirangkum menjadi sebuah “Road Map” Industri Hilirisasi Aspal Buton. Dan atas dasar “Road Map” dari para ahli dan ilmuwan ini Pak Jokowi akan melakukan rapat dengan menteri-menteri terkait untuk mengambil keputusan yang bijak dan ilmiah. Keputusan ini harus didukung dengan data-data yang konkrit dan dapat dipertanggung jawabkan secara profesional. Dengan demikian keputusan yang akan diambil oleh Pak Jokowi tidak berdasarkan rasa marah dan jengkel lagi. Tetapi atas dasar ilmu yang mumpuni, cinta kepada rakyat dan tanah air Indonesia. Serta rasa syukur kepada Allah SWT yang tak terhingga atas karunia dan nikmat aspal alam yang terdapat di Pulau Buton untuk seluruh rakyat Indonesia.

Waktu berjalan terus, dan saat untuk stop impor aspal akan semakin mendekat. Alangkah malunya Pak Jokowi dan para menterinya apabila target 2 tahun lagi stop impor aspal tidak terwujud. Oleh karena itu, saat ini adalah masa kritis untuk membuat sebuah keputusan yang ilmiah dan profesional berdasarkan rekomendasi dari para ahli dan ilmuwan. Sekarang Pak Jokowi masih belum terlambat untuk merevisi keputusannya 2 tahun lagi Indonesia stop impor aspal.

Apabila tahun 2024 Indonesia masih tetap impor aspal, maka tidak ada yang Pak Jokowi bisa perbuat lagi. Karena masa pemerintahan Pak Jokowi sudah akan berakhir di tahun 2024. Oleh karena itu, sekarang ini adalah waktunya bagi Pak Jokowi untuk merevisi keputusan 2 tahun lagi Indonesia stop impor aspal menjadi Indonesia akan mulai membangun industri hilirisasi aspal Buton. Dan 2 tahun lagi diharapkan Indonesia sudah akan mampu menggantikan minimal 30% aspal impor dengan aspal Buton.     

Apabila “Road Map” Industri Hilirisasi Aspal Buton sudah ada, maka tugas Pak Jokowi dan para menterinya akan menjadi sangat mudah. Karena semua data-data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bijak dan strategis, yang tepat sasaran sudah teredia dengan lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan. Mumpung Pak Jokowi masih punya kesempatan, mohon kiranya masukan ini didengar. Karena kalau mau menunggu tahun 2024, segala sesuatunya sudah terlambat.

Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Terkini

Terpopuler