Kontestasi politik 2024 memang harus menghindari penggunaan politik identitas, karena dampak buruknya terhadap masyarakat sudah jelas dan tidak perlu diulangi kembali. Jejak-jejak perselisihan tersebut masih juga ada hingga kini. Inilah yang seharusnya kita hapus sama sekali dengan menjadikan kontestasi politik nanti berjalan sebagai pesta demokrasi yang sesungguhnya. Rakyat bisa melewatinya dengan santai, tak perlu gontok-gontokan, apa lagi sampai memendam dendam kesumat yang seakan-akan tidak habis walaupun sudah berlangsung lama.
Kunci untuk menghindari politik identitas sebenarnya ada di tangan elite politik dan kekuasaan. Salah satunya ialah dengan bersikap adil dalam menangani segala urusan, sehingga tidak ada pihak yang merasa diperlakukan semena-mena. Apabila satu pihak dianggap bersalah karena suatu penyebab, maka pihak lain yang melakukan kesalahan serupa juga mesti ditindak. Kebiasaan melakukan pembiaran orang-orang tertentu untuk melakukan apa saja sesuka hati tidak layak diteruskan karena berpotensi memancing respon yang tak kalah kerasnya.
Bersikap adil mesti ditunjukkan dalam praktek, bukan sekedar ucapan jargon hanya untuk menyenangkan sebagian orang. Baru-baru ini saja sudah ada orang-orang tertentu yang melontarkan isu identitas sebagai cara untuk menyudutkan orang lain, padahal pemilu belum lagi dimulai. Membidik identitas seseorang memang merupakan cara termudah untuk menyerang seseorang ketimbang mengritik dengan argumentasi akal sehat. Cara pintas ini mudah meninggalkan kesan buruk mengenai seseorang, siapapun itu, di mata masyarakat. Dan penanaman kesan cenderung akan diulang-ulang agar kemudian masyarakat menganggap label tertentu yang diberikan pada seseorang dianggap sebagai kebenaran faktual.
Praktik stereotyping juga digunakan untuk membangun persepsi buruk masyarakat terhadap pihak yang diserang seolah-olah ia memang demikian seperti yang digambarkan. Di era banjir informasi seperti sekarang, pelabelan dengan istilah atau kata tertentu maupun stereotyping lebih cepat diserap oleh netizen, karena faktor emosi merupakan yang pertama disentuh oleh informasi yang diterima. Banyak warga menerima informasi sebagai benar adanya karena sesuai dengan harapan, keinginan, atau bayangannya, tanpa terlebih dulu memeriksa kebenarannya. Dalam menyikapi sebuah informasi, respon nalar bekerja lebih lambat dibanding respon emosional. Seseorang menganggap sebuah informasi benar karena sesuai dengan keinginan, harapan, angan-angannya, bukan karena informasi tersebut memang benar secara faktual.
Elite kekuasaan juga wajib menghindari sikap prasangka dan stereotyping bahwa kalau kelompok ini pasti begini dan kalau kelompok itu pasti begitu. Sayangnya, yang memang sudah alamiah, hal serupa tidak berlaku pada kelompok sendiri, yang dianggap selalu benar. Lagi-lagi ini wujud sikap tidak adil dalam melihat persoalan. Sayangnya, mereka tidak menyadari, atau mereka tidak peduli, bahwa wujud sikap tidak adil tersebut berpotensi menimbulkan perlawanan, sehingga perselisihan tak terhindari.
Kecenderungan pemakaian kata-kata vulgar dan merendahkan orang lain semakin dianggap wajar oleh sebagian orang. Sebagian kata-kata vulgar yang digunakan dalam pilpres yang lampau masih saja digunakan untuk menjuluki sebagian orang yang berbeda pandangan. Penamaan manusia dengan istilah kadrun, misalnya, sama sekali tidak mencerminkan kemanusiaan seseorang, melainkan ekspresi kebencian dan sikap merendahkan martabat orang lain yang terus dipelihara. Perlakuan seperti ini kemudian menimbulkan respon yang cenderung vulgar pula, sehingga ruang publik kita semakin tercemar oleh kata-kata yang tak layak digunakan dalam masyarakat yang beradab.
Elite kekuasaan maupun elite partai sejauh ini belum berikhtiar sungguh-sungguh untuk mencegah penggunaan politik identitas. Ketika orang-orang tertentu yang selama ini dikenal sebagai buzzer masih saja bebas mengeluarkan kata-kata yang tidak layak, maka pembiaran terhadap tindakan seperti itu sungguh berlawanan dengan seruan elite untuk mengakhiri politik identitas. Pendeknya, apabila elite kekuasaan dan elite politik lainnya betul-betul ingin mengakhiri politik identitas, bersikaplah adil dan segera bertindak bila ada orang-orang yang mulai memancing kontroversi ke arah politik identitas. Kebencian yang terus dibawa-bawa ke ranah politik sangat mudah memicu perselisihan, yang kemudian mengarah pada segregasi atau pembelahan masyarakat.
Bahasa menjadi isu krusial dalam konteks ini, karena pemakaian bahasa vulgar untuk menggambarkan identitas suatu kelompok akan memancing respon balik yang tak kalah pedasnya. Manakala istilah-istilah hewan digunakan untuk menjuluki manusia hanya karena berbeda pandangan politik, maka yang terjadi ialah dehumanisasi—perendahan martabat manusia dan kemanusiaan demi memuaskan rasa benci dan membenarkan permusuhan. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
