Demokrasi kita memang aneh. Rakyat butuh pemimpin terbaik, tapi tidak bisa mencalonkan sendiri pemimpinnya. Dalam pilpres maupun pilkada, calon presiden dan calon gubernur adalah figur-figur pilihan elite politik, bukan pilihan rakyat. Calon-calon yang maju ke gelanggang kompetisi adalah calon-calon yang sudah lolos saringan elite dan partai politik. Rakyat boleh memilih pemimpinnya, tapi dari calon-calon yang sudah diseleksi oleh elite politik (dan ekonomi, sebab mereka punya uang).
Dalam pilpres, misalnya, tidak tersedia ruang bagi rakyat untuk mengusung calonnya sendiri, karena diatur dalam undang-undang bahwa yang bisa mencalonkan seseorang untuk maju ke pilpres adalah partai politik. Jadi, jika elite politik tidak mau seseorang jadi capres/cawapres, rakyat tidak bisa mengusung sendiri. Apalagi, aturan itu masih ditambah dengan klausul presidential threshold 20%. Jika dua aturan ini tidak diubah, sampai kapanpun pencapresan akan dikerangkeng oleh kepentingan elite kekuasaan.
Lalu mengapa ada partai yang bersedia mengusung calon bukan kader? Ada dua alasan yang mungkin mengapa elite politik bersedia mengusung calon yang diinginkan rakyat, setidaknya yang populer. Pertama, karena elite politik memang betul-betul menginginkan perubahan dalam cara merekrut calon pemimpin nasional dengan melihat kepentingan yang lebih besar melampaui kepentingan partainya sendiri. Kedua, karena mempertimbangkan bahwa tidak ada kader partai yang cukup layak untuk diusung, sedangkan dari luar partai tersedia calon potensial yang dapat mengisi kekosongan kader dari dalam partai.
Namun begitu, alasan-alasan tersebut cukup riskan untuk digunakan oleh elite partai bagi kepentingan yang bersifat pragmatis. Figur yang diambil boleh jadi nama yang populer, yang bekerja sama dengan elite politik atas dasar kepentingan yang sama ataupun visi yang seiring. Bisa pula karena dengan cara mengusung calon yang populer, keseimbangan politik dapat berubah, sehingga elite sponsor dapat memainkan peran lebih besar dalam politik nasional.
Bahkan, ada kemungkinan nama-nama anak elite politik kemudian didongkrak untuk merebut peluang yang terbuka karena kurangnya kader partai yang dipandang layak untuk dicalonkan. Banyak nama populer di masyarakat tapi baru dalam urusan politik dan pemerintahan tiba-tiba mengorbit jadi calon walikota, calon bupati, calon legislatif, calon gubernur. Ada dua alasan nama-nama yang belum pernah terjun dalam politik, termasuk jadi kader partai, untuk diusung oleh partai, yaitu populer atau anak elite politik/ekonomi.
Popularitas jadi pertimbangan karena partai politik berharap peluang calonnya untuk terpilih semakin besar, di samping berharap dapat ikut menikmati efek popularitas calon terhadap perolehan kursi partai di legislatif. Sedangkan pertimbangan anak elite tak lebih dari memenuhi hasrat kuasa elite, di samping berbagi kesempatan di antara anak elite untuk meneruskan jejak orangtuanya.
Betapa banyak anak elite atau kerabat elite yang memperoleh kesempatan lebih lapang dibandingkan orang lain. Ada anak elite yang tiba-tiba jadi walikota, padahal belum pernah jadi kader partai dan bukan figur populer. Dibandingkan dengan kader yang bukan anak elite, anak elite yang bukan kader pada kenyataannya lebih mudah mendapat kesempatan untuk menempuh jalur cepat dalam karir politik mereka. Asas fairness atau keadilan dalam memperoleh kesempatan untuk maju tidak berlaku dalam hal ini, dikalahkan oleh relasi kekuasaan.
Nah, dalam situasi seperti inilah, hak rakyat untuk mendapatkan pemimpin terbaik menghadapi rintangan akibat hasrat kuasa elite dan kerabatnya yang menuntut diberi kesempatan lebih besar dibanding orang lain. Rakyat tidak memperoleh pemimpin yang tumbuh dan matang karena digembleng oleh pengalaman, melainkan mendapatkan pemimpin yang dikarbit karena hubungan kekerabatan dengan elite kekuasaan. Hak rakyat untuk memperoleh pemimpin yang berakar ke bawah dikalahkan oleh ambisi kekuasaan para elite politik/ekonomi.
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
