Indeks Demokrasi Indonesia Naik, tetapi Masih Banyak Tantangan - Pilihan Editor - www.indonesiana.id
x

Anggita Divacitra

Mahasiswa Semester 3 Prodi Hubungan Internasional di Universitas Amikom Yogyakarta
Bergabung Sejak: 30 November 2022

Rabu, 30 November 2022 15:54 WIB

  • Pilihan Editor
  • Topik Utama
  • Indeks Demokrasi Indonesia Naik, tetapi Masih Banyak Tantangan

    Indeks Demokrasi Indonesia terlihat membaik di sepanjang tahun 2021 terbukti dengan peningkatan ketiga aspek demokrasi menurut The Economist Intelligence Unit. Namun, berbagai tantangan masih harus dihadapi Indonesia.

    Dibaca : 758 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

    Indeks Demokrasi Indonesia terlihat membaik di sepanjang tahun 2021. Meskipun dalam implementasi demokrasi di dalamnya belum begitu signifikan, tetapi dalam angka kenaikan ini tercatat 12 kali lebih tinggi dibandingkan pada 2020.

    Berdasarkan data The Economist Intelligence Unit, lembaga yang memberikan penilaian terhadap kondisi politik, sosial, dan ekonomi suatu negara, yang dikeluarkan pada awal Februari 2022, indeks rata-rata yang diperoleh Indonesia mencapai 6,71 dan berada di peringkat 52 dari 167 negara. Bahkan, Indonesia masuk pada 10 negara dengan kinerja peningkatan skor terbaik.

    Namun, dibalik itu semua masih ada banyak tantangan yang dihadapi Indonesia. Salah satunya mengapa Indonesia masih juga masuk dalam kategori demokrasi cacat? Sebelum itu mari Kawan lihat bagaimana Indonesia dapat menjadi salah satu negara dengan kinerja peningkatan skor yang meningkat baik melihat di tahun-tahun sebelumnya mengalami kemerosotan yang intens.

    Melansir dari pernyataan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, mengungkapkan bahwa sepanjang 2020 yang paling terlihat dari hantaman badai pandemi yang belum dapat dikelola pemerintah dengan baik dan dipenuhi kebijakan publik yang tak memperhatikan pendapat publik, seperti revisi UU Cipta Kerja dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Melalui pernyataan tersebut jelas bahwa naik-turun Indeks Demokrasi Indonesia ditentukan oleh pemerintah yang seharusnya mengoptimalkan peran dengan memperhatikan publik. Dengan begitu, kenaikan Indeks Demokrasi Indonesia ini terjadi karena pengaruh dua alasan berikut.

    Pertama, direvisinya UU Cipta Kerja atas dasar keputusan Mahkamah Konstitusi karena melihat sebelumnya tak selaras dengan asas keterbukaan yang menyangkut partisipasi publik. Kedua, politik Presiden Joko Widodo yang menyediakan segala kebutuhan kelompok politik di dalam kabinet. Hal ini dinilai sangat kondusif dalam membangun kesepakatan bersama antar kelompok.

    Lima indikator yang dinilai The Economist Intelligence Unit dalam demokrasi Indonesia. Pada tiga aspek, yaitu keberfungsian pemerintah, partisipasi politik, dan kebebasan sipil mengalami peningkatan. Sedangkan budaya politik dan proses pemilu dan pluralisme dalam kondisi yang sama seperti sebelumnya.

    Namun, jika membandingkan dengan negara di Kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Timor Leste, Indonesia masih berada di bawahnya. Negara-negara dengan kategori demokrasi penuh yang artinya sudah menerapkan demokrasi dengan baik di negaranya, seperti Norwegia, Selandia Baru, Finlandia, dan negara lain yang masuk dalam 23 besar peringkat Indeks Demokrasi.

    Sedangkan Indonesia yang berada pada posisi 52, artinya kategori demokrasi cacat masih tersematkan. Meskipun dalam ketiga aspek yang tersebut diatas sudah meningkat, tetapi pada realitasnya belum sepenuhnya terdampak oleh publik.

    Sistem kontrol pemerintahan, yang meliputi peradilan dan penegakkan hukum serta kinerja dari pemerintah sendiri masih memiliki banyak tantangan untuk dihadapi. Lihat saja contoh hangatnya yang hadir dari pembentukan provinsi baru di Papua.

    Pemerintah mengklaim tujuan pemekaran tersebut sebagai cara meredam konflik dan disintegrasi di Papua, tetapi respon masyarakat justru berbanding terbalik yang mana lebih menganggap hal ini sebagai penambah konflik baru, terutama masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia.

    Dari kasus diatas jelas menunjukkan bahwa peran pemerintah yang seharusnya selaras dengan masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya. Namun, kembali pada data The Economist Intelligence Unit dalam menilai sebagaimana peningkatan berjalannya demokrasi Indonesia ini dapat dijadikan pedoman untuk pemerintah melakukan pengupayaan maksimal agar tercipta hasil positif bagi semua pihak.

    Kenaikan tiga aspek demokrasi pada tahun lalu harapannya dapat menjadikan tahun ini ketika The Economist Intelligence Unit kembali merilis daftar pada awal tahun depan menunjukkan lagi bagaimana pemerintah Indonesia dapat meningkatkan kualitas demokrasi secara nyata agar terwujud kehidupan negara demokrasi yang benar-benar demokrasi.

    Referensi: BPS | Indonesia.go.id

    Ikuti tulisan menarik Anggita Divacitra lainnya di sini.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.