Apa sesungguhnya motif Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan kembali gagasan untuk menunda Pemilu 2024? Apakah untuk memberi kesempatan kepada Jokowi untuk menjadi presiden periode ketiga. Apabila motifnya memang menambah masa kepresidenan Jokowi, jelas ini bertentangan dengan amanah Konstitusi. Sudah berulang kali masyarakat mengingatkan tentang hal ini, tapi para politikus tetap saja bersikukuh dengan gagasan perpanjangan tiga periode.
Pertimbangan yang dikemukakan Ketua MPR juga menggelikan. Salah satunya Pemilu 2024 disebut berpotensi memanaskan suhu politik nasional. Lha mana ada yang namanya pileg dan pilpres tidak membuat suhu politik meningkat? Jika diundur 5 tahun kemudian, umpamanya, masak ada jaminan bahwa situasi politik akan adem-adem saja? Apakah bukan malah bertambah panas? Bahkan, menunda pemilu 2024 saja sudah berpotensi meningkatkan suhu politik lebih dari bila pemilu tetap diadakan pada tahun itu.
Bambang juga menyinggung potensi ancaman global dan potensi bencana. Alasan yang disampaikan sama sekali tidak logis dan mengada-ada, seakan-akan ancaman global maupun bencana tidak akan ada lima tahun kemudian. Sampai kapanpun, potensi ancaman global maupun bencana tetap saja akan ada. Menganggap kedua potensi ancaman tersebut dapat dihalau sama saja dengan mengharapkan hidup di dunia yang seratus persen damai seperti dalam dongeng.
Sebagai orang yang diamanahi menjabat posisi kenegaraan yang penting, Ketua MPR seharusnya bersikap arif. Lebih dari kepintaran berpolitik dan kepiawaian bermanuver, yang lebih diperlukan bangsa dari seorang Ketua MPR adalah kearifan dalam melihat persoalan bangsa dan negara. Di samping kearifan, keluasan wawasan jelas diperlukan, serta yang lebih penting dari itu ialah komitmen Ketua MPR untuk menjaga praktek kenegaraan dan kebangsaan agar berjalan sesuai koridor konstitusi.
Di tengah kuatnya pemerintah dan DPR, maka Ketua MPR seharusnya dapat mengambil jarak dari partai mayoritas di DPR dengan menempatkan diri sebagai penyambung suara rakyat. Sebab, praktis di DPR, suara rakyat kerap diabaikan oleh anggota DPR—yang notabene merupakan petugas partai masing-masing. Namun, sebagai kader partai, Ketua MPR tampaknya membutuhkan dukungan partainya sendiri maupun partai sekutunya. Tanpa mendapat dukungan partai-partai, seorang Ketua MPR berpotensi kehilangan posisinya. Apakah karena hal ini, ia kembali melontarkan ide penundaan pemilu. Apakah elite politik tertentu sedang mencari jalan lagi untuk dapat mewujudkan gagasan penundaan pemilu? Dan Ketua MPR menjadi pelantangnya?
Dengan jabatan yang sarat simbol kearifan, semestinya Ketua MPR menjadi sosok yang teguh pendirian dalam mengawal amanah Konstitusi, bukan sebaliknya malah berhasrat menyesuaikan Konstitusi dengan kebutuhan pragmatis sebagai elite kekuasaan. Jika isi Konstitusi begitu mudah diubah-ubah demi menampung hasrat kekuasaan sebagian orang, hendak dibawa bangsa dan negara ini? >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
