Gagasan Menunda Pemilu; Ingin Kembalikan Penindasan ala Orde Baru? - Pilihan Editor - www.indonesiana.id
x

Rakyat berdaulat kekuatan di tangan rakyat

dian basuki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Selasa, 13 Desember 2022 12:26 WIB

  • Pilihan Editor
  • Topik Utama
  • Gagasan Menunda Pemilu; Ingin Kembalikan Penindasan ala Orde Baru?

    Dengan menunda pemilu, rakyat kehilangan hak pilih yang hanya bisa digunakan lima tahun sekali. Apakah ini dianggap enteng oleh para politisi tak tahu diri yang mengusulkan penundaan itu? Apakah mefreka ingin mengembalikan keadaan ke masa Orde Baru? Saat itu seorang individu dibiarkan berkuasa puluhan tahun dan rakyat hidup dalam ketakutan.

    Dibaca : 1.072 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

     

    Meskipun belum memuaskan benar, tapi pemilihan umum merupakan kesempatan yang tersedia bagi rakyat untuk menunjukkan bahwa rakyatlah yang berhak memilih pemimpinnya. Ini bukan lagi zaman Orde Baru ketika rakyat ‘menitipkan suaranya’ kepada anggota DPR untuk memilihkan siapa yang layak jadi presiden. Dan, sebagaimana kita tahu, bahwa presiden yang dipilih oleh DPR pada masa itu ya orang yang itu-itu juga—bukan orang lain, bukan pemimpin baru, sebab tidak ada calon lain, hingga tiba saatnya ia dipaksa turun oleh rakyat.

    Dengan mengulang kembali gagasan untuk menunda pemilu, yang sangat mungkin akan mengerucut pada gagasan jabatan presiden tiga periode, orang-orang yang bersikukuh dengan ide ini sesungguhnya tengah menggiring kita menuju masa lampau ketika otoritarianisme mencekam kehidupan kita. Kita diajak kembali menjadikan seorang pemimpin untuk dipilih berulang kali dengan alasan yang dibuat-buat: rakyat puas dengan pemerintahannya, rakyat menginginkan dipimpin kembali oleh presiden yang sama, hingga alasan yang menggelikan seperti situasi akan memanas bila pemilu tetap diadakan, dan seterusnya.

    Bila hasrat menjabat lebih lama dari batas dua periode kita penuhi, apa jaminannya pada saat periode ketiga nanti selesai ia pasti tidak menginginkan periode keempat? Sudah pasti tidak ada jaminan. Lidah politikus mudah berkelit dengan seribu alasan yang mudah meluncur dari lisan mereka.

    Kekuasaan itu candu, yang membuat orang yang memegangnya ketagihan, ingin terus bertahan, tak mau melepaskan. Beragam alasan bisa dibuat, entah karena berbagai perlakuan istimewa yang dinikmati, tapi yang paling mungkin ialah hasrat berkuasa yang ingin terus dipenuhi. Berkuasa artinya memerintah, memperoleh pelayanan, mendapat keistimewaan perlakuan, wewenang memutuskan nasib orang banyak, dst. Belum lagi jika orang-orang di sekelilingnya selalu memanjakannya.

    Seseorang yang sudah duduk di kursi kekuasaan akan cenderung ingin terus bertahan. Mungkin saja orang yang akan kehilangan jabatan cemas membayangkan situasi yang akan ia hadapi setelah tak menjabat—situasi yang bahkan mungkin menakutkan baginya. Mungkin saja ia khawatir bahwa orang-orang tak lagi memberi penghormatan seperti sebelumnya, atau ia tak lagi bisa memerintah orang lain seperti ketika berkuasa. Ia menghadapi ketakutan pada post-power syndrome, sindroma orang yang tidak lagi memegang kendali kekuasaan.

    Apakah para penggagas dan pelantang gagasan penundaan pemilu dan presiden tiga periode itu hendak memanjakan kekuasaan dan melanggengkannya bagi kepentingan tertentu—individu maupun kelompok? Apakah mereka ingin mengulangi sejarah yang telah kita tinggalkan demi memuaskan hasrat kekuasaan? Apakah mereka tidak peduli bahwa dengan menunda pemilu sesungguhnya mereka telah menghapus hak rakyat untuk memilih pemimpinnya—betapapun pemilihan ini sebenarnya juga belum sempurna, karena kita memilih pemimpin yang sudah diseleksi lebih dulu oleh elite, tetapi ini masih lebih baik dibandingkan dengan gagasan menunda pemilu demi memperpanjang masa jabatan seseorang. Perbaikan kualitas pemilu juga dapat dijalankan sembari tetap diselenggarakan.

    Dengan menunda pemilu, rakyat kehilangan hak pilih yang hanya bisa digunakan lima tahun sekali. Apakah konsekuensi yang ditimbulkannya akan dianggap enteng? Bagaimana jika kekuasaan akan diperpanjang lagi, lagi, dan lagi? Apakah kita hendak memutar balik jarum sejarah dan mengembalikan keadaan ke masa Orde Baru maupun Orde Lama, ketika seorang individu dibiarkan berkuasa puluhan tahun, seakan-akan di negeri dengan penduduk lebih dari 250 juta orang ini tidak ada lagi yang layak jadi pemimpin? >>

    Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.