Salah satu syarat keberhasilan pelaksanaan pemilihan legislatif, kepala daerah, maupun presiden ialah kemandirian penyelenggaranya: baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tanpa imparsialitas, sikap adil, jujur dan berpihak pada kebenaran, serta sikap-sikap baik lainnya—yang terwujud antara lain dalam keputusan dan tindakan yang diambil KPU, Bawaslu, maupun DKPP, jangan harap pemilihan umum akan berlangsung sehat dan jurdil sebagaimana dicita-citakan bangsa.
Ketiga organisasi penyelenggara pemilu ini mesti mampu bertindak sebagai pelaksana yang amanah, pengawas yang jujur, serta wasit yang adil, berani mengambil keputusan yang benar, dan tidak bersikap partisan, apalagi melayani ataupun takut pada kelompok tertentu. Kesetiaan para komisioner KPU, maupun anggota Bawaslu dan DKPP pertama-tama dan terutama adalah kepada rakyat, bangsa, dan negara—bukan kepada pemerintah, DPR, maupun elite politik dan partai.
Dan kebutuhan akan kejujuran dan berpihak pada kebenaran itu mesti dimulai sebagai niat para komisioner maupun anggota Bawaslu dan DKPP ketika mereka hendak mendaftarkan diri dulu. Nawaitu mereka mestinya bukanlah mencari jabatan dengan cara melayani kepentingan elite kekuasaan maupun partai-partai politik (tertentu). Bila sekarang mereka sudah mulai goyah oleh godaan-godaan dari elite dan parpol, lebih bagus sejak sekarang mereka meluruskan niat kembali, menjadi komisioner itu untuk apa?
Kencangnya isu tekanan oleh komisioner KPU Pusat kepada komisioner KPU daerah agar meloloskan sejumlah partai politik sungguh jadi permulaan yang tidak sedap bagi pemilu nanti. Verifikasi merupakan tahap krusial, karena menentukan lolos tidaknya sebuah partai ke babak berikutnya, termasuk bisa tidaknya mengikuti pemilu 2024. Isu ini wajib dijernihkan, sebab ketidakjelasan benar-tidaknya ada tekanan dari komisioner KPU Pusat ke Daerah berpotensi mengurangi integritas pemilu. Jika tidak dijernihkan, isu ini berpotensi jadi cemaran yang bisa dimainkan untuk mengikis kualitas pemilu.
Bila tidak benar ada tekanan, maka perkara ini jadi jernih sehingga hasil pemilu dapat diandalkan—tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan kemudian mengajukan gugatan terhadap hasil-hasil pemilu. Juga tidak akan ada pihak yang meragukan keabsahan hasil pemilu. Namun, apabila dugaan adanya tekanan itu terbukti benar, maka komisioner yang terlibat mesti mengundurkan diri demi kepentingan yang lebih besar. Bila terbukti benar, mereka telah mengkhianati amanah yang diberikan rakyat banyak.
Para anggota KPU, Bawaslu, maupun DKPP mestinya memegang teguh janji untuk menggelar pemilu dan pilpres yang sesuai dengan aturan Konstitusi. Mereka mesti menghindari praktik-praktik penyelenggaraan yang menyimpang, entah karena tidak mampu mengatasi tekanan dari luar maupun karena memiliki kepentingan tertentu, misalnya karena iming-iming jabatan dari peserta pemilu. Mereka harus menghindarkan diri dari praktik memberi kemudahan kepada parpol yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk kemudian diloloskan ke tahap keikutsertaan dalam pemilu.
Begitu pun sebaliknya, anggota institusi penyelenggara pemilu yang tidak menunaikan sumpahnya untuk bersikap adil, menggelar pemilu secara tidak jujur, takut menegakkan kebenaran karena tekanan pihak luar, maka mereka lebih baik mundur. Janganlah integritas pemilu dikorbankan oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu. Dalam situasi ketika rakyat menginginkan pemilu yang semakin berkualitas, menjadi tanggungjawab para komisioner maupun anggota Bawaslu dan DKPP untuk melaksanakan amanah rakyat dengan bersungguh-sungguh. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
