Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau, kabupaten ini memiliki julukan Negeri Hamparan Kelapa Dunia. Tentu bukan tanpa alasan hal ini di karenakan Indragiri Hilir memiliki hamparan areal perkebunan kelapa yang sangat luar sekitar 400 ribu hektare lebih dan tersebar di beberapa kecamatan sehingga membuat sektor ini menjadi sektor utama bahkan unggulan untuk dapat menopang serta menggerakan roda perekonomian masyarakat maupun daerah.
Barisan pepohonan kelapa nan hijau berada di lahan perkebunan rakyat yang terhampar sangat luas dari Hulu hingga sampai ke Hilir. Untuk daerah yang memiliki areal perkebunan kelapa terluas sendiri merupakan kecamatan Mandah dengan luas 55 ribu hektare lebih di susul oleh kecamatan enok dan Kateman dengan luas masing-masing sekitar 44 ribu hektare lebih dan 37 ribu hektare lebih.
Meski begitu di tengah-tengah kebanggaan masyarakat Indragiri Hilir terkait dengan potensi perkebunan kelapa yang mereka miliki masih menyisakan persoalan-persoalan lain yang semestinya hal ini tidak terjadi. Salah satu diantaranya adalah menurunnya harga kelapa yang selalu menjadi masalah utama bagi para petani yang ada disana, penurunan harga ini telag terjadi sejak pertengahan tahun 2022 hingga sekarang. Harga kelapa yang terus menerus turun dan tak kunjung naik cukup membuat para petani mengeluh dan menjerit, sebab hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi mereka.
Di tengah-tengah naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM justru membuat petani semakin tercekik dengan harga kelapa yang terjun bebas. Padahal masyarakat sangat menggantungkan pendapatannya pada hasil kebun tersebut.
Setidaknya ada beberapa alasan mengapa harga-harga kelapa disana terus turun. Yang pertama, penurunan harga kelapa disinyalir akibat dari banyaknya pasokan hasil panen yang masuk ke dalam pabrik. Sehingga untuk persoalan ini hukum pasar pun berlaku. Adapun alasan atau kemungkinan yang kedua, yakni kondisi tersebut di sebabkan oleh beberapa wilayah yang terpencil dan akses keluar masuk yang cukup sulit. Sehingga harga menjadi murah karena ongkos transportasinya mahal.
Meski demikian, dengan adanya alasan-alasan tersebut tidak dapat membenarkan diamnya pemerintah dalam menghadapi persoalan ini. Masyarakat berharap ada solusi-solusi yang tepat untuk mengatasinya sehingga harga kelapa dapat kembali normal.
Jika pemerintah menghendaki perbaikan, setidaknya ada beberapa solusi yang dapat dilakukan terkait persoalan diatas. Mengambil konsep yang pernag di tawarkan oleh Prof Wisnu Gardjito yang sempat bertemu dengan Bupati Inhil pada tahun 2018 untuk mengatasi terkait melimpahnya hasil panen yang masuk kedalam pabrik maka pengolaha. Dan pemasaran produk turunan kelapa secara besar-besaran tentunya akan mampu mengatasi harga jual kelapa yang fluktuatif di tataran petani karena hal ini dapat meningkatkan permintaan melalui pola pemberdayaan masyarakat, tentunya konsep yang ditawarkan melalui pendirian koperasi-koperasi yang dikelola langsung oleh masyarakat dengan tetap mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara langsung dari pemerintah.
Kemudian terkait kondisi-kondisi wilayah tertentu yang di anggap sulit untuk dijangkau. Maka pemerintah hendaknya melakukan pembangunan dan perbaikan akses untuk mempermudah keluar masuk sehingga biaya transportasi yang dikeluarkan menjadi terjangkau dan tidak turut menambah pengaruh kenaikan harga kelapa itu sendiri.
Jika saja pemerintah serius dalam menangani permasalah harga ini. Maka hal seperti ini seharusnya tidak akan terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Sehingga, Julukan Indragiri Hilir sebagai Negeri hamparan kelapa dunia juga terwujud dari kesejahteraan yang dirasakan oleh petaninya.
Ikuti tulisan menarik Wahyu Kurniawan lainnya di sini.
