Menteri keuangan Sri Mulyani Mengeluhkan ketidak efisienan aplikasi pemerintah yang berjumlah 24 ribu. Aplikasi-aplikasi tersebut juga dikatakan boros anggaran. Semua kementerian, daerah punya puluhan aplikasi sendiri yang tidak jarang fungsinya tumpang tindih. Ada aplikasi-aplikasi yang memiliki menu hampir sama di propinsi dan kabupaten. Celakanya, tak jarang aplikasi-aplikasi tersebut tidak digunakan lantaran di pusat juga memakai aplikasi serupa namun lebih komplit.
Di tengah-tengah keriuhan aplikasi yang dimiliki pemerintah ada satu fenomena yang menjadi paradoks. Adalah data beras nasonal yang tidak beres dari tahun ke tahun. Setiap kali impor beras, negara ini gonjang-ganjing oleh perang data antar kementerian dan lembaga-lembaga yang mempunya wewenang dan tupoksi yang sama dalam perberasan nasonal.
Misalnya pada awal Desember pemerintah mengimpor beras 500 ribu ton yang akan berlangsung hingga Februari 2023. Banyak yang protes. Petani yang paling dirugikan, begitu kata sebagian ahli pertanian. Masuknya beras impor akan membuat harga gabah di tingkat petani terjun bebas.
Kementerian pertanian bersikukuh Indonesia surplus beras, jadi tidak perlu impor. Namun, kondisi di lapangan tidak seperti itu, menurut Bulog. Kementan memaparkan data ada 660 ribu ton beras yang siap di 2200 penggilingan padi. Namun, data itu tidak valid menurut Budi Waseso (Buwas), Kepala Bulog. Kata dia penggilingan tidak sanggup menyediakan stok beras sebanyak itu. Akibatnya stok beras di pasaran menipis demikian juga dengan cadangan beras pemerintah.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku mendampingi Mentan mencari stok beras. Hari pertama sampai hari ke enam, jumlah stok untuk cadangan beras belum juga didapat-dapat sehingga cadangan semakin menipis dan diputuskan impor beras. Jelas saja data siapa yang valid bisa dilihat.
Sebenarnya persolan ini gampang dipecahkan dengan kemajuan digitalisasi. Kementan dan Bulog tinggal menyiapkan satu aplikasi agar pemilik penggilingan di seluruh negeri bisa mendaftar dan meng-update data beras secara berkala. Jadi data yang didapat betul-betul valid dan bisa dipertanggung jawabkan. Jangan ada perang data yang membuat masyarakat bingung.
Impor beras kali ini memang sedikit memalukan. Sebab pada Agustus 2022 Indonesia mendapat penghargaan dari IRRI, lembaga penelitian terkemuka, karena dinilai berhasil swasembada beras.
Data perberasan yang belum seiya sekata antara Kementan dan Bulog menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Sehingga ketika impor dilakukan, tidak ada lagi suara-suara sumbang mengklaim ini dan itu. Seharusnya masalah data bukan lagi hal yang perlu jadi sumber masalah besar, saat ini kita sudah berada di era 4.0 dan data sangat mudah didapatkan.
Ikuti tulisan menarik Nur Ardianti lainnya di sini.
