Sebanyak 19 anak di Kelurahan Pejaten Barat, Jakarta Selatan, dilaporkan mengalami gizi buruk dan penyakit penyerta. Tempo.co menulis bahwa Kejadian ini diketahui berdasarkan hasil identifikasi petugas kelurahan dan puskesmas Pejaten Barat pada September 2022.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono merasa prihatin dengan temuan tersebut. “Sangat memprihatinkan jika di Jakarta masih ditemukan gizi buruk," kata dia saat dihubungi Tempo, Kamis, 5 Januari 2023.

Gembong mengira hal ini terjadi lantaran kurangnya koordinasi antar pihak-pihak terkait di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Padahal, menurut dia, Pemprov DKI memiliki perangkat hingga tingkat RT dan RW, seperti Dasawisma (Dawis) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Dia menilai seharusnya ibu-ibu Dasawisma dapat mendeteksi gizi buruk sedari awal. Gembong pun menduga dinas yang mengurusi persoalan gizi buruk tidak merespons laporan dari tingkat bawah, seperti Dasawisma.  "Dari sisi koordinasi Jakarta harusnya lebih baik, lebih mudah. Dari sisi anggaran Jakarta anggarannya cukup untuk memberi bantuan kepada masyarakat," kata dia. 

Anggota Komisi A Bidang Pemerintahanini menilai penanganan gizi buruk tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ada proses panjang dan pelibatan sejumlah dinas di Pemprov DKI yang harus dilalui. Misalnya koordinasi antara Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) dan Dinas Sosial. “Kalau ditanya kenapa (ada gizi buruk), ya ini soal koordinasi aja yang tidak jalan."

Untuk itu DPRD DKI mendorong pemerintah daerah melakukan pemantauan terhadap permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Gembong juga meminta agar Pemprov bertindak cepat dan tanggap sehingga kasus gizi buruk di Jakarta Selatan ini tidak terulang.  “Ketika monitoring-nya bagus, evaluasinya bagus, maka jalan keluar yang ditempuh juga bagus."

Masalah lama
Kasus gizi buruk di Ibu Kota juga ditemukan pada 2018. Pemerintah Kota Jakarta Utara mencatat terdapat 34 orang yang menderita gizi buruk di wilayah tersebut. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 194 orang.

Kala itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tak boleh ada kasus kekurangan gizi di Ibu Kota. Menurut dia, gizi buruk merupakan kondisi yang tidak bisa ditoleransi. Ia lalu memastikan tidak ada lagi warga Jakarta mengidap gizi buruk. Faktanya, hingga tahun ini isu gizi buruk masih menghantui Jakarta. 

Ikuti tulisan menarik Indonesiana lainnya di sini.