Tahun depan pilpres dan pileg bakal digelar bila tak ada aral melintang. Aroma kehangatannya sudah terasa sejak sekarang. Bahkan, media massa pun mula terimbas oleh hawa hangat ini.
Baru-baru ini PDI-P menggelar acara, lalu muncul beritanya di berbagai media. Nah, pengurus pusat PDI-P ternyata tidak nyaman dengan pemberitaan tiga media, yaitu Kompas, Media Indonesia, dan Metro TV. Ketidakpuasan PDI-P terhadap dua media terakhir itu lumayan kenceng. Media Indonesia dan Metro TV dinilai partisan dan merugikan PDI-P, dalam arti membawa kepentingan politik pihak tertentu dan tidak mengindahkan etika jurnalistik. Begitu pemberitaan oleh media lain yang tidak disemprot pengurus PDI-P.
Duduk perkara antara PDI-P dan ketiga media ini memang patut dijernihkan oleh Dewan Pers, apakah media tersebut memang telah melanggar prinsip dan kaidah pemberitaan yang baik dan benar, serta melanggar kode etik. Namun, di samping itu, peristiwa ini juga menandakan bagaimana media massa terimbas oleh persaingan politik di antara dua partai. Mengapa? Karena Media Indonesia dan Metro TV tidak dapat dilepaskan dari sosok Surya Paloh sebagai pemiliknya, sedangkan Surya adalah Ketua Umum Nasdem,
Telah cukup lama hubungan Surya dan Megawati tidak nyaman-nyaman saja (setidaknya dalam pandangan masyarakat), begitu pula hubungan Nasdem dengan PDI-P. Relasi yang sedang tidak mesra di antara kedua elite politik ini tak pelak berimbas pada kedua media. Karena itu, kedua media dianggap telah menjadi alat kepentingan politik Surya dan Nasdem (walau mungkin tidak disebut secara tegas). Tudingan seperti ini sangat tidak nyaman bagi jurnalis yang bekerja secara profesional. Karena itu, penjernihan persoalan oleh Dewan Pers sangatlah penting dan bermanfaat.
Bahwanya media dapat terimbas urusan politik atau bahkan terlibat dalam politik sebenarnya bukan hal baru, sebab keterlibatan semacam ini menjadi tantangan sejak lama. Apalagi di Indonesia, ketika media besar berada di tangan elite politik sekaligus bisnis. Lihatlah, selain Surya, ada Aburizal Bakrie yang masih berpengaruh di Golkar, Harry Tanoesoedibjo—pemilik MNC Group, yang juga Ketua Umum Perindo, Chairul Tanjung—pebisnis besar pemilik CT Corp yang menguasai sejumlah media dan dekat dengan banyak elite politik, serta Erick Thohir—pemilik Republika, menteri, dan sedang konsolidasi untuk nyapres/nyawapres.
Lihatlah, mereka pebisnis besar, pemilik media, sekaligus terlibat dalam politik bahkan menjadi pengurus/ketua umum partai politik, sehingga menjaga independensi media massa merupakan tantangan yang sangat sukar di waktu-waktu ini. Para jurnalis, khususnya dan terlebih lagi yang bekerja di lingkungan perusahaan media tersebut, juga harus menjaga independensinya. Tarikan kepentingan politik sangat besar, sehingga saat inipun kita dapat menyaksikan perubahan pada kebijakan pemberitaan di sejumlah media karena kepentingan politik pemiliknya.
Apa yang dialami PDI-P dalam hal ini merupakan imbas dari kepentingan politik yang (sedang) berbeda antara Mega dan Surya, tapi seperti apakah peran para jurnalis di dalamnya masih harus dijernihkan. Dewan Pers sangat berperan dalam hal ini, juga dalam menjaga ekosistem media agar independensinya tidak dicemari lebih buruk lagi oleh kepentingan politik berbagai media. Namun begitu, patut dicatat bahwa partai politik biasanya tidak akan protes bila pemberitaan suatu media menyenangkan elitenya, dan mereka protes manakala pemberitaannya membikin tidak nyaman. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
