Tahapan Pemilu 2024 sudah mulai berjalan, tanda pesta demokrasi dimulai, pesta 5 tahunan sebentar lagi digelar. Ada 24 partai politik bersiap dengan amunisi dan bahan perang untuk menggaet simpati masyarakat dalam pemilihan umum serentak yang diselenggarakan 14 Februari 2024 nanti.
Sentilan pertama bagi pesta politik saat ini adalah adanya gugatan dari Partai Prima yang tidak lolos verifikasi administrasi. Berbagai pihak baik tim sukses dan pihak peserta pemilu sudah mulai menunjukkan gelagat serangan politik dari berbagai arah dan mulai menyiapkan berbagai macam taktik dan strategi dalam memenangkan Pemilu 2024, baik itu Pilpres maupun Pileg.
Indikasi ingin merusak pesta demokrasi sudah mulai nampak saat adanya wacana penundaan pemilu yang digulirkan oleh beberapa pihak seperti ketua partai politik dan menteri di kabinet Indonesia Maju jilid 2. Selain itu adanya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyebeut hukuman untuk KPU karena diputus bersalah karena tidak meloloskan Partai Prima . Problem ini menjadikan politik di negeri ini belum bisa dikatakan sesuai dengan konsep negara demokratis.
Perlu kiranya kita melihat politik kelembutannya Mahatma Gandhi yang memandang adanya ahimsa (tidak menyakiti) secara harfiah berarti menolak keinginan untuk membuhun dan tidak membahayakan jiwa, tidak menyakiti hati, tidak membenci, tidak membuat marah, tidak mencari keuntungan diri sendiri dengan memperalat serta menggorbankan orang lain. dan kebenaran (satya) ibarat saudara kembar yang sangat erat, namun ahimsa merupakan sarana mencapai kebenaran, sedangkan kebenaran (satya) sebagai tujuan.
Tujuan utama dari adanya pesta demokrasi adalah pergantian estafet kemimpinan secara konstitusional. Seperti yang dikatakan Filusuf Yunani, plato (427-347) SM menyarankan bahwa negara harus dipimpin oleh pemimpin yang berorientasi pada “yang baik” yaitu para pecinta kebijaksanaan, mereka adalah para pemikir dan membuat kebijakan yang baik dan benar, atau yang dimaksud Plato adalah filsuf.
Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sahurusnya menjadi wasit yang adil dalam pelaksanaan pemilu tidak terbawa arus oleh peserta pemilu atau didikte, KPU sebagai lembaga yang di bentuk oleh pemerintah seperti mengikuti semua keinginan peserta pemilu, slogan bahwa KPU adalah lembaga independen patut dipertanyakan karena tidak mempuyai pendirian yang kuat seharusnya peserta harus tunduk pada keputusan KPU agar tidak berlarut larut dalam mengambil keputusan.
Konflik yang terjadi tidak sekedar menjadi ancaman akan tetapi mampu mencerdaskan manusia, Pemilu damai dan membawa perubahan yang harus menjadi tujuan, tidak sekedar bagi-bagi kekuasaan yang layak dipertontonkan. Tujuan utama KPU yaitu mencerdaskan kehidupan demokrasi bangsa selain dari tujuan teknis KPU yakni melaksankan pemilu. Masyarakat harus tetap mengawal dan mengontrol kinerja KPU sebagai bentuk resistensi agar mempunyai integritas dan tidak mau didekte oleh siapapun.
Ikuti tulisan menarik Muhammad Rizal Firdaus lainnya di sini.
