Perkembangan Awal Kota Bogor
Bogor mempunyai sejarah yang panjang dalam Pemerintahan, mengingat sejak zaman Kerajaan Padjajaran sesuai dengan bukti-bukti yang ada seperti dari Prasasti Batu Tulis, nama-nama kampong seperdi dikenal dengan Lawanggintung, LawangSaketeng, Jerokuta, Baranangsiang, dan Leuwi Sipatahunan diyakini bahwa Pakuan sebagai Ibokota Padajajaran terletak di Kota Bogor.
Pakuan sebagai pusat Pemerintahan Padjajaran terkenal pada pemerintahan Prabu Siliwangi (Sri Baginda Maharaja) yang penobatannya pada tanggal 3 Juni 1482, yang selanjutnya hari tersebut dijadikan hari jadi Bogor, karena sejak tahun 1973 telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten dan Kota Bogor sebagai hari jadi Bogor dan selalu diperingati setiap tahunnya sampai sekarang.
Sebagai akibat penyerbuan tentara Banten ke Pakuan Padjajaran catatan mengenai Kota Pakuan tersebut hilang, baru terungkap kembali setelah datangnya rombongan ekspedisi orang-orang Belanda yang dipimpin oleh Scipio dan Riebeck pada tahun 1687, dan mereka meneliti prasati Batutulis dan situs-situs lainnya yang meyakini bahwa di Bogor terletak pusat pemerintahan Pakuan Padjajaran.
Pada masa pendudukan Inggris yang menjadi Gubernur Jendralnya adalah Thomas Rafless, beliau cukup berjasa dalam mengembangkan Kota Bogor, dimana Istana Bogor direnofasi dan sebagian tanahnya dijadikan Kebun Raya, beliau juga mempekerjakan seorang Planner yang bernama Carsens yang menata bogor sebagai tempat peristirahatan yang dikenal dengan Buitenzoorg. Setelah pemerintahan kembali kepada Hindia Belanda pada tahun 1903, terbutlah undang-undang Desentralisasi yang bertujuan menghapus system pemerintahan tradisional diganti dengan system administrasi pemerintahan modern sebagai realisasinya dibentuk Staadsgemeente diantaranya adalah :
- Gemeente Batavia (S. 1903 No.204)
- Gemeente Meester Cornelis (S. 1905 No.206)
- Geemente Buitenzoorg (S. 1905 No. 208)
- Geemente Bandoeng (S. 1906 No.121)
- Geemente Cirebon (S. 1906 No.122)
- Geemente Soekabumi (S. 1914 No.310) (Regerings almanac Voor Nederlandsh Indie 1928 : 746-748)
Pembentukan Geemente tersebut bukan untuk kepentingan penduduk Pribumi tetapi untuk kepentingan orang-orang Belanda dan masyarakat golongan Eropa dan dipersamakan (yang menjadi Burgermeester dan Staatsgemeente Buitenzoorg selalu orang-orang Belanda dan baru tahun 1940 diduduki oleh orang bumiputera yaitu Mr. Soebroto).
Pada tahun 1922 sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap peran desentralisasi yang ada, maka terbentuklah Bestuursher Voorings Ordonantie atau Undang-undang perubahan tata Pemerintahan Negeri Hindia Belanda (Staatsblad 1922 No.216), sehingga pada tahun 1922 terbentuklah Regents chaps Ordonantie (Ordonantie Kabupaten) yang membuat ketentuanketentuan daerah otonomi Kabupaten (Staatsblad 1925 No. 79).
Pada masa pendudukan Jepang kedudukan pemerintahan Kota Bogor menjadi lemah karena pemerintahan dipusatkan pada tingkat keresidenan yang berkedudukan di Kota Bogor.
Pada masa setelah kemerdekaan, yaitu setelah pengakuan kedaulatan RI, Pemerintahan di Kota Bogor namanya menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950.
Selanjutnya pada tahun 1957 nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor, sesuai dengan Undang-undang Nomor.1 Tahun 1957, kemudian dengan Undang-undang Nomor 18 1965 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1874 berubah kembali menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor.
Perubahan Ekonomi
Kondisi dalam perekonomian di Buitenzorg (Bogor) secara kategoris dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu tipe pasar dan tipe firma. Hal itu dapat terjadi karena adanya karakter masyarakat yang terbagi dua yaitu masyarakat yang berkarakter pedesaan dan masyarakat yang berkarakter perkotaan. Masyarakat yang berkarakter pedesaan sangat erat dengan alam sehingga cenderung mempraktekkan perekonomian tipe pasar sedangkan masyarakat tipe perkotaan cenderung mempraktekkan perekonomian tipe firma.
Karakteristik dari dua tipe perekonomian tersebut sangat bertolak belakang. Tipe pertama, permodalan terbatas dan mengabaikan faktor-faktor rasionalitas serta efisiensi, sehingga terkesan tidak mengutamakan keuntungan. Sedangkan tipe yang kedua modal memang masih menjadi masalah utama namun dukungan infrastruktur cukup kuat dan menjadi kekuatan utama dari tipe ini, selain itu organisasi dan manajemennya cukup solid, rasional, efisien dan berorientasi jauh ke depan.
Sebenarnya pada awal keberadaan Buitenzorg sengaja dibuat oleh Gubernur Jendral Gustaaf van Imhoff sebagai tempat peristirahatan di daerah bernama Kampung Baru. Dipilihnya daerah ini karena pertimbangan ekologinya, pemandangan alam yang indah, tanah yang subur dan iklim yang sejuk. Kampung Baru mengalami perkembangan penting setelah dibangunnya Buitenzorg. Perkembangan cukup pesat terjadi juga setelah dijadikan pusat administrasi pemerintahan, terlihat dari perekonomian yang meningkat, pusat pusat pelayanan umum didirikan, sarana dan fasilitas-fasilitas hidup yang tersedia
Mulai tahun 1905 Belanda membentuk gemeente (kotamadya) sebagai daerah otonom, daerah yang dapat mengatur diri sendiri. Gemeente didirikan untuk kepentingan bangsa Belanda dan Eropa lainnya. Di bagian barat Pulau Jawa salah satunya terdapat gemeente Buitenzorg (Bogor). Dibentuknya gemeente memang diperuntukkan kepada orang Belanda dan orang Eropa lainnya, sehingga setelah diubahnya status Buitenzorg menjagi Gemeente, lebih banyak lagi orang Eropa yang berdatangan.
Kedatangan orang Eropa yang meningkat telah turut mempengaruhi ekonomi kota, terlebih karena adanya kehadiran wanita Eropa bersama suami mereka. Wanita eropa cenderung menuntut dibentuk model kehidupan seperti halnya yang pernah mereka alami di negaranya. Seperti bentuk rumah, lingkungan, sarana hiburan, dan lain-lain.
Ikuti tulisan menarik Firmanda Dwi Septiawan firmandads@gmail.com lainnya di sini.
