Pada tahun 2021 yang lalu, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, telah mengeluarkan sebuah naskah dengan judul: ”Grand Strategy Mineral dan Batubara. Arah Pengembangan Hulu Hilir Mineral Utama dan Batubara Menuju Indonesia Maju”. Buku setebal 435 halaman ini, antara lain menjelaskan bahwa mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga pemanfaatannya wajib dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan komitmennya, bahwa sudah saatnya kita mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam di dalam negeri. Hasil pertambangan harus memiliki nilai tambah bagi rakyat Indonesia. Selain itu, juga harus mampu menciptakan multiplier effect untuk mewujudkan Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat penuh terhadap sumber daya alam miliknya sendiri .
Diharapkan, naskah ini akan dapat berperan penting dalam penetapan arah serta prioritas pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal dalam rangka mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Naskah ini juga bertujuan untuk menciptakan ekosistem industri hulu dan hilir yang berkelanjutan serta kompetitif, menjamin keandalan rantai pasok, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan negara.
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan batubara yang sangat melimpah dan menjanjikan. Selama ini, sektor pertambangan telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi penerimaan negara. Hal itu ditunjukkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai lebih dari 70% untuk sektor non migas pada tahun 2020.
Naskah ini sangat bagus sekali, sistimatis, dan informatif, karena ditulis oleh para ahli dan pakar pertambangan di bidangnya masing-masng. Tetapi rasanya ada sesuatu yang janggal dan kurang pas dengan isi naskah ini. Karena aspal Buton sebagai sumber daya aspal alam satu-satunya yang terdapat di Indonesia tidak termasuk di dalam pembahasan naskah ini. Jadi kalau diibaratkan naskah ini adalah sebagai sebuah hidangan yang sangat lezat, maka tanpa aspal Buton, hidangan yang sangat lezat ini menjadi terasa hambar. Karena tanpa garam.
Bahan mineral dan batubara yang dibahas di dalam naskah ini adalah nikel-kobalt, besi, aluminium, timah, tembaga, emas-perak, dan batubara. Aspal Buton tidak termasuk di dalam pembahasan Grand Strategy mineral dan batubara ini. Padahal naskah ini ditulis untuk menjadi acuan penentuan arah pengembangan hulu dan hilir mineral utama dan batubara menuju Indonesia Maju. Mengapa aspal Buton tidak dibahas di dalam naskah yang istimewa ini? Apakah karena Indonesia sudah merasa sangat nyaman dengan impor aspal, sehingga aspal Buton sudah tidak diperlukan lagi untuk menuju Indonesia Maju ?..
Naskah dengan judul: ”Grand Strategy Mineral dan Batubara. Arah Pengembangan Hulu Hilir Mineral Utama dan Batubara Menuju Indonesia Maju”, ditulis pada tahun 2021. Mungkin sekarang ini di tahun 2023 sudah tiba saatnya bagi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk membuat naskah baru yang khusus akan membahas mengenai Grand Strategy Aspal Buton.
Judul naskahnya mungkin harus lebih fokus dan spesifik lagi agar lebih jelas ke arah mana implementasi pembangunan dan pengembangan potensi aspal aspal Buton untuk mengsubstitusi aspal impor. Kalau Kementerian Investasi sudah membuat Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis sektor sumber daya mineral dan batubara. Dan kementerian Perindustrian sudah membuat Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton. Maka Kementerian ESDM seyogyanya membuat naskah dengan judul: “Grand Strategy Aspal Buton Untuk Mengsubstitusi 1,5 Juta Ton Per Tahun Aspal Impor Pada Tahun 2045”.
Seperti yang sudah pernah diinformasikan di Media-media bahwa pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan pembinaan terhadap pemilik Izin Usaha Penambangan (IUP) aspal alam Buton yang kegiatan operasi produksi pertambangannya tidak aktif alias tidak dilakukan kegiatan eksplorasi dan produksi. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya-upaya pemerintah untuk memaksimalkan potensi cadangan aspal alam Buton untuk mengsubstitusi aspal impor.
Pada saat ini, dari 42 IUP aspal alam Buton yang ada, hanya menyisakan 6 IUP yang aktif operasi produksinya. Oleh karena itu Kementerian ESDM akan melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk terus mendorong meningkatkan kinerja eksplorasi dan operasi produksi.
Pengamat hukum pertambangan dari Universitas Tarumanegara (Untar), Ahmad Redi, meminta kepada Kementerian ESDM untuk mengalihkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) aspal alam Buton kepada perusahaan milik BUMN, untuk mengoptimalisasi produksi dari potensi cadangan aspal alam Buton di Indonesia. Dan kelihatannya perusahaan BUMN yang paling tepat untuk mengelola aspal Buton adalah PT Pertamina. Alasannya adalah karena Pertamina selama ini sudah memproduksi aspal minyak. Dan juga sudah bertindak sebagai importir aspal. Sehingga sudah memiliki jaringan-jaringan pasar aspal yang telah tersebar luas di seluruh Indonesia.
Faktor terpenting dalam pengembangan hilirisasi aspal Buton adalah faktor investasi. Oleh karena itu, Kementerian ESDM harus bersinergi dengan Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Investasi. Grand Strategy mulai dari hulu hingga ke hilir harus dikelola secara profesional, efisien, dan efektif. Dan teristimewa, harus ramah lingkungan, mengutamakan keselamatan kerja, dan mampu hidup dan berkembang secara harmoni dengan masyarakat tempatan.
Untuk mencapai target memproduksi aspal Buton ekstraksi guna mengsubstitusi aspal impor sejumlah 1,5 juta ton per tahun diperlukan bahan baku batuan aspal alam Buton sebanyak 7,5 juta ton per tahun, dengan asumsi kandungan bitumennya 20%. Dan harus dibangun 6 buah pabrik ekstraksi aspal Buton dengan kapasitas masing-masing sebesar 250.000 ton per tahun. Jadi mulai dari sekarang sudah bisa kita bayangkan, alangkah betapa akan sibuk dan ramainya pulau Buton nanti.
Apabila harga aspal impor pada saat ini diperkirakan kurang lebih sebesar US$ 600 per ton. Dan harga aspal Buton ekstraksi diproyeksikan sebesar US$ 350 per ton. Maka dengan mengsubstitusi aspal impor dengan aspal Buton, maka akan ada penghematan sebesar US$ 250 per ton. Dan apabila setiap tahun Indonesia mengimpor 1,5 juta ton, maka tiap tahunnya Indonesia akan dapat menghemat sebesar US$ 250 X 1,5 juta = US$ 375 juta. Atau setara dengan Rp. 5,6 triliun. Apabila sudah menggunakan aspal Buton ekstraksi.
Angka-angka ini telah berbicara kepada kita, alangkah betapa besarnya potensi aspal Buton untuk mengsubstitusi aspal impor. Mengapa Kementerian ESDM selama ini telah mengabaikan, meremehkan, serta menganak tirikan potensi aspal Buton yang sangat luar biasa besarnya ini? Silahkan dihitung kembali berapa besar potensi aspal Buton secara keseluruhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Termasuk dengan nilai-nilai tambah dari multiplier effect untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Pasti Kementerian ESDM akan merasa sangat menyesal, karena mengapa aspal Buton tidak pernah diperhitungkan dan dibahas sama sekali di dalam naskah Grand Strategy mineral dan batubara sejak dulu.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
