Sudah lebih dari setengah tahun Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjalankan tugasnya. Menjadi orang no1 DKI tanpa dipilih langsung oleh rakyat membuat PJ Heru menjadi perhatian banyak masyarakat Indonesia khususnya warga DKI Jakarta. Beberapa kebijakan sudah dikeluarkan oleh mantan Walikota Jakarta Utara yang tidak sedikit menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Saat ini kurang dari setahun lagi Indonesia akan mengadakan Pemilu serentak untuk memiliki wakil-wakil rakyat yang akan menjabat di pemerintahan pusat maupun daerah. Banyak pakar yang mengatakan akan ada dua narasi yang akan mendominasi pemilu 2024 mendatang yaitu “keberlanjutan” dan “perubahan”.
Kedua narasi itu dipusatkan kepada pemerintahan Jokowi. Ada pihak yang mengharapkan presiden berikutnya mampu melanjutkan pemerintahan dan program yang Presiden Jokowi sudah direncanakan dan sedang dilakukan. Dan ada pihak lain yang tidak puas dengan pemerintahan sekarang dan mengharapkan sosok perubahan yang berbeda dengan pemimpin sebelumnya.
Jika kita melihat PJ Heru dengan narasi keberlanjutan dan perubahan, yang dihubungkan dengan program kerjanya yang sedang dan telah dilaksanakan, kita bisa melihat kedua narasi keberlanjutan dan perubahan dalam pemerintahan PJ Heru ini.
Keberlanjutan Ahok
Berlanjutnya program normalisasi sungai dan meja aduan di Balaikota Jakarta yang dilakukan oleh PJ Gubernur DKI Jakata Heru Budi sangat memperlihatkan sebagai kelanjutan dari program mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok/BTP). Seperti yang diingat oleh masyarakat Jakarta ketika pemerintahan Ahok program normalisasi sungai menjadi salahsatu program yang gencar dilakukan dan mendapat apresiasi karena mampu mengurangi banjir di Jakarta disamping kritikan karena melakukan penggusuran terhadap para pemukim ilegal yang dianggap tidak manusiawi. PJ Gubernur Heru sendiri tetap melakukan aksi penggusuran untuk normalisasi sungai tetapi dibanyak pemberitaan media tidak banyak warga yang protes ketika dilakukan penggusuran apalagi sudah dilakukannya gantu rugi dan kesempatan para warga untuk memindahkan barang mereka sebelum pembongkaran rumah mereka dilakukan.
Kemudian kembalinya meja aduan di Balaikota DKI Jakarta yang juga dilakukan pada era Ahok yang pada masa Anies Baswedan ditiadakan dengan bisa melakukan aduan melakukan aplikasi juga merupakan salahsatu bukti keberlanjutan yang dilakukan PJ Heru dari gubernur-gubernur sebelumnya.
Perubahan Anies
Kemudian narasi perubahan pada gubernur DKI Jakarta sekarang ini terlihat dari kebijakan Pj Heru yang banyak mengubah kebijakan-kebijakan yang dibangun Anies sebagai gubernur sebelumnya. Kebijakan seperti perombakan jalur sepeda yang sempat ditentang oleh para pengguna sepeda, kemudian yang terbaru perombakan trotoar di Simpang Santa. Kedua kebijakan tersebut dilakukan atas dasar untuk mengurai kemacetan di Jakarta.
Tetapi seperti pada kasus Simpang Santa perombakan trotoar dan digantikan dengan jalan raya justru membuat kemacetan didaerah sekitar Pasar Santa semakin bertambah parah. Pemprov DKI Jakarta pun akhirnya memutuskan untuk kembali membangun jalur sepeda dan trotoar di Simpang Santa yang tentu saja hal ini sangat membuang anggaran Pemda yang bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat lainnya.
Harus Rasional
Dari penjelasan diatas nampak bahwa PJ Heru memperlihatkan narasi keberlanjutan dan Perubahan yang menjadi salah satu narasi utama di Pilpres tahun depan. Bila melihat kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh PJ Heru seharusnya bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih rasional, tidak hanya melanjutkan atau mengganti kebijakan Gubernur sebelumnya tanpa melihat baik atau buruk dari kebijakan tersebut, sehingga menimbulkan kesan kebijakan-kebijakan yang dibuat sangat terkait dengan politik sang gubernur sendiri.
Hal ini yang menjadi kritik banyak pengamat mengenai PJ Heru dengan beberapa kebijakannya yang justru membuang anggaran saja tanpa melihat efektif atau tidaknya kebijakan nanti diimplementasikan. Ini juga yang mungkin menjadi pertimbangan Presiden Jokowi yang berbeda dengan Presiden sebelumnya SBY yang terkesan netral pada akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi justru terlihat berusaha meng-endorse beberapa sosok yang menurutnya bisa menjadi penerus kebijakan dia tanpa khawatir apa yang sudah ia buat tidak berhenti ditengah jalan.
Maka dari itu sebagai pejabat yang sedang menjabat maupun itu PJ Heru atau pejabat daerah maupun pusat lainnya semestinya harus bersikap lebih rasional dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang masih berkaitan dengan kebijakan pemimpin sebelumnya tidak asal mengubah atau mempertahankan segala kebijakannya atas dasar perpolitikan masing-masing pemimpin.
Ikuti tulisan menarik Harrist Riansyah lainnya di sini.
