Dengan viralnya banyak jalan-jalan yang rusak berat dan berlubang-lubang di provinsi Lampung telah membuka mata kita bahwa pembangunan infrastruktur jalan-jalan di era pak Jokowi ada yang salah. Jalan-jalan yang rusak berat selain terdapat di provinsi Lampung, terdapat juga di provinsi-provinsi lain. Khususnya provinsi-provinsi yang berada di luar pulau Jawa. Mengingat fokus pembangunan di era pak Jokowi adalah pembangunan “infrastruktur”, maka terasa ada yang aneh, apabila pembangunan infrastruktur jalan-jalan di daerah-daerah tidak mendapatkan perhatian dari pak Jokowi.
Pembangunan infrastruktur jalan-jalan di era pak Jokowi bertujuan untuk melakukan quantum leap, atau lompatan besar. Yaitu, sebuah lompatan besar yang membuat Indonesia mencapai potensinya secara optimal untuk mengejar ketinggalannya di bidang infrastruktur jalan-jalan di bandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Oleh karena itu, pak Jokowi telah membangun banyak jalan-jalan tol di seluruh wilayah Indonesia sebagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan.
Diharapkan dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan-jalan tol tersebut, perekonomian Indonesia akan segera melejit, bangkit, dan mampu sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Karena manfaat dengan ada jalan-jalan tol tersebut, kelihatannya hanya dapat dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang berada di pulau Jawa. Tetapi itupun hanya untuk mempercepat jarak tempuh perjalanan, karena berkurangnya kemacetan.
Jadi apa yang salah dengan pembangunan infrastruktur jalan-jalan tol? Yang salah dari pembangunan infrastruktur jalan-jalan tol adalah karena pak Jokowi telah menganaktirikan dan mengabaikan pembangunan infrastruktur jalan-jalan negara, jalan-jalan provinsi, dan jalan-jalan kabupaten di daerah-daerah. Buktinya sekarang ini banyak jalan-jalan yang rusak berat, dan sudah bertahun-tahun masih belum juga diperbaiki, karena tidak adanya biaya.
Mengapa untuk pembangunan infrastruktur jalan-jalan tol ada dananya, meskipun itu adalah dana hutang?. Tetapi untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak berat, yang berada di daerah-daerah tidak ada dananya? Jadi kalau fokus pembangunan di era pak Jokowi adalah pembangunan “infrastruktur”, maka seharusnya prioritas utama untuk pembangunan infrastruktur jalan-jalan tol, harus diberlakukan sama dengan prioritas utama untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak berat di daerah-daerah. Nah, ini baru adil namanya.
Kesalahan pak Jokowi yang paling fatal adalah karena pembangunan infrastruktur jalan-jalan tol di era pak Jokowi selama ini tidak ada yang menggunakan aspal Buton. Indonesia memiliki deposit aspal alam di pulau Buton, Sulawesi Tenggara yang jumlahnya sangat melimpah. Selama ini aspal Buton selalu diremehkan. Karena katanya, biaya investasi untuk membangun pabrik ekstraksi aspal Buton adalah sangat mahal. Dan harga aspal Buton ekstraksi jauh lebih mahal dari pada harga aspal impor. Sejatinya, informasi ini adalah mitos belaka.
Mungkin isu ini sengaja dihembus-hembuskan orang agar Indonesia harus tetap membeli aspal impor terus. Ini adalah persaingan bisnis antara aspal impor dengan aspal Buton. Tetapi pak Jokowi sebagai seorang Presiden Republik Indonesia seharusnya lebih bijak, dan mendukung aspal Buton yang merupakan produk dalam negeri. Apalagi pak Jokowi sendiri sudah sering dan berulangkali mengatakan: “Mengapa kita harus impor aspal, kalau kita memiliki aspal Buton ?”.
Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Waktu yang sudah berlalu tidak mungkin akan bisa kembali lagi. Sebagian besar jalan-jalan tol sudah selesai dibangun dengan megahnya. Cita-cita pak Jokowi agar infrastruktur jalan-jalan tol di Indonesia sudah mampu sejajar dengan jalan-jalan tol di negara-negara maju, sudah tercapai. Tetapi pak Jokowi lupa, bahwa jalan-jalan di daerah-daerah di negara-negara maju pun semuanya juga mulus-mulus. Sedangkan di Indonesia, jalan-jalan di daerah-daerah masih banyak yang berlubang-lubang. Oleh karena itu, seandainya pak Jokowi ingin meniru negara-negara maju di bidang infrastruktur jalan-jalan, maka tirulah secara keseluruhan. Termasuk mulusnya semua jalan-jalan di daerah-daerah.
Kesimpulannya, inti masalah pembangunan infrastruktur jalan-jalan di era pak Jokowi ada 2 hal. Pertama, pak Jokowi telah melupakan pembangunan infrastruktur jalan-jalan negara, jalan-jalan provinsi, dan jalan-jalan kabupaten di daerah-daerah. Dan kedua, pak Jokowi telah melupakan pembangunan hilirisasi aspal Buton untuk mengsubstitusi aspal impor. Mungkin di sisa pemerintahan pak Jokowi yang tinggal beberapa bulan lagi, pak Jokowi masih sempat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan ini. Dan alangkah bijaknya apabila keberhasilan maupun kegagalan dari pembangunan infrastruktur jalan-jalan di era pak Jokowi ini akan dapat dijadikan sebagai masukan dan pelajaran berharga bagi presiden yang baru, pengganti pak Jokowi.
Mungkin yang harus menjadi perhatian istimewa dan serius dari pak Jokowi, maupun presiden yang baru, pengganti pak Jokowi, adalah bahwa kualitas aspal Buton adalah jauh lebih unggul dari pada kualitas aspal impor. Disamping itu, harganya pun jauh lebih murah dari pada harga aspal impor. Sudah cukup lama Indonesia mengimpor aspal. Sudah 43 tahun lebih. Maka Pak Jokowi, mohon mulailah sadar diri, bahwa sekarang ini sudah tiba saatnya yang paling tepat untuk Indonesia beralih kepada aspal Buton. Aspal milik negeri sendiri. Kasihan sekali rakyat-rakyat di daerah-daerah yang sudah bertahun-tahun jalan-jalannya rusak berat dan berlubang-lubang. Perekonomian di daerah-daerah mandeg, tidak bekembang, dan semakin terpuruk.
Paradigma harga aspal Buton lebih mahal, dan kualitasnya buruk, adalah hoaks. Apabila aspal Buton sudah diolah menjadi aspal Buton ekstraksi, maka kualitasnya akan bisa lebih unggul daripada kualitas aspal impor. Sudah banyak peneliti-peneliti yang telah membuktikan fenomena ini. Dengan demikian semua infrastruktur jalan-jalan di seluruh Indonesia akan bia lebih awet dan tahan lama. Inilah kelebihan aspal Buton dari pada aspal impor yang selama ini telah diabaikan, diremehkan, dan direndahkan.
Sekarang bagaimana cara kita membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan-jalan sejatinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional ? Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa Indonesia mengimpor aspal sejumlah 1,5 juta ton per tahun. Atau senilai US$ 900 juta per tahun. Seandainya saja, 50% dari jumlah total aspal impor tersebut sudah dapat disubstitusi oleh aspal Buton ekstraksi, maka uang sejumlah US$ 450 juta per tahun tersebut akan beredar dan digunakan di dalam negeri untuk menggerakkan roda perekonomian. Ini merupakan penghematan devisa negara yang sangat luar biasa besar sekali.
Dengan majunya industri dan hilirisasi aspal Buton, maka secara otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional secara signifikan. Khususnya dengan adanya daya multiplier effect, dimana akan menciptakan quantum leap atau lompatan besar terhadap kemajuan Indonesia, seperti apa yang telah pak Jokowi impi-impikan. Sangat disesalkan sekali, karena pak Jokowi tidak menggunakan aspal Buton ekstraksi untuk pembangunan infrastruktur jalan-jalan tol di seluruh Indonesia selama ini. Ah, seandainya saja pembangunan infrastruktur jalan-jalan tol di era pak Jokowi sudah menggunakan aspal Buton ekstraksi, maka mungkin saja pada saat ini mimpi dan harapan pak Jokowi sudah terwujud. Indonesia telah menjadi negara yang maju.
Aspal Buton tidak mungkin bisa berjuang sendirian. Oleh karena itu, aspal Buton perlu uluran tangan dari pak Jokowi, dan presiden yang baru. Aspal Buton wajib diperjuangkan. Dan bukan dibunuh secara pelan-pelan. Aspal Buton adalah sebuah quantum leap untuk menuju Indonesia mandiri dengan berswasembada aspal. Dan sejatinya kalau Indonesia sudah mampu berswasembada aspal, maka tidak boleh ada satupun jalan-jalan yang rusak lagi. Karena semuanya akan segera diperbaiki dengan menggunakan aspal Buton yang harganya jauh lebih murah, dan kualitasnya lebih unggul. Selamat tinggal berviral ria jalan-jalan rusak berat melalui Tik Tok.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
