x

Jokowi

Iklan

Indŕato Sumantoro

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 12 Juli 2020

Sabtu, 13 Mei 2023 06:54 WIB

Solusi Terbaik dan Tercepat Mewujudkan Hilirisasi Aspal Buton di Era Pak Jokowi

Apakah pak Jokowi mampu membayangkan semua infrastrukur jalan-jalan di seluruh Indonesia menggunakan aspal Buton? Sebenarnya pemerintah sudah memutuskan stop impor aspal pada 2024. Tetapi sampai saat ini hilirisasi masih masih belum terwujud. Bahkan PT Pertamina tak melanjutkan proyek aspal hibrida. Seriuskah rencana pemerintah itu?

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Pemerintahan dua periode Bapak Presiden Joko Widodo akan segera berakhir pada Oktober 2024. Mirisnya, hilirisasi aspal Buton masih belum juga terwujud. Padahal pak Jokowi sudah memutuskan Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024. Tetapi apa yang sekarang sedang terjadi? Mengapa pak Jokowi tidak mampu mewujudkan hilirisasi aspal Buton?

Padahal hilirisasi aspal Buton sudah sangat sesuai dengan misi dan visi pak Jokowi. Hal itu sekaligus juga sejalan dengan strategi dan kebijakan pembangunan pemerintah untuk mengsubstitusi aspal impor. Namun terasa sangat aneh dan tidak masuk akal, apabila hilirisasi aspal Buton masih belum juga kunjung terwujud di era pak Jokowi.

Keputusan pak Jokowi akan stop impor aspal pada tahun 2024 merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang sangat berani dan nekad. Mengapa? Karena pak Jokowi sudah sangat kesal dan geram mengetahui bahwa Indonesia sudah mengimpor aspal selama 43 tahun lebih. Sedangkan deposit aspal alam di pulau Buton, Sulawesi Tenggara, sangat melimpah, sebanyak 662 jua ton.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton, pak Jokowi sudah memutuskan akan stop impor aspal pada tahun 2024. Tetapi waktu terus berjalan, dan sampai saat ini hilirisasi aspal Buton masih masih belum juga terwujud.

Apabila kita mampu berpikir dengan baik dan benar, maka seharusnya hilirisasi aspal Buton diwujudkan oleh pak Jokowi terlebih dahulu. Dan apabila hilirisasi aspal Buton sudah terwujud, maka langkah berikutnya adalah Indonesia akan stop impor aspal. Dan bukan sebaliknya.

Tentunya pak Jokowi sudah mempunyai pemikiran dan kebijakannya sendiri, dimana apabila sudah diputuskan Indonesia akan stop impor aspal pada tahun 2024, maka secara otomatis hilirisasi aspal Buton akan terwujud. Karena peluang bisnisnya sangat menggiurkan sekali keuntungannya untuk mengsubstitusi aspal impor. Yaitu,  sebesar 1,5 juta ton per tahun, atau senilai US$ 900 juta per tahun.

Sekali lagi, apabila kita mampu menggunakan akal pikiran dengan baik dan benar, pertanyaannya sekarang adalah apabila untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton memberikan keuntungan sangat menggiurkan mengapa bukan pemerintah sendiri yang harus mewujudkan hilirisasi aspal Buton? Mengapa kesempatan emas ini harus diberikan kepada swasta? Bukankah sesuai UUD’45, Pasal 33, sudah disebutkan jelas: ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Apabila pak Jokowi sudah lupa, maka bersama ini perlu diingatkan kembali. Pada awal tahun 2015, pak Jokowi sudah pernah menginstruksikan kepada semua jajaran Kementerian-kementerian terkait untuk mengsubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Instruksi ini sudah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Wijaya Karya Tbk, sebagai perusahaan-perusahaan BUMN, dengan menandatangani sebuah Memorandum of Understanding (MoU) untuk memproduksi Aspal Hibrida. Aspal Hibrida adalah campuran antara aspal Buton ekstraksi dengan Decant Oil dari Pertamia. Tetapi sangat disesalkan sekali proyek ini tidak dilanjutkan pada tahun 2019. Sehingga dengan demikian upaya untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton telah pupus dan kandas secara tragis.

Peristiwa penandatanganan MoU antara PT Pertamina (Persero) dan PT Wijaya Karya Tbk untuk memproduksi aspal hibrida ini akan dicatat di dalam prasasti sejarah aspal Buton. Mengapa? Karena Menteri Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bapak Basuki Hadimuljono, dalam sambutannya telah mengucapkan kata-kata yang sangat menyentuh hati, dan akan selalu diingat oleh seluruh rakyat Indonesia: “Adalah dosa apabila kita tidak memanfaatkan aspal Buton”.

Ingat, ucapan itu adalah doa. Jadi apakah kita mau berdosa selamanya? Pak Jokowi dipastikan tidak tahu bahwa menterinya sudah pernah mengucapkan kata-kata dan doa yang sangat patriotis seperti ini.

Pemerintahan pak Jokowi tinggal tersisa beberapa bulan lagi. Dan upaya-upaya konkrit pemerintah untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton masih belum terdengar lagi. Memang, Kementerian Investasi telah membuat Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis. Dan Kementerian Perindustrian telah membuat Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton. Forum Group Discussion (FGD) dan Zoom Meeting untuk membahas rencana pemanfaatan aspal Buton sudah dilakukan beberapa kali. Tetapi anehnya, tidak ada satupun FGD dan Zoom Meeting yang membahas rencana mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Mungkin karena memang tidak ada rencana. Dan sudah  dipastikan pak Jokowi tidak tahu menahu masalah hal ini.   

Apabila pak Jokowi masih ingin mewujudkan hilirisasi aspal buton di era pemerintahan yang tinggal tersisa beberapa bulan lagi, maka pak Jokowi bisa menugaskan PT Pertamina (Persero) melanjutkan proyek aspal hibrida yang telah mangkrak sejak 2019. Ini merupakan satu-satunya rekomendasi alternatif dan solusi terbaik-tercepat. Mengapa? Karena Proyek Aspal Hibrida merupakan sebuah terobosan inovasi anak bangsa yang terbaik untuk mengsubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Dan secara ekonomis dan bisnis pun sangat menguntungkan sekali. Dan PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan BUMN yang selama ini telah memproduksi aspal minyak dari kilangnya di Cilacap. Jadi apa lagi yang harus ditunggu pak Jokowi?.

Sekarang adalah tahun politik, dimana semua pejabat-pejabat negara sedang sibuk dengan agenda pemilihan umum untuk memilih presiden  pengganti pak Jokowi. Mungkin fokus dan konsentrasi dari para menteri pak Jokowi adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah negara yang paling penting dan mendesak. Meskipun mewujudkan hilirisasi aspal Buton adalah salah satu masalah negara yang paling penting dan mendesak, tetapi sudah hampir 10 tahun pemerintahan pak Jokowi, masih belum juga terwujud. Oleh karena itu, usulan menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melanjutkan Proyek Aspal Hibrida merupakan yang paling bijak, terbaik, dan tercepat. Ini sekaligus juga paling mudah dan sederhana untuk diimplementasikan. Karena tinggal melanjutkan saja program kerja yang sudah pernah berjalan.

Sebelum pak Jokowi memutuskan menugaskan PT Pertamina (Persero) melanjutkan Proyek Aspal Hibrida, sebaiknya berkunjung kembali ke pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Apakah pak Jokowi mampu membayangkan apa yang akan terjadi 10 tahun lagi dengan pulau Buton, apabila hilirisasi aspal Buton sudah terwujud ? Dan apakah pak Jokowi mampu membayangkan apabila semua infrastrukur jalan-jalan di seluruh Indonesia semuanya sudah menggunakan aspal Buton, yang merupakan produk dalam negeri? Seandainya saja pak Jokowi sudah mampu membayangkan semuanya itu, maka instruksikanlah kepada PT Pertamina (Persero) untuk melanjutkan Proyek Aspal Hibrida. Adapun instruksi bijak ini sekaligus merupakan sebagai hadiah terindah untuk seluruh rakyat Indonesia dalam memperingati 1 abad aspal Buton pada tahun 2024.  

Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Terpopuler