Ironi Kendaraan Listrik: Berlagak Menyelamatkan tapi Menghancurkan

Jumat, 19 Mei 2023 09:51 WIB
Bagikan Artikel Ini
img-content0
img-content
Iklan
Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Pamor kendaraan listrik naik saat bumi terancam alami nasib celaka akibat krisis iklim. Pamor bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik, yaitu nikel, juga ikut mengalami kenaikan. Tapi ekstraksi bijih nikel di Indonesia menyebabkan penderitaan bagi rakyat dan lingkungan. Dominasi China dalam industri nikel Indonesia, menunjukkan gaya baru kolonialisme. #LombaArtikelJATAMIndonesiana

Kendaraan listrik menjadi primadona untuk sistem transportasi saat ini. Teknologi baru ini menghadirkan kemajuan, kecanggihan, kemodernan tingkat lanjut dan gagasan ramah lingkungan. Ini diharapkan terutama bisa mengikis emisi karbon yang disemburkan dari kendaraan konvensional yang sangat polutif.

Kendaraan listrik kemudian menjadi salah satu narasi besar untuk mimpi “menyelamatkan” bumi yang saat ini mengalami krisis lingkungan terburuknya. Hasrat menggenjot produksi massal kendaraan listrik mengemuka di segala penjuru, khususnya dari negara-negara kaya yang memiliki catatan sebagai bekas negara kolonial.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ada berbagai janji yang telah dibuat. Uni Eropa (UE) misalnya. Blok tersebut sepakat bahwa pada tahun 2035, mereka tidak akan lagi menjual kendaraan berbasis bensin dan diesel. Amerika Serikat (AS) juga dikabarkan akan “membunuh” penjualan kendaraan penghasil emisi karbon pada 2035. Negara raksasa otomotif Jepang juga akan melakukannya pada tahun yang sama.

Janji-janji seperti itu memberikan tetesan air di tengah panasnya sahara risiko mengerikan masa depan perabadan manusia, yang berada dalam ancaman pemusnahan biologis. Krisis iklim dari pembakaran bahan bakar fosil, telah menjadi monster menakutkan yang mengancam kehidupan bumi.

PBB mengidentifikasi dampak dari penggunaan berlebih batu bara, minyak, dan gas telah memicu suhu bumi menjadi lebih panas, badai yang lebih parah, meningkatnya kekeringan, kenaikan permukaan air laut, hilangnya spesies, kekurangan pangan, kemiskinan, pengungsian akibat bencana dan lebih banyak risiko kesehatan yang akan ditanggung umat manusia.

Kesadaraan Ekologis

Nafsu menyelamatkan bumi untuk menggenjot produksi kendaraan listrik kemudian bermuara pada relasi bisnis antara negara kaya dan negara berkembang, khususnya yang memiliki bahan baku pembuatan baterai listrik yaitu nikel.

Indonesia yang selalu membanggakan kekayaan nikel dan bahan mentah lain untuk produksi kendaraan listrik, telah menjadi magnet utama untuk dijadikan sebagai “mitra” bisnis negara-negara kaya.

Deutsche Welle melaporkan (1/5/2023), UE dan Indonesia sedang berupaya menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas pada akhir tahun untuk meningkatkan industri kendaraan listrik. Sementara raksasa otomotif Ford dan Tesla, juga dikabarkan sedang mencari pijakan di Indonesia. China disebut sudah lebih dulu bekerja di Indonesia untuk mendapatkan mixed hydroxide precipitate (MHP) yang diekstraksi dari nikel, salah satu bahan utama pembuatan baterai lithium.

Tapi kemitraan seperti itu memiliki kekhawatiran tentang relasi kuasa pengetahuan yang tidak seimbang. Negara-negara kaya bekas kolonial di belahan bumi utara, telah memiliki basis pengetahuan kesadaran ekologis secara umum, yang itu tidak dimiliki di masyarakat negara bekas jajahan di belahan bumi selatan.

Termasuk Indonesia, kesadaran ekologis tersebut masih belum merata. Ekstraksi nikel menjadi bahan utama pembuatan baterai, kerap berdampak pada kerusakan lingkungan dalam proses untuk mendapatkan MHP. Salah satu proses ekstraksi itu adalah dengan cara High Pressure Acid Leach (HPAL) yang memiliki potensi mengalirkan limbah beracun dengan cara tidak bertanggung jawab.

Tapi embel-embel kebanggaan negara dengan nikel yang berlimpah, Indonesia seakan menempatkan diri memiliki peran sentral untuk penggenjotan produksi kendaraan listrik yang kerap disebut sebagai salah satu solusi menyelamatkan bumi.

Dampak dari mimpi menyelamatkan bumi itu, yang tidak disertai dengan kesadaran ekologis, menjadi rentetan petaka lingkungan yang merugikan penduduk di sekitar tempat penambangan bahan baku pembuatan kendaraan listrik. Warga dan lingkungan sekitar tambang menjadi pihak paling dirugikan ketika pemangku kekuasaan mengabaikan hak-hak mereka.  

Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia seakan dapat memposisikan diri sebagai salah satu pahlawan penyelamat bumi ketika bahan baku tersebut dapat digunakan untuk menggenjot produksi kendaraan listrik global. Tapi menjadi pertanyaan penting: keuntungan dari pengerukan bijih nikel di bumi Indonesia itu mengalir kepada siapa?

Derita Lingkungan dan Manusia

Sejauh ini, pengerukan nikel di Indonesia diperoleh dari penambangan di Pomalaa (Sulawesi Tenggara), Soroako (Sulawesi Selatan), Morowali (Sulawesi Tengah), Pakal, Konawe (Sulawesi Tenggara), dan Tanjung Buli (Maluku Utara).

Balai Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggemborkan visi pengolahan dan pemurnian mineral, termasuk nikel, dengan teknologi ramah lingkungan dan zero waste process. Tapi fakta kabar yang tersajikan saat ini adalah rentetan petaka lingkungan dari eksploitasi nikel di Indonesia.

Hannah Brown dari Euronews (15/3/2023) melaporkan bagaimana penambangan nikel di Pulau Wawonii (Sulawesi Tenggara) telah menghancurkan hutan dan pohon-pohon cengkeh. Penambangan tersebut juga membuat lautan disekitarnya menjadi berwarna merah karena limbah tambang nikel mengalir dari bukit ketika hujan.

Anak-anak berenang di air keruh yang dulunya jernih dan mereka memiliki ancaman risiko penyakit gatal. Para nelayan juga harus berlayar lebih jauh untuk mencari ikan sebab perairan sekitar telah tercemar.

Dalam laporan Mongabay (2022), penderitaan warga di Wawonii tidak hanya seperti yang dilaporkan Brown, tapi lebih kompleks lagi. Perusahaan tambang dikabarkan menyerobot kebun penduduk dan warga yang menghentikan aksi tersebut justru dilaporkan atas upaya dugaan menghalangi perusahaan dengan UU Minerba.

Ketegangan antar warga juga terjadi karena ada kelompok masyarakat yang mendukung tambang dan menolak. Bahkan, kedua kelompok tersebut pada akhirnya tidak saling bertegur sapa.

Kehadiran perusahaan tambang nikel untuk memasok bahan utama produksi kendaraan listrik yang sok ingin menyelamatkan bumi, menimbulkan luka menyayat terhadap hubungan sosial masyarakat lokal di sekitar tambang.

Derita lainnya juga dirasakan warga di Maluku Utara, khususnya di wilayah Kepulauan Obi. Ketika industri tambang nikel berada di wilayah tersebut pertama kali pada 2007, ditambah smelter yang berfungsi memurnikan logam, menimbulkan kerusakan lingkungan yang nyata.

Jutaan ton limbah dibuang ke laut setiap tahun yang membuat warga nelayan semakin kesulitan menangkap ikan. Mereka semakin membutuhkan banyak bahan bakar untuk melaut, membutuhkan waktu lebih lama untuk menangkap ikan tapi dengan hasil yang jauh dari sebelum adanya tambang nikel.

Dalam laporan Walhi tentang dampak tambang nikel di Wawonii (2022), para nelayan di pulau itu sebelumnya bisa mendapatkan penghasilan Rp1 juta hingga Rp3 juta dalam sehari ketika melaut. Tapi kini mereka hanya bisa mendapatkan Rp300 ribu hingga Rp500 ribu setiap harinya. Terjadi penururnan pendapatan lebih dari 50 persen sejak tambang nikel beroperasi di pulau Wawonii.

Beban Ganda Perempuan

Dalam sistem patriarki di Indonesia yang masih kuat, lelaki adalah tulang punggung utama perekonomian keluarga. Perempuan hanya memiliki peran minimal berjuang mendapatkan suplai bahan makanan untuk keluarga karena itu bukan tugas utama mereka.

Sebagian besar perempuan memiliki tugas domestik dan membantu ekonomi keluarga dengan cara yang dianggap sederhana. Namun perlu menjadi catatan, sesederhana pekerjaan perempuan mengurus rumah tangga, adalah rentetan pekerjaan yang menguras tenaga dari mulai memasak, bersih-bersih, merawat anak dan mengatur keuangan.

Ketika pendapatan suami mengalami penurunan drastis seperti yang terjadi pada kasus para nelayan di Wawonii, maka perempuan akan memiliki beban ganda.

Dalam laporan Walhi, para istri nelayan di Wawonii memiliki tugas yang semakin berat. Mereka harus bangun lebih pagi untuk mempersiapkan segala hal perbekalan para suami untuk melaut. Ketika para suami terombang-ambing dilaut mencari ikan, para perempuan bekerja ekstra untuk mencari pendapatan tambahan.  Saat para suami pulang, para istri harus kembali bekerja memilah ikan untuk dijual dan dikonsumsi.

Sebelum adanya tambang nikel di pulau tersebut, para perempuan itu mengaku bekerja tak lebih dari 10 jam dalam sehari. Tapi saat ini, mereka harus turut membanting tulang dengan bekerja lebih dari 17 jam sehari.

Kolonialisme Hijau Ekstraktif

Lebih dari 70 tahun negara ini berdiri menjadi negara yang merdeka. Ratusan tahun sebelumnya telah berjuang untuk mencapai kemerdekaan yang dicita-citakan dari belenggu penjajah yang secara ekstraktif mengeruk sumber daya alam negara ini.

Namun, sumber keberlimpahan kekayaan alam Indonesia yang merdeka, seakan menjadi kutukan bagi rakyatnya sendiri. Rakyat hampir selalu menjadi korban yang tidak mencicipi manisnya kekayaan alam tersebut.

Dulu, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan kantor geologi pada 1850 di Batavia. Kantor bertugas melakukan penyelidikan bahan tambang di seluruh pelosok Indonesia. Pemerintah Kolonial  kemudian mengeluarkan keputusan larangan memberi izin penggalian tanah yang mengandung bahan tambang kepada selain orang Belanda.

Pergeseran terjadi pada tahun 1870 ketika Pemerintah Kolonial Belanda mulai mengizinkan pihak swasta berperan dalam aktifitas pertambangan. Tapi dalam perubahan kebijakan itu, Pemerintah Kolonial mengabaikan hak rakyat atas tanah. Pihak swasta bisa menggunakan tanah penduduk untuk kepentingan pertambangan usai disetujui penguasa kolonial.

Dengan begitu, Kolonialis Belanda memonopoli dalam mengeruk sumber alam Indonesia secara ekstraktif, tidak hanya dari hasil kebun dan pertanian, tapi juga dari hasil perut bumi.

Ketika dunia terbebas dari dekolonisasi dan kini menuju tahap kemajuan yang menakjubkan, cara-cara yang mirip kolonial itu tetap berjalan. Dengan transisi energi hijau demi menyelamatkan bumi yang menjadi tema utama global saat ini, pamor kendaraan listrik yang ramah lingkungan juga meningkat, termasuk di antaranya bahan baku utama pembuatan baterai kendaraan yaitu nikel.

Bisnis yang berjalan antara raksasa perusahaan negara kaya yang menguasai teknologi produksi kendaraan listrik dengan negara penyedia bahan baku, pada akhirnya berjalan secara pincang. Ini karena relasi kuasa pengetahuan yang tidak seimbang, ditambah penguasa lokal yang tidak memihak kepada rakyat.

Sejauh ini, industri tambang dan smelter nikel di Indonesia, dikuasai secara dominatif oleh China. Katadata menyebutkan, nilai industri nikel Indonesia dikuasai China lewat PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan PT Virtue Dragon Nickel Indonesia (VDNI) yang mencapai 61 persen dari nilai industri nikel nasional.

Tsingshan Group dan Shanghai Decent Investment menguasai sebagian besar saham perusahaan tersebut. Lebih jauh dari itu, Tsingshan masih tercatat memiliki sebagian saham dari smelter lain, baik itu lewat Shanghai Decent Investment, Tsingshan sendiri, atau IMIP.

Fakta tersebut seperti memperlihatkan kenyataan, bahwa telah terjadi dominasi penguasaan sumber industri bahan baku untuk ambisi transisi energi hijau dalam topeng kolonialisme gaya baru.

Siapa Pihak Indonesia yang Diuntungkan?

Oligarki. Titik.

Bagikan Artikel Ini
img-content
Priyadi

Watulemperisme

0 Pengikut

img-content

Sampah Visual Bendera Partai Politik

Kamis, 31 Agustus 2023 16:16 WIB

Baca Juga











Artikel Terpopuler











Terpopuler di Peristiwa

img-content
Lihat semua