Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, telah menjadi target industri ekstraktif selama berabad-abad. Industri pertambangan, minyak, dan gas telah menghasilkan keuntungan yang melimpah dari kekayaan alam kita. Namun, di balik keuntungan tersebut terdapat biaya yang mahal. Pemanfaatan sumber daya alam ini sering dilakukan dengan cara yang tidak berkelanjutan dan merugikan lingkungan serta masyarakat lokal.

Dalam artikel ini, fokus utama kita adalah pada dua aspek penting kehidupan: air dan pangan. Kedua elemen ini merupakan hal yang esensial bagi kelangsungan hidup dan perkembangan setiap individu. Namun, praktik industri ekstraktif yang tidak bertanggung jawab dapat mengancam ketersediaan dan kualitas air bersih, serta merusak lahan pertanian yang produktif. Inilah konflik utama yang harus kita hadapi.

Penting untuk menyoroti perlunya mengalihkan risiko dari industri energi kepada kelompok yang rentan, termasuk perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi korban yang paling terdampak oleh pencemaran air dan kerusakan lahan pertanian. Mereka sering kali memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mengelola air bersih dan memastikan ketersediaan pangan bagi keluarga mereka. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan perempuan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait sumber daya alam dan memberdayakan mereka sebagai agen perubahan.

Melalui kesadaran akan konflik ini, kita dapat menjadikan perlindungan sumber daya alam sebagai prioritas utama. Perubahan harus dimulai dari praktik industri yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selain itu, langkah-langkah harus diambil untuk melibatkan masyarakat, terutama perempuan, dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Dengan melakukan hal ini, kita dapat mengalihkan risiko dari industri ekstraktif yang merugikan kepada kelompok yang paling rentan dan menjaga keberlanjutan air dan pangan sebagai hak asasi manusia yang fundamental.

Air: Sumber Kehidupan yang Terancam

Air adalah salah satu aspek penting dalam menjaga kehidupan dan kelangsungan hidup manusia. Namun, industri ekstraktif, terutama pertambangan, seringkali menjadi ancaman serius terhadap ketersediaan air bersih. Proses ekstraksi mineral dan logam berat dapat menyebabkan pencemaran air tanah dan sungai, mengganggu ekosistem air yang kompleks, dan mengancam kesehatan manusia serta keberlanjutan sumber daya air.

Sebagai contoh nyata, kita dapat melihat kasus penambangan emas ilegal di beberapa wilayah Indonesia. Praktik pencucian emas yang menggunakan merkuri dalam skala besar menghasilkan limbah beracun yang langsung mengalir ke sungai dan danau, menyebabkan keracunan logam berat pada manusia dan ekosistem air. Kelompok masyarakat adat, termasuk perempuan yang tinggal di sekitar area penambangan, sering kali menjadi korban yang paling rentan dari dampak pencemaran ini. Mereka bergantung pada air sungai dan danau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci pakaian, dan memasak. Akibatnya, mereka terpaksa menghadapi risiko kesehatan yang serius, termasuk masalah keguguran, cacat lahir, dan berbagai penyakit akibat keracunan merkuri.

Dalam rangka melindungi kelompok masyarakat yang paling terdampak, terutama perempuan, diperlukan pengalihan risiko yang adil. Pemerintah memiliki peran penting dalam memperketat peraturan dan menegakkan hukum terkait pengelolaan limbah industri. Selain itu, dorongan untuk mendorong praktik pertambangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan juga harus menjadi prioritas. Penting juga untuk melaksanakan pemantauan yang ketat terhadap kegiatan ilegal dan memberlakukan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku penambangan yang melanggar aturan.

Pangan: Ketahanan Pangan dalam Ancaman

Selain air, industri ekstraktif juga memiliki dampak serius terhadap ketahanan pangan. Tanah subur yang diperlukan untuk pertanian seringkali dikorbankan demi keuntungan industri. Pembukaan lahan untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan menyebabkan kerusakan ekosistem dan kehilangan lahan pertanian yang produktif. Dampak ini langsung berpengaruh pada kelangsungan hidup petani, terutama perempuan petani, yang sangat bergantung pada hasil pertanian sebagai sumber pendapatan dan pangan.

Salah satu contoh yang relevan adalah kasus perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Ekspansi besar-besaran industri kelapa sawit telah menyebabkan deforestasi yang meluas, menghilangkan habitat alami satwa liar, dan menghancurkan lahan pertanian tradisional. Perempuan petani yang mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama mereka terdampak secara langsung oleh hilangnya lahan pertanian dan penurunan produktivitas.

Pemenuhan kebutuhan pangan adalah hak asasi manusia yang mendasar. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengalihkan risiko dari industri ekstraktif yang merugikan kelompok-kelompok yang paling rentan, terutama perempuan petani. Diperlukan upaya yang serius untuk mengembangkan model pertanian berkelanjutan yang memprioritaskan keberlanjutan lahan pertanian dan melindunginya dari perusakan lebih lanjut. Promosi terhadap keberlanjutan dan diversifikasi pertanian juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman dan menciptakan sistem pangan yang lebih tahan terhadap perubahan lingkungan.

Selain itu, perlunya adanya pendidikan dan pelatihan bagi petani, terutama perempuan, dalam menerapkan praktik pertanian berkelanjutan menjadi sangat penting. Mereka perlu diberikan akses ke pengetahuan, teknologi, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian mereka. Selain itu, penting juga untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, sehingga mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Mengatasi Masalah: Solusi dan Tantangan

Untuk mengatasi masalah kolonialisasi industri ekstraktif, diperlukan upaya yang holistik dan kolaboratif dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Berikut beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan:

1. Penegakan Hukum yang Ketat: Pemerintah harus menerapkan peraturan yang ketat dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku eksploitasi sumber daya alam. Ini termasuk melakukan pemantauan yang ketat terhadap kegiatan ilegal dan memberikan sanksi yang memadai bagi mereka yang melanggar aturan.
2. Pengembangan Industri Berkelanjutan: Industri ekstraktif harus beralih ke praktik yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Penggunaan teknologi hijau dan inovasi yang lebih baik dalam proses produksi dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap sumber daya alam.
3. Pemberdayaan Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat, terutama perempuan, dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam harus ditingkatkan. Pelibatan mereka dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan proyek ekstraktif dapat memastikan perlindungan kepentingan mereka.
   Namun, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mengimplementasikan solusi ini. Tantangan-tantangan tersebut meliputi korupsi di sektor ekstraktif, keterbatasan sumber daya manusia, dan resistensi dari pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari industri ekstraktif yang tidak berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan ini, kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting.

Kesimpulan:

Industri ekstraktif telah menjadi ancaman serius bagi air dan pangan, yang merupakan pilar kehidupan di Indonesia. Pencemaran air dan kerusakan lahan pertanian telah memberikan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat, terutama perempuan. Untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh industri energi terhadap kelompok yang rentan, diperlukan perubahan dalam praktik industri, penguatan peraturan, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, kita dapat memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan bagi semua, tanpa mengorbankan air dan pangan sebagai hak asasi manusia.

#LombaArtikelJATAMIndonesia

Daftar Pustaka: 

1. Bappeda DIY. (2019). Studi Kerusakan Ekologis di DAS Bengawan Solo. Yogyakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Engle, N. L., & Lemos, M. C. (2010). Unpacking governance: Building adaptive capacity to climate change of river basins in Brazil. Global Environmental Change, 20(1), 4-13.
3. FAO. (2012). The State of Food Insecurity in the World 2012. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
4. Gooch, M., Whitelaw, G., & Laryea, S. (2017). Women in Artisanal and Small-Scale Mining: Challenges and opportunities for greater participation. Ottawa: World Bank and Pact.
5. Harsono, A. (2019). Deadly Migrant Journeys Through Central Medan. Human Rights Watch. Retrieved from https://www.hrw.org/report/2019/10/10/deadly-migrant-journeys-through-central-medan/abuses-against-asylum-seekers-and
6. ILO. (2019). Women in Mining: A guide to integrating women into the workforce. Geneva: International Labour Organization.
7. Kothari, A., Salleh, A., Escobar, A., & Demaria, F. (Eds.). (2019). Pluriverse: A Post-Development Dictionary. New Delhi: Tulika Books.
8. Mulatya, J., Wambua, G., Kivati, D., & Moindi, R. (2015). Gender mainstreaming in climate change adaptation: A case study of Kitui County, Kenya. Journal of Human Ecology, 49(3), 285-296.
9. Nugroho, B., & Harlina, H. (2020). Determinants of water governance in Indonesian river basin management: The case of Serayu River Basin. International Journal of Environmental Studies, 77(6), 953-965.
10. World Bank. (2017). The Changing Wealth of Nations 2018: Building a Sustainable Future. Washington, DC: World Bank Group.

Ikuti tulisan menarik Andi Indah Ayu Lestari lainnya di sini.