Tema : Kolonialisme Industri Ekstraktif

Sub Tema : Sesat Nalar Transisi Energi

Nama Penulis : Firmansyah A. Samad, Nadia Siti Nurjanah, dan Takyan Safira Hakim

Asal Institusi : Prodi Psikologi Universitas Khairun

Alamat : Ternate, Maluku Utara

     Kami sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Maluku Utara memandang bahwa kekeliruan pemahaman masyarakat terkait kendaraan listrik ramah lingkungan dapat menghambat tercapainya transisi energi. Kampanye yang digembor-gemborkan seolah menjadikan eletrifikasi sebagai upaya utama dalam menanggulangi emisi karbon, namun pada nyatanya terdapat banyak solusi lain yang lebih efisien dalam meningkatkan angka tercapainya transisi energi.

     Transisi energi merupakan perubahan sistem energi dari penggunaan sumber energi fosil ke sumber energi berkelanjutan atau terbarukan sebagai respon terhadap tantangan lingkungan dan perubahan iklim yang dihadapi dunia saat ini. Transisi energi menjadi hal mendesak yang perlu segera dilakukan karena dapat berpengaruh tidak hanya pada lingkungan, namun juga pada perekonomian negara. Sebagai upaya mencapai target transisi energi yang diinginkan, pemerintah memberi solusi berupa elektrifikasi guna mengurangi gas emisi yang dihasilkan oleh kendaraan konvensional. Hasil data penelitian Toyota juga menunjukan hal berbeda dari anggapan orang-orang mengenai mobil listrik ramah lingkungan dan mampu menekan emisi karbon. Gill Pratt, Kepala Peneliti Toyota mengungkapkan hanya bergantung pada mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) tanpa memperhatikan teknologi lain seperti hybrid atau hidrogen justru bisa berdampak lebih buruk untuk lingkungan.

     Kendaraan listrik dinilai jauh lebih baik untuk iklim dari pada kendaraan dengan mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine ( ICE ) yang membutuhkan bahan bakar minyak, tetapi tidak secara efisien dapat membantu transisi energi sebagai upaya utama. Sergey Paltsev selaku Wakil Direktur Program Gabungan MIT untuk Sains dan Kebijakan Perubahan Global mengatakan kendaraan listrik merupakan pilihan emisi yang lebih rendah karena lebih sedikit menghasilkan emisi karbon dari pada mobil berbahan bakar bensin di hampir semua kondisi. Meskipun begitu Kendaraan listrik bukanlah solusi utama dalam melakukan transisi energi kerena masih banyak alternatif lain yang lebih efisien untuk di coba.

     Kendaraan listrik tetap mengeluarkan emisi C02 saat digunaakan pada proses penggunaan listrik, dimana membutuhkan bahan bakar fosil dalam jumlah besar sebab subsidi utama penggunaan listrik di indonesisa berasal dari nikel dan batu bara, serta juga berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang mana dapat menyebabkan permasalahan yang sangat serius yakni polusi udara, perluasaan lahan pertambangan, serta kemungkinan pembangunan tambang nikel dan batu bara baru. Mengutip laman resmi MIT, salah satu sumber emisi kendaraan listrik adalah proses pembuatan baterai lithium-ion. Penggunaan mineral termasuk litium, kobalt, dan nikel yang sangat penting untuk baterai kendaraan listrik juga turut membutuhkan penggunaan bahan bakar fosil untuk menambangkan bahan tersebut dan memanaskannya dengan suhu tinggi. Akibatnya, memproduksi baterai litium-ion 80 kWh menghasilkan 2,5 dan 16 materik ton CO2, jumlahnya bergantung pada sumber energi yang digunakan untuk memanaskan. Selain itu baterai ini belum dapat di daur ulang serta memiliki batas usia pemakaian, sehingga meningkatkan sampah elektronik. Pada kenyataannya, Indonesia dinilai belum siap dari segi infrastruktur, khususnya pada jumlah port pengisian baterai serta persyaratan pengisian baterai agar sesuai dengan profil mengemudi masyarakat.

     Dikutip dari enewable Capacity Statistics 2021, menjelaskan bahwa tenaga surya yang di miliki oleh Indonesia adalah sebesar 153, 4 MW, hal ini tidak sebanding dengan kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan subsidi terhadap kendaraan listrik. Jumlah tenaga surya yang dimiliki Indonesia masih sangat minim jika dibandingkan dengan negara lainnya, karena distribusi utama listrik di negara luar berasal dari panel surya, bukan dari nikel dan batu bara. Norwegia merupakan negara dengan pasar kendaraan listrik (electric vehicle) terbesar di Eropa, mereka menggunakan sebagian besar energinya dari tenaga air, membuat jejak karbon dari kendaraan listrik sangat kecil. Sedangkan distribusi utama listrik di Indonesia berasal dari batu bara dan nikel yang merupakan sumber daya terbatas dan bukan menjadikannya transisi energi berkelanjutan.

     Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral, realisasi batu bara untuk kelistrikan mencapai 72,94 juta ton, dan dari hasil penelitian Universitas Mulawarman di tahun 2016 dampak dari penggunaan batu bara menyebabkan kerusakan klimatis sehingga menghilangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pemasok oksigen, dan penyerapan karbon, serta lahan bekas tambang batu bara mengalami kerusakan, dimana tidak bisa ditanami lagi dan bila tergenang air hujan dapat berubah menjadi rawa-rawa. Batu bara Ketika digunakan sebagai penghasil energi listrik menghasilkan polusi udara CO2 yang sangat besar dan berdampak pada pemanasan global, perubahan iklim, penurunan pH laut, peningkatan muka air laut, dan perubahan ekosistem. Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral, memaparkan Indonesia saat ini memiliki 253 PLTU. Pusat pengembangan energi nuklir (PPEN) batan di tahun 2013, pada 3 PLTU batu bara yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik sebesar 1.776 MWyr menghasilkan emisi CO2 sebesar 16.309 kTon CO2. Data tersebut hanya menyebutkan emisi yang dihasilkan oleh 3 PLTU saja, namun sudah dapat digambarkan bagaimana emisi yang dihasilkan dari 200 lebih PLTU walaupun tidak dijabarkan secara keseluruhan atau lebih spesifik.

     Dalam permasalahan ini, alih-alih mengimport kendaraan listrik alangkah baiknya pemerintah mengalokasikan dana tersebut untuk membangun lebih banyak tenaga surya. Fokus pemerintah sebaiknya berada pada penurunan emisi dan bukan meningkatkan daya Tarik import terhadap kendaraan listrik. Percuma saja melakukan pengalihan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik, alih-alih menyelesaikan masalah polusi, namun justru tidak banyak membantu meningkatkan transisi energi secara signifikan, namun justru meningkatkan grafik produktifitas emisi dari batu bara. Hal ini terjadi karena distribusi subsidi listrik utama masih berasal dari pertambangan batu bara dan nikel.

     Solusi alternatif berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah alokasi dana pada produktifitas besar-besaran perluasan transportasi umum. Tidak hanya menjadi solusi dalam mengurangi emisi karbon dari kendaraan pribadi, menurut Anies baswedan, Gubernur Jakarta dalam sebuah wawancaranya berpendapat bahwa transportasi umun bahkan tidak menghasilkan emisi yang lebih besar dibanding kendaraan listrik karena dapat memuat banyak tumpangan didalamnya dibanding muatan dan kapasitas penumpang motor ataupun mobil listrik. Selain itu, masyarakat perlu edukasi untuk menekan angka pembelian kendaraan baru, jika diperlukan baiknya membeli kendaraan bekas layak pakai atau menggunakan transportasi umum. ketika kendaraan pribadi berbasis listrik digemborkan, masarakat tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, dan berdampak pada menambah kemacetan di jalanan.

     Demi tercapainya solusi agar masyarakat dengan mudah beralih dari ketergantungan transportasi pribadi pada transportasi umum, diperlukan campur tangan pemerintah dalam membangun infrastruktur kota yang lebih memadai dan memudahkan masyarakat, tata letak kota yang tidak menyulitkan tanpa harus bergantung pada transportasi pribadi.

     Untuk itu, tidak hanya kesadaran namun juga pemahaman masyarakat sangat diperlukan demi tercapainya target transisi energi yang diinginkan bersama. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang tetapi juga masayarakat pada umumnya.

#LombaArtikelJATAMIndonesiana

Ikuti tulisan menarik Nadia sn lainnya di sini.