Transparansi Industri Ekstraktif untuk Pembangunan Rendah Karbon .
Menurut UU tahun 1984 tentang perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunanya, termasuk kegiatan rancang bangun. Industri ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya langsung diambil dari alam. Berdasarkan data yang diambil dari International Monetary Fund (IMF), kebanyakan dari sumber daya alam yang didapat melalui industri ekstraktif meliputi pertambangan mineral, minyak dan gas. Di Indonesia sendiri, bauran pendapatan industri ekstraktif masih didominasi dengan energi fosil, dimana energi fosil merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui. Pada tahun 2020, batubara mendominasi pemanfaatan energi fosil terbesar nasional yaitu sebesar 38%, diikuti oleh minyak bumi sebesar 31.8%, dan gas alam 19.2%. Dimana tingkat emisi karbon yang dihasilkan adalah besar.
Emisi karbon merupakan jenis dari efek gas rumah kaca, yang mana adalah salah satu penyebab yang menjadikan perubahan iklim dan juga faktor utama terjadinya pemanasan global. Produksi emisi karbon sangat erat kaitannya dengan aktivitas manusia. Dilihat dari sudut pandang dunia, para ilmuwan dari Global Carbon Project mengatakan pada COP27 yang dilaksanakan di Mesir, November tahun 2022, emisi karbon sempat turun saat pandemi covid karena diberlakukannya pembatasan aktivitas. Namun, itu tidak bertahan lama karena emisi karbon kembali meningkat. Menurut data GtCO2 tahun 2021, Indonesia menduduki sebagai negara dengan emisi karbon kumulatif terbesar kelima setelah Brazil. Tidak heran jika emisi karbon yang meningkat menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim dan meningkatnya suhu bumi di Indonesia.
Pada April 2021, pada KTT Pemimpin tentang Iklim, Bapak Joko Widodo mengumumkan inisiasi investasi transisi energi melalui pengembangan biofuel. Biofuel berasal dari bahan organik, termasuk padatan, cairan, dan gas. Mereka dapat bersumber dari tumbuhan, hewan, dan bahkan makanan manusia seperti gula, rambutan, dan pati, antara lain. Biofuel dianggap sebagai sumber energi terbarukan yang berpotensi mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan selanjutnya menurunkan emisi karbon. Pemanfaatan biofuel telah mendapatkan perhatian yang signifikan dalam diskusi transisi energi yang sedang berlangsung.
Salah satu program yang dicanangkan Presiden Jokowi terkait pemanfaatan biofuel adalah program Biotenol Tebu Ketahanan Energi (Bioetanol dari Tebu untuk Ketahanan Energi). Program ini diperkenalkan secara resmi dalam kunjungannya ke PT Energi Agro Nusantara (Enero) di Mojokerto, Jawa Timur, Jumat, 4 November. Presiden berharap program ini berjalan sesuai rencana, dimulai dari campuran bioetanol (E5) 5% dalam bahan bakar motor, kemudian ditingkatkan menjadi E10, E20, dan seterusnya.
Program Bioetanol dari Tebu untuk Ketahanan Energi bertujuan untuk meningkatkan produksi bioetanol nasional dari 40.000 kiloliter pada tahun 2022 menjadi 1,2 juta kiloliter pada tahun 2030. Bioetanol berpotensi menjadi bahan bakar campuran berbasis bensin. Hal ini berdasarkan studi yang dilakukan di Brazil, dimana energi yang diperoleh dari satu ton tebu setara dengan 1,2 barel minyak mentah. Jokowi menyatakan, “Jika kita berhasil dengan tebu, kita dapat lebih meningkatkan campuran B30 dari kelapa sawit, yang akan meningkatkan ketahanan energi di Indonesia.”
Bioetanol dari Program Ketahanan Energi Tebu diharapkan dapat menjadi solusi peningkatan produksi bioetanol nasional dari 40.000 iloliter pada tahun 2022 menjadi 1,2 juta kiloliter pada tahun 2030, dan berpotensi menjadi campuran bensin. Hal ini berdasarkan studi yang dilakukan di Brazil, dimana energi yang dihasilkan dari satu ton tebu setara dengan 1,2 barel minyak mentah. Jokowi menyatakan, “Jika tebu berhasil, campuran B30 dari minyak sawit dapat lebih ditingkatkan, yang akan meningkatkan ketahanan energi di Indonesia.”
Selanjutnya, dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo juga mengadvokasi transformasi menuju energi terbarukan, yaitu energi yang berasal dari sumber alam dan mampu menghasilkan lebih dari tingkat konsumsi kita. Ini umumnya dikenal sebagai energi terbarukan. Sebagai contoh, pada tahun 2022, Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan untuk pembangkit listrik, di mana air digunakan untuk menghasilkan listrik. Pengembangan energi terbarukan secara bertahap akan ditingkatkan dengan mempertimbangkan kesiapan sistem ketenagalistrikan setempat, khususnya terkait Variable Renewable Energy (VRE) yang bersifat intermiten, untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. pemerintah dan pemangku kepentingan terkait sangat menentukan keberhasilan transformasi sektor ketenagalistrikan, terutama dalam menghadapi era transisi energi,” pungkas Jisman.
Ada tiga faktor utama yang sangat mendukung transisi energi ini: akses, teknologi, dan pendanaan. Dengan ketiga fokus tersebut, G20 diharapkan dapat mencapai kesepakatan bersama untuk mempercepat transisi energi global dan memperkuat sistem energi global agar lebih berkelanjutan. Hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan, baik dengan maupun tanpa mengabaikannya.
Bukan hanya pemerintah saja yang berperan dalam peralihan energi ini, tetapi masyarakat juga seharusnya menjadi motor penggerak agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Pemerintah melaksanakan kampanye untuk mengubah budaya, pandangan, dan kebiasaan masyarakat agar dampak perubahan iklim dapat mempengaruhi setiap individu, meskipun dalam tingkatan yang berbeda-beda.
Dengan adanya kemudahan penyebaran informasi, kesadaran akan penyebab perubahan iklim dan upaya untuk menghindari atau mengatasi konsekuensinya semakin dapat diakses oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, banyak orang menyadari pentingnya transisi ke energi terbarukan untuk mendukung pertumbuhan rendah karbon. Pelaku bisnis, industri, dan UMKM dianggap harus didorong untuk menggunakan energi terbarukan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia.
Mahendra Siregar, ketua Komisi OJK, menjelaskan bahwa OJK berperan dalam mendorong proses transisi energi terbarukan di ASEAN. OJK secara aktif berkomunikasi mengenai pentingnya mendukung transisi energi secara bertahap, terutama dalam mengurangi penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, sambil memastikan pertumbuhan sosial dan ekonomi di ASEAN tidak terganggu.
“OJK dan Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyampaikan pandangan Indonesia pada setiap pertemuan Komite Taksonomi ASEAN,” ujar Mahendra. Mahendra melanjutkan, upaya tersebut selama ini mendapat dukungan dari lembaga jasa keuangan baik dalam negeri maupun luar negeri seperti kesediaan dan kerelaan untuk membantu membiayai program penghentian penggunaan bahan bakar fosil. Mahendra juga mengimbau negara-negara anggota ASEAN untuk mendukung ATSF versi 2 dengan menjadikannya acuan dalam mengembangkan taksonomi nasional yang dapat menarik berbagai investasi dalam dan luar negeri serta mendukung pembangunan berkelanjutan di ASEAN. Indonesia dan ASEAN harus dapat memimpin dengan memberi contoh dan menerjemahkan komitmen mereka pada keuangan berkelanjutan menjadi tindakan nyata, proyek dan manfaat dalam hal sosial, lingkungan dan bisnis.
Maka dari itu, sekali lagi ditekankan bahwa perlu adanya kerjasama antara pemerintah juga masyarakat dalam menggerakkan transisi energi. Bukan hanya itu, kerjasama antar negara juga tidak kalah pentingnya dalam menyukseskan tujuan ini. Jika ini berhasil, maka emisi karbon yang melunjak, akan sedikit demi sedikit berkurang dan akan memperbaiki tatanan kehidupan kita. Jika bukan dari sekarang kita bergerak, maka kapan lagi? Kesadaran adalah hal yang paling utama dalam menyukseskan transisi ini. Demi Indonesia yang bersih, demi Indonesia yang lebih baik.
Ikuti tulisan menarik Rissa Sahara lainnya di sini.
