Satoe Djoeni (Bagian 5)

Bagian kelima petikan pidato Bung Karno tentang Pancasila pada 1 Juni 1945. Indonesia merdeka adalah bukan kaum kapitalis merajalela, malainkan semua orang cukup makan, semua orang cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, di pangkuan pertiwi.

30 Mei - 1 Juni 1945, Dokoritsu Zyumbi Tyoosakai, sebuah lembaga bentukan Jepang, yang dipropagandakan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, sebagai kedok Jepang menjajah Indonesia, bersidang. Sidang diadakan Jepang seolah-olah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan mengundang pemimpin-pemimpin rakyat menyampaikan pemikiran-pemikiran tentang dasar negara, yang sebenarnya baru dilakukan Jepang setelah mulai mengalami kekalahan di banyak titik dalam Perang Dunia II demi simpati, menjatuhkan Indonesia pada balas budi ketika kemerdekaan seperti terwujud atas bantuan Jepang. 

Pada hari ketiga, 1 Juni 1945, Bung Karno berpidato dan menyampaikan ide-ide termasuk menjabarkan Pancasila sebagai nilai asli Indonesia, digali dari Indonesia, dan mungkin menjadi ideologi. Setelah Indonesia merdeka, lima sila tersebut benar disepakati menjadi dasar Indonesia.

Berikut petikan pidato Bung Karno, yang saya tulis kembali dalam bagian-bagian. Ini adalah bagian kelima, menyambung bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang telah saya tulis empat hari lalu berturut-turut.

Bagian kelima, Indonesia merdeka adalah bukan kaum kapitalis merajalela, malainkan semua orang cukup makan, semua orang cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, di pangkuan Ibu Pertiwi.

...

Prinsip nomor 4 sekarang saya usulkan. Saya dalam tiga hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip : tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka.

Saya katakan tadi, prinsipnya San Min Chu I ialah Minstu, Min-chuan, Min Sheng berarti nasionalisme, demokrasi, sosialisme. Maka prinsip kita harus, apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, Saudara-Saudara? Jangan Saudara kira kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat di negara-negara Eropa ada badan perwakilannya ada ‘parlementaire democratie’, tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis merejalela?

Di Amerika ada suatu badan perwakilan rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat! Tak lain tak bukan sebabnya ialah oleh karena badan-badan perwakilan rakyat yang diadakan di sana itu sekedar mengikuti resepnya Fransche Revolutie. Tak lain dan tak bukan yang dinamakan demokrasi di sana itu hanyalah ‘politieke democratie’ saja, semata-mata tidak ada ‘sociale rechtvaardigheid’, tidak ada keadilan sosial, tidak ada ‘ekonomische democratie’ sama sekali.

Saudara-Saudara, saya ingat akan kalimat seorang pemimpin Prancis, Jean Jaures, yang menggambarkan ‘politieke democratie’ dalam Parlementaire Democratie berarti tiap-tiap orang mempunyai hak sama. Hak politik yang sama, tiap-tiap orang boleh memilih, tiap-tiap orang boleh masuk dalam parlemen. Tetapi adakah sociale rechtvaardigheid, adakah kenyataan kesejahteraan di kalangan rakyat? Maka oleh karena itu Jean Jaures berkata lagi, “ Wakil kaum buruh yang mempunyai hak politik itu, di dalam parlemen, dapat menjatuhkan Minister (maksudnya Perdana Menteri atau pemimpin pemerintahan/pemimpin lembaga eksekutif, red). Ia seperti raja! Tapi di dalam dia punya tempat bekerja, di dalam pabrik, dia dibikin werkloos (tanpa/kehilangan pekerjaan, Bahasa Belanda, red). Sekarang ia menjatuhkan Minister, besok dia dapat dilempar keluar ke jalan raja, keluar pabrik, tidak dapat makan suatu apa.”

Adakah keadaan yang demikian ini yang kita kehendaki?

Saudara-saudara, saya usulkan, kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni ‘politiek-economische democratie’ yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama membicarakan tentang hal ini. Apakah yang dimaksud Ratu Adil? Yang dimaksud dengan faham Ratu Adil ialah social rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jika kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal ‘sociale rechtvaardigheid’ (keadilan sosial, Bahasa Belanda, red) ini, yaitu bukan saja persamaan politik, Saudara-Saudara, tetapi juga di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang akan kita buat hendaknya bukan badan permusyawaratan politik demokrasi saja, tetapi badan permusyawaratan yang bersama masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid.

Kita akan bicarakan hal-hal bersama-sama, Saudara-Saudara, di dalam badan permusyawaratan. Saya ulangi, segala hal akan kita selesaikan, segala hal! Juga dalam urusan kepala negara, saya terus terang, saya tidak akan memilih monarchie (bentuk pemerintahan kerajaan, red). Apa sebab?! Oleh karena monarchi ‘vooronderstelt erfelijkheid’, turun-temurun. Saya seorang Islam, saya menghendaki mufakat! Maka saya minta supaya tiap-tiap kepala negara pun dipilih.

Tidakkah Islam mengatakan bahwa kepala-kepala negara, baik kalif (pemimpin negara, red), maupun amirul mu’minin (pemimpin kaum Islam,red) harus dipilih oleh rakyat? Tiap-tiap kepala negara kita pilih. Jika suatu hari Ki Bagoes Hadikoesoemo misalnya, menjadi kepala negara Indonesia, dan mangkat, meninggal dunia, jangan anaknya Ki Bagoes Hadikoesoemo otomatis menggantikan Ki Hadikoesoemo. Maka oleh karena itu, saya tidak mufakat kepada prinsip monarchie.

...