sucahyo adi swasono

Pegiat Komunitas Penegak Tatanan Seimbang (PTS); Call Center: 0856 172 7474

Bergabung Sejak: 26 Maret 2022

Senin, 25 September 2023 12:25 WIB

Menimbang Kandidat Presiden Pemilu 2024

Pemilu Presiden pada prinsipnya hanya akan bicara soal relasi impersonal antara pemilih dan yang dipilih secara individu atau pribadi. Pemilu Presiden tak akan begitu besar dipengaruhi oleh gerbong partai pengusung yang berkoalisi sekalipun.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Pemilu Presiden yang sekaligus Wapresnya dalam satu paket dengan pemilu legislatif bakal digelar pada 14 Februari 2024, dengan catatan bila tak ada aral yang melintang untuk dilaksanakan.

Hasil pemilu yang paling ditunggu-tunggu publik adalah pemilu Presiden/Wapres dalam memastikan siapakah yang bakal menjadi presiden/wapres terpilih untuk menggantikan tampuk kekuasaan presiden/wapres petahana. Lebih-lebih, sang petahana pada Pemilu 2024 sudah menjalani dua periode, yakni pada 2014-2019 dan pada 2019-2024, sehingga presiden terpilih baru yang bakal menggantikan Jokowi sangat dinanti-nanti oleh segenap masyarakat Indonesia Nusantara yang pluralistik. Di kedua periode dimaksud presidennya adalah sama, yakni Jokowi. Hanya wapresnya di periode pertama adalah Jusuf Kalla, periode berikutnya adalah Ma'ruf Amin.

Jelang kurang lebih 5 bulan menuju hari H Pemilu 2024, setidak-tidaknya sudah dipastikan 3 Capres yang akan berkontestasi di Pemilu 2024 kali ini, yakni Parabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang baru saja mendeklarasikan pasangan cawapresnya dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), pada Sabtu, 2 September 2023 di Hotel Majapahit Surabaya Jatim. Tinggal dua capres berikutnya yang belum menentukan cawapresnya.

Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam sejarah Pemilu Indonesia yang kali pertama digelar pada 1955 hingga Pemilu kali terakhir pada 2019, ada catatan unik yang perlu dikemukan di artikel ini. Keunikan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Belum pernah terjadi, pemenang Pemilu di sepanjang sejarah Pemilu Indonesia, jawaranya adalah dari partai yang berhaluan agamais atau partai sektarian. Belum pernah terjadi.
Rerata pemenang Pemilu adalah partai yang berhaluan nasionalis.
Golkar yang bukan sebagai partai, sejak Pemilu 1977 hingga Pemilu 1997 bisa tampil sebagai kontestan Pemilu dan selalu menang dalam mendulang suara mengalahkan dua partai kontestan pemilu, yakni PPP dan PDI. Debut Golkar kali pertama sebagai kontestan Pemilu yang bukan partai dimulai pada Pemilu 1971 bersaing dengan 9 partai kontestan Pemilu.
Kalaupun presiden terpilih dari hasil Pemilu 1999 sempat dari kalangan agamais, yakni terpilihnya mendiang Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai sosok ulama yang pluralis, dan jauh dari warna sektarianisme sekaligus pendiri PKB, itupun lantaran ada unsur terpaksa dan dipaksakan.
Artinya, sebelum diterapkan mekanisme Pilpres Langsung, partai pemenang pemilu yang pada waktu itu adalah PDI Perjuangan, mestinya bisa melenggangkan capresnya (biasanya ketua umum partai) yang dalam hal ini adalah Megawati Sokarnoputri melalui Sidang Umum MPR.
Namun karena boleh jadi menangnya PDI Perjuangan saat itu tidak sampai sebagai mayoritas di parlemen (hanya mendulang 153 kursi), maka celah tersebut dimanfaatkan oleh sang ambisius Amien Rais yang sukses duduk sebagai Ketua MPR dengan manuver politiknya, yakni dengan menggalang kaukus "Poros Tengah" untuk menghadang Megawati agar tak bisa melenggang menjadi Presiden pada Pemilu 1999.
Alih-alih, Gus Dur terpilih menjadi presiden dari hasil voting Sidang Umum MPR 1999 dengan perolehan suara 60 lebih banyak dari Megawati.
Padahal, syarat untuk bisa menjadi presiden, salah satunya adalah: Sehat Jasmani dan Rohani. Sementara fisik Gus Dur saat itu sudah tak memenuhi syarat alias sudah payah, yakni tak bisa melihat, untuk berjalan saja pun sulit, dan setahun sebelumnya, Gus Dur baru sembuh dari stroke.
Hasil Pemilu 1999 menghantarkan Gus Dur menjadi presiden yang hanya sepanjang 20 Oktober 1999 setelah dilantik, hingga 23 Juli 2001 pasca dimakzulkan melalui Sidang Istimewa MPR. Kemudian digantikan oleh Megawati yang sebelumnya adalah wakil presiden Gus Dur.
Sebagai pengganti Gus Dur, Megawati berpasangan dengan Hamzah Haz sebagai wakil presiden hingga habis masa jabatan di sisa waktu pasca Gus Dur dilengserkan.
Hanya Gus Dur sebagai presiden Indonesia pertama dan satu-satunya hingga saat ini yang memiliki disabilitas.

Itulah sekilas tentang keunikan Pemilu Indonesia di sepanjang sejarah Pemilu di negeri ini.

Siapakah yang Bakal Tampil Menjadi Presiden di Pemilu 2024?

Berkaca dari sejarah Pemilu di negeri ini yang memiliki keunikan dalam pelaksanaannya, maka saya mencoba menimbang-nimbang terhadap ketiga capres yang sudah dipastikan bakal berkompetisi di ajang Pemilu 2024 bila memang benar-benar terlaksana pada 14 Februari 2024.

Artinya, bila tak ada kendala yang menghadang dalam pelaksanaan Pemilu dimaksud, atau tak ada aral yang melintang untuk direalisasikan. Sebab, manusia hanya bisa merencanakan, Tuhan jualah yang memberi kesempatan dan yang menentukan.

1. Prabowo Subianto

Sebagai capres pada Pemilu 2024, pencalonan Prabowo terhitung sudah beberapa kali. Pertama, dimulai saat dirinya akan mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden Indonesia dari Partai Golkar pada konvensi Capres Golkar tahun 2004. Meskipun lolos, pada akhirnya Prabowo kalah suara oleh Wiranto.

Kedua, Gerindra sebagai pengusung Prabowo untuk menjadi capres pada Pemilu 2009, namun pada akhirnya menjadi cawapres pendamping capres Megawati, dan berujung dengan kekalahan. Pemenang Pemilu Presiden 2009 saat itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih populer dengan sebutan SBY.

Ketiga, maju sebagai capres pada Pemilu Presiden 2014 yang kali ini berpasangan dengan Hatta Rajasa sebagai cawapresnya. Kembali Prabowo mengalami kekalahan dalam pertarungan di Pemilu Presiden 2014. Dan, pemenangnya adalah Joko Widodo yang lebih populer sebagai Jokowi.

Keempat, berpasangan dengan Sandiaga Uno sebagai cawapres, Prabowo kembali tampil maju sebagai capres dalam Pemilu Presiden 2019. Sekalipun Prabowo-Sandi mendapat dukungan yang signifikan, namun kembali kalah, dan Jokowi terpilih menjadi Presiden untuk kali kedua.

Lantas bagaimana kans Prabowo pada Pemilu Presiden 2024 mendatang? Sejak dideklarasikan oleh PBB sebagai anggota koalisi partai pengusung Prabowo sebagai capres (30 Juli 2023), hingga saat ini Prabowo masih belum mendapatkan pasangan cawapres yang akan mendampinginya di Pemilu Presiden 2024.

Ada beberapa hal yang saya katakan begitu beratnya Prabowo untuk bisa tampil sebagai pemenang Pemilu Presiden 2024 dengan timbangan sebagai berikut:

Reputasi Prabowo dengan track record-nya tak begitu bagus sebagai mantan jendral TNI. Kecepatan menjadi jendral (Mayjen) dalam karirnya sebagai prajurit TNI sebelum dipecat, tergolong istimewa hanya karena sebagai menantu Soeharto sang presiden Orde Baru. Ini berarti pula bahwa riwayat kehidupan Prabowo akan selalu lekat dengan circle-nya Cendana yang kental sebagai penguasa Orde Baru selama 32 tahun, dan telah dimaklumi dalam sejarah.
Sebagai mantan serdadu TNI berpangkat Mayjen hingga harus diberhentikan resmi dari dinas keprajuritan dengan putusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) , tentunya sudah mengganggu reputasi maupun integritasnya sebagai perwira sebagaimana dalam prinsip dasar kepemimpinan TNI, salah satu dari 11 Asas Kepemimpinan, yakni: Satya, sikap loyal yang timbal balik, dari atasan terhadap bawahan dan dari bawahan terhadap atasan dan ke samping. Pun demikian terhadap prinsip-prinsip dalam Sapta Marga Prajurit TNI yang semestinya digenggam dan dimplementasikan.
Pemberhentian Prabowo sebagai perwira tinggi dari dinas keprajuritan TNI, mengundang pertanyaan terhadap dedikasinya sebagai pengemban doktrin Tridarma Ekakarma (pengabdian tiga matra dalam satu jiwa, tekad dan semangat perjuangan TNI) yang merupakan alat negara bidang pertahanan-keamanan.
Belum lagi bila Prabowo dikaitkan dengan ayahnya, Soemitro Djojohadikoesoemo, "pembangkang" yang bergabung dengan PRRI/Permesta yang diproklamirkan pada 15 Februari 1958 di Padang, Sumatra Barat, sebagai pemerintah tandingan RI di bawah kepemimpinan Soekarno.
Maka, untuk bisa tampil sebagai pemimpin bangsa/negara adalah suatu hal yang masih patut dipersoalkan dan dipertimbangkan.
Sehingga poin-poin yang lekat dan meriwayati Prabowo Subianto cukup berat dalam pencapresannya di Pemilu Presiden 2024 mendatang sebagai pencapresan untuk kali kesekian yang sebelumnya selalu berujung pada kegagalan.

Dan, sejarah telah mencatat, belum terhapus tentang siapa sosok Praboowo Subianto dalam hal rekam jejak negatifnya yang lebih menonjol daripada hal positifnya sebagai warga negara yang memang mempunyai hak yang sama dengan lainnya untuk maju sebagai Capres RI di kancah Pemilu 2024.

2. Ganjar Pranowo

Sosok Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDI Perjuangan dimulai sejak 1996. Pernah duduk sebagai legislator lantaran sebagai penerima mandat PAW pada 2004, menggantikan rekan separtainya, Jakob Tobing yang ditugaskan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi dubes untuk Korea Selatan. Di samping itu, pada 2004 Ganjar Pranowo sempat tidak lolos saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR-RI.

Mantan gubuner Jateng 2 periode (2013-2023) penganut filosofi "Hitam-Putih" yang merupakan simbol ketegasan dalam bersikap dan berkeputusan manakala menghadapi problematika kehidupan dengan segala aspek yang terlingkup di dalamnya, dalam artian menghindari bersikap dan berkeputusan yang "abu-abu". Dan, hal itu telah disimbolkan ke dalam sebuah kemeja garis "hitam-putih" vertikal sebagai pakaian khusus sekaligus identitas yang akan dikenakan selama kontestasi Pilpres 2024.

Berikut ini track record secara hitam-putih bagi seorang Ganjar Pranowo sebagai capres di Pemilu Presiden 2024, yakni sebagai berikut:

Terpilih menjadi Gubernur Jateng masa bakti 2013-2018, berpasangan dengan Heru Sudjatmiko yang dikenal dengan tagline "mboten korupsi mboten ngapusi" (tidak korupsi tidak membohongi), dengan perolehan suara 48,82%.
Kembali terpilih menjadi Gubernur Jateng masa bakti 2018-2023, berpasangan dengan Taj Yasin Maimoen dengan perolehan suara 58,78% , mengusung visi "Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi" (Tetap tidak Korupsi Tidak Membohongi), dan berakhir masa jabatannya pada 5 September 2023.
Selama periode pemerintahan Ganjar, tingkat laporan LKHPN di provinsi Jateng pada periode 2018 dan 2022, selalu mencapai 100%.
Merubah pola promosi jabatan menjadi lebih transparan dan efektif, membuat kurikulum antikorupsi, serta membuat desa antikorupsi.
Kebijakan penutupan jembatan timbang di Jawa Tengah sejak Mei 2014 setelah memergoki sendiri terjadinya pungutan liar oleh petugas Dishub di Subah, sekalipun berisiko dengan hilangnya pendapatan bagi Jawa Tengah sebesar 10,118 miliar.
Memanfaatkan media sosial Twitter guna berkomunikasi dengan publik, dan meminta para pejabat untuk aktif di media sosial agar bisa cepat menerima komplain dari warga, serta menanggapi dan mengetahui informasi terbaru dari daerah masing-masing. Di samping itu, melalui media sosial akan dapat mendengarkan masukan, kritik, bahkan mendengarkan protes dari masyarakat yang tidak suka dengan kebijakannya dalam memimpin Jawa Tengah.
Ganjar menerapkan kredit pembiayaan dari Bank Jateng bagi UMKM dengan produk KUR Mitra 25 yang dikenakan bunga 7% per tahun, sementara Mitra 02 sebesar 2% tanpa agunan dan tanpa biaya administrasi. Bunga kredit ini tercatat sebagai yang terendah se Indonesia, dan kini banyak ditiru pemerintah daerah lain di seantero tanah air, bahkan mendapatkan perhatian dan apresiasi dari Presiden Jokowi.
Ganjar Pranowo memimpin 3.000 pelajar yang menggelar aksi antikorupsi. Dalam kegiatan itu, Ganjar mengajak ribuan pelajar menempel stiker anti korupsi di sejumlah mobil dinas Pemprov Jateng. Ganjar menjelaskan tujuan dari penempelan stiker anti korupsi itu. Selain untuk selalu mengingatkan, stiker tersebut juga doa untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jateng.
Pada 2015, KPK memberi penghargaan Ganjar sebagai pelapor gratifikasi terbanyak. Prestasi itu diberikan atas keseriusan Ganjar dalam mengendalikan pemberian gratifikasi kepada gubernur maupun pejabat Pemprov Jateng. Bahkan, budaya parcel lebaran di Pemprov Jateng, sekarang sudah tak ada lagi.
Ganjar membuat terobosan yaitu mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang berjumlah lebih dari 40 ribu di Pemprov Jateng berzakat (berdasarkan PP Nomor 14 tahun 2014, Inpres Nomor 3 tahun 2014, dan Imbauan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo). Pendapatan setiap ASN dipotong langsung 2,5 persen. Perbulan terkumpul Rp 1,6 miliar yang digunakan untuk bantuan kebencanaan, perbaikan rumah tak layak huni (RTLH), pendidikan dan pondok pesantren, masjid, bidang kesehatan, dan lain-lain.
Pada 2016, Ganjar mencanangkan program pembentukan desa tangguh bencana. Targetnya adalah hingga tahun 2018 seluruh desa dari 2204 desa rawan bencana di Jateng sudah terbentuk desa tangguh. Selain itu, Ganjar juga membentuk 100 desa berdikari yakni kawasan desa yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki baik pariwisata hingga sumber daya alam dan energi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Di bidang kesehatan, Ganjar mencanangkan pembangunan RS modern bertaraf internasional di Masjid Agung Jawa Tengah ( MAJT). Selain itu, Ganjar Pranowo juga meluncurkan program "Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng" yang ia gagas di awal pemerintahannya.
Kebijakan Ganjar lainnya, yakni membuat Kartu Tani. Dalam kartu ini ada data identitas petani, luas lahan, jenis tanaman, dan kebutuhan pupuk. Di luar petani tak ada yang bisa mengakses pupuk bersubsidi sehingga mengeliminir kejahatan dan penyalahgunaan wewenang. Presiden Jokowi kemudian mengapresiasi dan menjadikan kartu tani ke dalam program nasional.
Mencuatnya kasus sengketa Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Rembang, menjadikan Ganjar dianggap kurang komunikatif dalam menanggapi kasus sengketa Semen Indonesia dengan warga Rembang sejak 2015.
Tudingan Walhi terhadap Ganjar terkait dengan kasus sengketa Semen Indonesia adalah bahwa Ganjar selaku Gubernur Jateng telah mempermainkan hukum demi kepentingan industri, mengeluarkan kebijakan yang berisiko tinggi bagi rakyat dan lingkungan hidup dengan mengabaikan suara rakyat, khususnya para petani yang selama ini dengan jiwa dan raganya mempertahankan tanah, air dan sumber kehidupannya.
17 Januari 2017, Ganjar menerbitkan SK yang membatalkan adendum yang pernah dikeluarkan sebelum berisi tentang penundaan proses pendirian pabrik Semen Indonesia di Rembang sampai diterbitkan SK izin yang telah disesuaikan dengan putusan PK MA.
Izin baru dengan sedikit perubahan wilayah kembali diterbitkan pada 23 Februari 2017, dianggap sebagai preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Bahkan, Direktur LBH Semarang, Zainal Arifin menyebut izin lingkungan baru itu cacat hukum dan bentuk arogansi gubernur.
Memasuki masa Pandemi COVID-19, langkah cepat diambil Ganjar Pranowo guna antisipasi dengan program-program dan inisiasi yang terus digerakkan, diantaranya adalah: Sentra Vaksinasi Ghradika, Jogo Tonggo, Call Center, Aplikasi Joss, Panggung Kahanan, hingga Lapak Ganjar.
Saat Ganjar mengemukakan akan menyediakan Makam Pahlawan bagi tenaga medis yang meninggal akibat COVID-19, menuai kritik dari sebagian masyarakat dimana kritik tersebut esensinya adalah: lebih baik Ganjar fokus penyediaan APD bagi tenaga medis ketimbang penyediaan makam. Atas kritikan tersebut, Ganjar menimpali dan menyebut pihak yang mengkritiknya telah melakukan provokasi.
Terhadap konflik Wadas, Ganjar Pranowo mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Pada 15 Juli 2021, warga Desa Wadas melalui Gerakan Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) menuntut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang atas diterbitkannya SK Gubernur tentang lokasi pengadaan tanah Bendungan Bener. Tuntutan tersebut ditolak oleh PTUN Semarang melalui putusan pada 30 Agustus 2021.
Pada 14 September 2021, warga Wadas melakukan kasasi atas putusan tersebut. Kuasa hukum Wadas, Hasrul Buamona, beranggapan bahwa putusan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan menganggap bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan aspek pengelolaan ruang hidup yang baik dan sehat.
Tentang kasus E-KTP yang menyebut-nyebut keterlibatan Ganjar, ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan pihaknya sampai saat ini belum menemukan bukti keterlibatan Ganjar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. "Sampai hari ini kita belum menemukan ada bukti atau tidak. Enggak boleh kita menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa ada bukti," ujar Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022).
Dalam sebuah siaran yang diselenggarakan oleh Deddy Corbuzier, Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa ia tidak sengaja membagikan video porno ke akun Twitternya. Saat salah satu pengikutnya menanyakan mengapa ia menontonnya. Ganjar Pranowo justru menjawab bahwa dimanakah letak kesalahannya karena ia sudah dewasa dan telah memiliki istri, dan kemudian menyatakan bahwa menonton (film porno) bagi orang dewasa terkadang diperlukan. Dikarenakan hal ini, Ganjar Pranowo dianggap telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena menyebarkan film yang mengandung unsur pornografi.
Ganjar menolak tim nasional (timnas) Israel ikut berlaga pada Piala Dunia U-20 di Indonesia. Pada tanggal 23 Maret 2023 di Semarang, Ganjar meminta panitia bersama pihak terkait untuk mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tetap berjalan tanpa kehadiran timnas Israel di Indonesia.
Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan para kepala daerah lain yang sebelumnya telah menandatangani kesiapan jadi host (hostly agreement) Piala Dunia U-20. Ganjar sendiri tidak menandatangani persetujuan tersebut, meskipun Surakarta menjadi tuan rumah penyelenggara.

Itulah "hitam-putih"-nya seorang Ganjar Pranowo, Capres PDI Perjuangan yang masih belum menemukan dan menetapkan pasangan cawapres untuk maju di Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2024.

3. Anies Baswedan

Setelah mengenyam pendidikan di bidang ilmu politik dan pemerintahan, Anies berkarier sebagai akademisi. Ia menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina selama delapan tahun, dan menggagas gerakan Indonesia Mengajar. Ia kemudian ikut serta dalam konvensi calon presiden yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat pada tahun 2013. Pada bulan Oktober 2014, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja, namun dicopot dua tahun kemudian.

Anies dan Sandiaga Uno diusung oleh PKS dan Gerindra, dan memenangkan pemilihan umum gubernur DKI Jakarta tahun 2017 mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (BTP/Ahok). Beberapa pengamat menilai bahwa kampanye ini sarat dengan politisasi isu SARA. Sebagai gubernur, Anies mengubah sistem sewa rumah susun, membatalkan beberapa proyek reklamasi di Teluk Jakarta, membentuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), memfokuskan pembangunan sumur resapan untuk menanggulangi banjir Jakarta, dan membangun Stadion Internasional Jakarta. Melanjutkan janji kampanyenya, ia mengimplementasikan program pembentukan wirausahawan baru melalui OK Oce.

Pada bulan September 2022, Anies menyatakan bahwa dirinya siap mencalonkan diri menjadi Presiden Indonesia pada pemilihan presiden tahun 2024. Ia dideklarasikan sebagai bakal calon Presiden oleh Partai NasDem pada bulan Oktober 2022, beberapa bulan sebelum tahapan pemilihan presiden secara resmi dimulai.

Anies tidak melanjutkan sejumlah kebijakan Basuki, di antaranya seperti: rutin merekam rapat lalu mengunggahnya, yang tidak dilanjutkan oleh Anies karena menilai hal itu banyak mudharatnya, rumah susun sistem sewa di zaman Basuki untuk rakyat kurang mampu dengan biaya hanya Rp 5--15 ribu per hari yang dana tersebut untuk pemeliharaan dan kebersihan rusun, dirubah oleh Anies menjadi sistem beli dengan DP Rp 0 dan cicilan bunga flat 5% dengan harga Rp 200 jutaan untuk ukuran 23,8 m2 dan Rp 400 jutaan untuk ukuran 34,3 m2, yang sampai penghujung masa jabatannya Anies hanya sekitar 1% dari target awalnya yang rampung dibangun, dan reklamasi sejumlah pulau buatan yang dibatalkan pula oleh Anies.
Selama berkampanye, Anies dikenal mengusung gagasan "Maju Kotanya, Bahagia Warganya". Ia mengusung berbagai program dan kebijakan, seperti pembangunan Kampung Akuarium, revitalisasi pasar tradisional, penutupan Hotel Alexis terkait bisnis prostitusi, pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP, pembangunan Stadion Internasional Jakarta, dan lain-lain.
Termasuk pula peningkatan pelayanan terhadap Kartu Jakarta Pintar, sehingga berubah namanya menjadi KJP Plus. Perizinan terhadap proyek reklamasi 13 pulau di Teluk Jakarta juga dilakukannya pada 26 September 2018.
Anies memberikan program untuk masyarakat Jakarta dalam memiliki rumah dengan uang muka atau Down Payment (DP) ringan, bahkan bernilai nol. Program ini diklaim menarik bagi warga karena sulitnya mendapatkan rumah terjangkau di Jakarta. Namun, program ini mengundang banyak kritik dan diketahui memiliki ketidakkonsistenan. Anies awalnya mengajukan nama "DP Nol Persen", akan tetapi dianggap melanggar aturan Bank Indonesia. Ia kemudian mengubahnya menjadi "DP Nol Rupiah", dan kemudian "DP Nol", dengan membuat klaim bahwa masyarakat menyalahartikan idenya dan bahwa "DP Nol Rupiah" tidak sama dengan larangan Bank Indonesia mengenai cicilan "DP Nol Persen".
Anies juga dianggap tidak konsisten apakah rumah yang ditawarkan tersebut rumah tapak atau rumah susun. Ia berkelit bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nantinya tidak akan membangunkan rumah, namun hanya memfasilitasi berbagai transaksi perumahan, sehingga tidak masalah apakah rumahnya rumah tapak atau rumah susun. Oleh Sandi, pernyataan ini diralat kembali bahwa program ini mirip dengan program rumah susun di Singapura, di mana program tersebut berupa pemerintah membangunkan rumah, bukan menjadi fasilitator pembiayaan.
Ide "DP Nol" Anies dianggap tidak masuk akal karena cicilan uang mukanya sendiri dianggap berat untuk dipenuhi oleh rakyat kecil, dengan besar cicilan Rp2.300.000 per bulan. Setelah itu Anies-Sandi dianggap tidak sanggup menunjukkan di wilayah mana program tersebut diwujudkan, dengan pertimbangan adanya lahan kosong cukup luas untuk memfasilitasi program mengatasi backlog 1,3 juta rumah. Ia menegaskan bahwa bank yang akan terlibat dalam membantu rakyat menikmati "DP Nol", namun dikritik karena secara total puluhan triliun uang yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kekuatan finansial Bank DKI yang digadang-gadang akan membantu program ini. Hingga September 2022, hanya 2.322 unit dari target 9.081 unit yang terwujud.
Terkait sistem transportasi, Anies mengusung program OK Otrip yang diresmikan pada 14 Desember 2017. Tarif yang dikenakan pada awalnya adalah Rp5.000 bagi setiap penumpang. Pertama kali dilakukan uji coba sejak Januari sampai Juli 2018 di beberapa titik, seperti Jelambar, Warakas, Duren Sawit, dan Lebak Bulus.
Pada Oktober 2018, Anies mentransformasikan program OK Otrip menjadi Jak Lingko. Kata "Lingko" sendiri bermakna terintegrasi atau terhubungkan yang diambil padanan katanya dari sistem perairan sawah di Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
Anies beranggapan bahwa penamaan OK Otrip tidak mewakili sistem integrasi transportasi. Jak Lingko berlaku bagi seluruh armada yang dibawahi oleh Transjakarta, seperti bus dan angkutan kota. Pada Maret 2022, bus listrik diluncurkan demi mengurangi polusi udara yang berpengaruh terhadap perubahan iklim.
Meski DKI Jakarta merupakan kota metropolitan yang padat akan pemukiman penduduk, akan tetapi Jakarta bisa menghasilkan hortikultura, misalnya beras. Untuk pertama kalinya Jakarta mengekspor beras sebanyak 19 ton ke Riyadh, Arab Saudi, melalui kerja sama antar bisnis oleh PT Food Station Tjipinang Jaya, yaitu Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta dengan Al Raqeeb Universal Group.
Anies membentuk TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) yang beranggotakan 74 orang yang digaji dari dana APBD mencapai Rp 26 miliar. Hal ini berbeda dari era Basuki, di mana TGUPP hanya terdiri dari 9 orang dan gajinya bukan dari APBD melainkan diambil dari anggaran gubernur.
Dalam kampanyenya saat pemilihan gubernur, Anies menyajikan program OK OCE yang menjanjikan terbentuknya 200.000 wirausahawan baru. Sewaktu menjabat, Anies menilai program ini sukses dan melampaui target. Namun klaim Anies tersebut dianggap keliru oleh sejumlah pihak, dikarenakan mekanisme program tersebut yang berubah di saat ia menjabat dimana, kini yang dihitung sebagai wirausahawan baru pada program tersebut adalah semua jumlah pendaftarnya, tanpa perlu adanya pelatihan, permodalan dan dicarikan pemasarannya sebagaimana yang awalnya dijanjikan Anies.
Saat Anies menjabat, ditemukan sejumlah kasus kelebihan bayar yang dilakukan oleh Pemprov DKI, seperti dalam pembelian lem aibon yang mencapai Rp 82,8 miliar. Anies membangun stadion kandang untuk Persija bernama JIS yang sekitar 80% dananya merupakan bantuan dari pemerintah pusat.
Dalam menangani banjir, Anies membangun sumur-sumur resapan. Ia mengkritik kebijakan pendahulunya yang berencana membuat saluran raksasa bawah tanah untuk mengalirkan air hujan ke laut, dengan menilainya itu melawan sunnatullah. Program normalisasi sungai yang telah berjalan dari era Fauzi Bowo diketahui mandek di zaman Anies.
Meningkatnya curah hujan pada akhir Desember 2019 hingga memasuki awal tahun 2020, tepatnya 1 Januari 2020, sejumlah daerah-daerah di Jakarta mengalami banjir. Pengungsi saat itu berjumlah 31.232 orang yang berasal dari 158 kelurahan. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa perlunya melakukan normalisasi sungai di kawasan Sungai Ciliwung. Meski demikian, Anies menjelaskan bahwa normalisasi sungai telah dilakukan di beberapa titik, seperti di Kampung Melayu, Jatinegara, akan tetapi tetap saja mengalami banjir.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, ia menerapkan program sumber daya air untuk pengendalian banjir, antara lain revitalisasi prasarana sumber daya air dengan konsep naturalisasi, pembangunan sumur resapan, meningkatkan revitalisasi kanal, revitalisasi sistem polder, pembangunan tanggul pengaman pantai, dan perbaikan tata kelola air.
Ketika terdeteksi dua pasien positif COVID-19 pertama di Indonesia, Anies mengumumkan pembentukan Tim Tanggap COVID-19. Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor ditiadakan untuk menghindari kerumunan. Diikuti dengan peniadaan kegiatan belajar di sekolah, penghentian operasional kantor, tempat hiburan, dan destinasi wisata yang juga ditutup olehnya pada Maret 2020. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pertama kali diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sekaligus PSBB pertama yang diberlakukan di Indonesia.
Pada Pemilu 2019, Meski sempat digadang-gadang mengajukan diri menjadi calon presiden, Anies memutuskan tidak maju dalam pemilihan presiden 2019 dan tetap kukuh memegang jabatan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama masa jabatannya belum selesai. Menurut pengakuannya, pada 2018, ia sempat ditawarkan untuk menjadi calon presiden hingga calon wakil presiden, namun tawaran itu ditolaknya. Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional, serta Partai Persatuan Pembangunan masing-masing mengaku tidak pernah mencalonkan Anies sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.
Pada pilpres tahun 2019 ini, ia mendukung pasangan Prabowo Subianto dan wakilnya di pemerintahan, Sandiaga Uno. Selain itu, dirinya juga tidak berpartisipasi sebagai tim kampanye atau relawan dalam pencapresan Prabowo.
Nama Anies Baswedan menjadi salah satu kandidat bakal calon Presiden Republik Indonesia setelah Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo melalui Rapat Kerja Nasional Partai NasDem. Pada tanggal 16 September 2022, Anies menyatakan kesiapannya untuk dicalonkan sebagai calon Presiden pada Pemilu Presiden 2024. Pasca mengumumkan keputusannya tersebut, Partai NasDem secara resmi mendeklarasikan Anies sebagai calon Presiden dan dia diberikan kewenangan untuk menentukan calon Wakil Presidennya sendiri.
Pandangan Anies dalam soal perlindungan terhadap warga negara atas kekerasan yang kerap terjadi harus dilihat sebagai warga negara menyerang warga negara lainnya, terjadi bukan soal mayoritas lawan minoritas. Menurutnya negara tidak bisa mengatur perasaan, pikiran, ataupun keyakinan warga negaranya. Namun, negara sangat bisa mengatur cara mengekspresikannya. Dialog antar pemikiran setajam apapun boleh, namun begitu berubah jadi kekerasan maka pelakunya berhadapan dengan negara dan hukum.
Menurut Anies, pendidikan sebagai eskalator ekonomi adalah janji kemerdekaan untuk pencerdasan warga negara diwujudkan Anies dalam beberapa inisiatif. Anies berpandangan bahwa selama empat atau lima dekade terakhir, pendidikan menjadi eskalator sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Ia mencontohkan, kelas menengah atas Indonesia saat ini adalah kelas menengah ke bawah dulunya. Karena pendidikan khususnya pendidikan tinggi-lah status sosial ekonomi dapat naik. Berbeda dengan beberapa dekade lalu, kini eskalator ini tidak bisa lagi dinaiki semua orang karena tingginya biaya pendidikan dan akses pendidikan yang terbatas. Untuk mengatasi maslaha tersebut, Anies Baswedan menelurkan beberapa insiatif pendidikan yang menciptakan perubahan positif di masyarakat.
Inisiatif yang dimaksudkan Anies adalah melalui program sebagai berikut: Indonesia Mengajar, Indonesia Menyala, dan Kelas Inspirasi.
Pandangan Anies tentang Kualtas Manusia Indonesia adalah terkait dengan salah satu janji kemerdekaan, yakni janji kesejahteraan. Menurut Anies titik berangkat kesejahteraan bukan seperti dalam perspektif lama yakni Sumber Daya Alam (SDA), titik berangkatnya adalah kesadaran bahwa garda terdepan untuk meraih kemenangan adalah kualitas manusia. Ia menggunakan istilah kualitas manusia bukan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut dikarenakan karena manusia Indonesia tidak boleh dipandang semata-mata sebagai sumber daya. Kualitas manusia ini hanya bisa diraih lewat pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas itu sebab utamanya bukan karena gedung, buku, kurikulum atau bahasa yang berkualitas. Untuk mendorong hal tersebut menurutnya kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang menggerakkan manusia Indonesia. Kepemimpinan yang menginspirasi, bukan mendikte. Kepemimpinan yang bersifat patron-client tidak lagi cocok untuk kondisi Indonesia saat ini. Yang lebih cocok menurut Anies adalah kepemimpinan yang mampu membuat orang bergerak, turun tangan dan berkontribusi untuk menyelesaikan masalah.
Pemahaman akar rumput dan kompetensi global menurut Anies adalah janji kemerdekaan, yakni janji berperan dalam tingkat global. Menurut Anies Baswedan dahulu pada saat Sumpah Pemuda misalnya, seorang Jawa atau Sunda menjadi Indonesia tanpa kehilangan Jawa atau Sundanya, sekarang kesadaran seperti itu adalah bahwa kita juga warga dunia. Menurutnya kesadaran yang saat ini diperlukan adalah kesadaran melampaui Indonesia (beyond Indonesia). Kepada para mahasiswa Anies sering mengatakan kompetitor mereka bukan lagi dari Universitas yang berada di negeri ini. Kompetitor mahasiswa itu adalah lulusan Melbourne, AS, Tokyo, dan lain-lain yang memiliki kemampuan bahasa, ilmu pengetahuan, dan jaringan internasional. Menurutnya yang penting untuk dimiliki saat ini adalah kompetensi yang bersifat global dan pemahaman akan permasalahan akar rumput yang nyata terjadi di masyarakat. Istilah yang kerap ia kemukakan adalah grass roots understanding and world class competence (pemahaman akar rumput dan kompetensi tingkat dunia).

Itulah beberapa poin-poin plus-minus, positif-negatif rekam jejak seorang Anies Baswedan sebagai Capres di Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2024 yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan telah mencanangkan slogan akronimnya dalam upaya memenangkan kompetisi, yakni: AMIN (Anies-Cak Imin) pada 13 September 2023.

Kans yang Lebih Berpeluang Jadi Presiden Periode 2024-2029

Dalam ilmu matematika dan statistika, peluang dapat disebut dengan probabilitas. Peluang atau probabilitas (probability) merupakan sebuah nilai yang digunakan untuk menghitung besar peluang terjadinya suatu kejadian.

Namun, ini adalah soal politik yang acapkali dikatakan sebagai suatu hal yang sulit ditebak atau diprediksi terhadap peluang seseorang untuk menjadi pemenang dalam berkompetisi di ajang Pemilu Presiden. Dengan kata lain, adalah gampang-gampang susah.

Dan, dalam memprediksi dengan bersandar pada konsep probabilitas, maka konsekuensi logisnya adalah bisa salah dan bisa benar dengan mencermati variabel-variabel pendukungnya. Lebih dominan nilai plusnya ataukah nilai minusnya.

Dengan demikian, maka kans dari ketiga Capres di atas, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan-Cak Imin, prediksi dari timbangan saya sebagai pemerhati politik amatir yang belum berkaliber nasional, apalagi internasional, memberanikan diri untuk memprediksi kemungkinan besar siapakah yang bakal tampil sebagai pemenang alias jawara di Pemilu Presiden 2024 kali ini.

Sebagaimana uraian di muka tentang ketiga kontestan tersebut, maka hipotesa saya adalah sebagai berikut:

Prabowo Subianto, sangat berat untuk bisa tampil sebagai pemenang.
Anies Baswedan-Cak imin yang dalam poin-poin sebagai varibel bernilai positif yang mendukung untuk menjadi pemenang: kecil kemungkinannya. Sebab, konsep yang dikemukakan sebagai pandangan politik kebangsaan, masih diwarnai sektarianisme, selalu bersifat retoris belaka, dan belum teruji dalam tataran praktis.
Ganjar Pranowo, kans untuk menjadi pemenang cukup terbuka dengan mencermati kiprahnya yang lebih banyak teruji di tataran praktis-pragmatis daripada retoris, serta nampak nuansa nasionalisnya dalam pandangan politik kebangsaannya, meski belum begitu meluas hingga skala nasional maupun internasional sebagai calon presiden Indonesia Nusantara. PR bagi Ganjar hanya tinggal bagaimana pandai-pandai memilih pasangan wapresnya dalam rangka meningkatkan pendulangan suara dari konstituen yang bersimpati pada dirinya.

Kali terakhir, Pemilu Presiden pada prinsipnya hanya akan bicara soal relasi impersonal antara pemilih dan yang dipilih secara individu atau pribadi. Pemilu Presiden tak akan begitu besar dipengaruhi oleh gerbong partai pengusung yang berkoalisi sekalipun.

Sejarah telah membuktikan, seorang Jokowi yang tidak berlatang belakang partai menapak mulai dari menjadi Walikota terpilih dua periode, Gubernur yang belum selesai hingga akhir masa baktinya, dan terpilih menjadi Presiden Indonesia Nusantara hingga dua periode, hanya karena mampu membuktikan reputasinya di tataran praktis, jauh dari hal-hal yang bersifat retoris belaka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sekian dan terima kasih. Salam Seimbang Universal Indonesia_Nusantara ...

*****

Kota Malang, September di hari kedua puluh lima, Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Ikuti tulisan menarik sucahyo adi swasono lainnya di sini.