Diksi Etika Dhas-mu dalam Kemelekatan Kabinet Baru Prabowo-Gibran

Kamis, 16 Mei 2024 14:15 WIB
Bagikan Artikel Ini
img-content0
img-content
Iklan
Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Degradasi moralitas dan etika kian merajalela dan buntutnya terjadinya anarkisme dan liberalisasi pencapaian kekuasaan politik. Negara harus membayar mahal karena sejarah demokrasi Indonesia kembali ke jaman barbar

Keutamaan dan bahkan kewajiban aspek moralitas dan etika nyata menjadi pedoman serta penghayatan fungsi kerja semua calon dan juga pejabat, baik sebagai petugas atau wakil rakyat. Masih ingatkah ketika debat Calon Presiden 2024 terlontar ucapan salah satu capres, " Etika nDhas-mu?"

Akibat banyaknya jumlah dukungan dalam Pilpres 2024, paslon Prabowo -Gibran harus putar otak agar bisa memenuhi kompensasi politik bagi partai ataupun korporasi pendukungnya. Prabowo -Gibran juga bakal dibuat pusing tujuh keliling akibat mengakomodasi partai veteran pendukung presiden yang kalah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tim Prabowo -Gibran sangat paham, untuk dapat membangun kabinet baru-nya harus dibayar dengan sejumlah insentif politik bagi partai pendukungnya. Tujuannya tentu saja agar bisa aman dan tenteram. Dan jabatan menteri adalah portofolio paling cakep untuk membuat semuanya tenang dan diam. Hanya saja mereka harus berhadapan dengan hambatan konstitusi atau UU.

Kalau cuma penghambatnya partai politik atau elite politik akan mudah diatasi dengan negosiasi yang cepat dan tuntas. Namun hambatan struktural produk hukum atau UU harus dihadapi dan diselesaikan secara berurutan dan prosesnya panjang.

Namun demikian, cara konstitusional wajib dilakukan manakala publik sudah gerak dan mengecam. Seperti diketahui jika dari fase awal pencalonan dan juga pemilihan presiden telah banyak kecurangan dalam permainan aturan main melalui cawe-cawe konstitusi dengan melobi sejumlah pejabat negara.

Dalam kasus ini kendati publik pada akhirnya kalah dan tidak bisa membuktikan kecurangan itu terjadi namun vonis mati bagi rezim yang melakukan kecurangan dicap sudah mati secara moral dan etika.

Diksi Moral dan Etika

Saat ini banyak pemimpin lebih suka mengucapkan diksi moral dan etika sebagi bagian jargon politik. Mereka menaikkan popularitas dan elektabilitas di hadapan rakyat dan media dengan membakar uang dan fasilitas kebijakan.

Mereka mengunakan politik identitas dengan menumpang kendaraan moral dan etika. Sementara rakyat hanya sering menjadi pendengar yang baik. Paling banter mendapatkan bonus gratis sepeda saat menjadi pendengar dari propaganda elite politik.

Tokoh publik mengunakan jika moral dan etika sebagai diksi ampuh dan berpengaruh meraup pundi-pundi kehormatan dan superioritas pemikiran.

Dalam literasi keseharian, moral merupakan pengertian tentang mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Sedangkan etika adalah tingkah laku manusia berdasarkan hal-hal yang sesuai dengan moral tadi. Etika juga diartikan sebagai filsafat bidang moral yang mengatur bagaimana manusia harus bertindak.

Setidaknya dua bangunan moral dan etika akan selalu menjadi platform politik dan juga kontol sosial sejauh mana dan bagaimana terjadinya relasi politik dan psikologis yang diametral antara rakyat dan juga pejabatnya.

Jika moral dan etika bisa diadaptasikan dalam kesederhanaan dan juga kesehatan mental para pejabat tentunya reaksi moral dan etika akan serasi, linier dan juga menjadikan hubungan harmonis bagi pejabat dan rakyatnya.

Apakah nantinya kabinet baru Prabowo -Gibran akan mengadopsi moral dan etika sebagai paltform politik ataukah supremasi politik praktis menjadi dewa dan ditambakan ?

Paksa Ubah UU

Saat ini Prabowo -Gibran sedang sibuk dan pening untuk membentuk kabinet barunya. Disinilah ujian paling kritis dan berhenti dari model yang akan diterapkan pada pemerintah Prabowo -Gibran.

Terobosan paling anyar menuju penambahan jumlah kementrian adalah lobi-lobi di DPR RI. Mengutip dari berbagai media, elite Partai pendukung Prabowo Subianto di Senayan mulai membahas revisi UU Kementerian Negara di tengah kabar presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah menteri di kabinetnya mendatang.

Menurut Ketua Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, revisi aturan jumlah kementerian yang dilakukan bersamaan dengan adanya isu tersebut hanya kebetulan.

Diketahui, dalam rapat di Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Selasa, 14 Mei 2024, terdapat usulan agar batas jumlah kementerian yang diatur dalam undang-undang tersebut diubah menjadi sesuai dengan kebutuhan presiden.

Dalam usulan revisi, disebutkan bahwa jumlah kementerian diatur dalam pasal 15 UU Kementerian Negara. Pasal itu menetapkan jumlah kementerian paling banyak adalah 34 kementerian.

Adapun wacana perubahan jumlah kementerian menjadi topik perbincangan publik setelah presiden terpilih Prabowo Subianto disebut ingin menambah jumlah menteri di kabinetnya. Prabowo dikatakan ingin jumlah kementerian bertambah dari 34 menjadi 40 dalam masa pemerintahannya.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi atau Awiek berharap semua pihak jangan dulu khawatir revisi Undang-undang Kementerian Negara yang tengah berlangsung di DPR otomatis bakal menambah jumlah kementerian. Awiek mengatakan, usulan yang muncul agar jumlah kementerian ditetapkan sesuai kebutuhan Presiden, belum tentu akan dimanfaatkan Prabowo untuk menambah jumlah kementerian sebanyak-banyaknya.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman memperingatkan presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai efektivitas jalannya pemerintah jika kursi menteri bertambah. Menurutnya, wacana penambahan kursi menteri kian gencar diisukan seiring dengan adanya revisi Undang-Undang Kementerian Negara.

“Berkaitan dengan rencana kementerian lembaga yang dibentuk ini harus didasarkan pada kebutuhan pemerintah itu sendiri,” kata Aminurokhman dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (15/5/24)

Aminurokhman menjelaskan, rencana tersebut harus disesuaikan dengan visi misi presiden terpilih. Sebab, Presiden dinilai yang paling tahu tujuan penambahan jumlah kementerian lembaga tersebut.

“Untuk mewujudkan visi misi itu kan presiden yang lebih tahu ya, kementerian dan lembaga apa saja yang akan dibentuk,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR mulai merevisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada masa sidang V hingga 11 Juli mendatang.

Kepentingan Politik Prioritas Utama

Motivasi Revisi UU itu sudah bisa ditebak dan sangat politis. Melalui lobi di DPR, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming berwacana ke depan akan menambah jumlah kementerian dari semula maksimal 34 menjadi 40 kursi.

Diberitakan jika DPR secara resmi mengusulkan revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam rapat perdana Badan Legislasi (Baleg) DPR usai masa reses anggota dewan, Selasa (14/5).

Dalam rapat salah satunya mengusulkan perubahan Pasal 15 yang membatasi jumlah kementerian sebanyak 34. Dalam draf terbaru, DPR mengusulkan mengganti bunyi pasal tersebut sehingga jumlah kementerian tak lagi dibatasi melainkan sesuai kebutuhan.

Kesimpulan Akhir

Dengan diterima usulan tersebut untuk dibahas di DPR menjadikan jika tujuan penambahan jumlah kementrian sudah nyaris disetujui. Seperti diketahui jika saat ini lapak politik di DPR nyaris sempurna dikuasai oleh partai pengusung dan pendukung Prabowo-Gibran.

Dan karenanya apapun yang menjadi agenda dan kehendak strategis akan serta merta dikawal dan diperjuangkan hingga sukses. Ingat jika penambahan jumlah kementrian ini juga bagian bagi-bagi kekuasaan di ranah eksekutif. Pastilah semua tahu, ujung drama politik usulan Revisi UU kembali menguntungkan pihak partai pendukung dan juga pihak-pihak yang berkontribusi penuh pemenang Prabowo -Gibran.

Keseluruhan akhir proses politik ini sangat dramatis dan pelit. Lagi-lagi keutamaan dan kesalehan elite partai diragukan lagi. Platform moralitas dan etika sudah tidak mampu diadopsi untuk pertimbangan maha agung dalam setiap langkah dan pertimbangan penting urusan untuk pengelola negara dan bangsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagikan Artikel Ini
img-content
Heru Subagia

Penulis, Pengamat Politik dan Sosial

0 Pengikut

Baca Juga











Artikel Terpopuler











Terpopuler di Peristiwa

img-content
img-content
img-content
Lihat semua