Profesor Fleksing di Kampus Mahal

Selasa, 28 Mei 2024 12:06 WIB
Bagikan Artikel Ini
img-content0
img-content
Iklan
img-content
Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Menjadi seorang profesor bagai akademisi seharusnya bukan sebuah tujuan akhir, apalagi sarana untuk fleksing belaka. Ia seharusnya merupakan titik awal untuk peningkatan kualitas pendidikan kita. 

Inilah dunia pendidikan tinggi kita. Beberapa waktu lalu, muncul kasus pencapaian gelar profesor melalui cara yang kurang elok. Dan kini, muncul lagi problem kenaikan biaya kuliah di beberapa perguruan tinggi.

Untuk kasus pertama, saya teringat pada perayaan dies natalis ketiga Politeknik Tempo, akhir April lalu. Ketika itu,  pendiri Tempo Goenawan Mohamad (GM) bercerita tentang pertemuan di sebuah perguruan tinggi yang dihadiri banyak profesor. Mereka tak membicarakan persoalan yang berkaitan dengan keilmuan mereka, tetapi lebih banyak memamerkan keberhasilan, setelah meraih gelar profesor. Dalam pertemuan itu, kata GM, mereka saling memanggil dengan sapaan prof, bukan lagi pak, bu, mas, mbak, dan seterusnya. Ada kebanggaan di balik sebutan prof itu. 

Saya membayangkan, kejadian tersebut adalah semacam fleksing secara offline. Istilah fleksing dikenal dalam media sosial sebagai perilaku menunjukkan prestasi, kebahagiaan, dan gaya hidup mewah secara berlebihan. Ia bisa berupa memamerkan pencapaian, harta kekayaan, atau aspek-aspek lain yang mencerminkan keberhasilan seseorang. Jadi kalau profesor tadi bertemu dan memamerkan keberhasilannya, bisa dikategorikan sebagai fleksing secara offline.

Beberapa saat sebelum GM bicara, kita memang sedang disuguhi berita tentang bekas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Kumba Digdowiseiso, yang diduga mencatut nama sejumlah dosen di Universiti Malaysia Terengganu (UMT) dalam publikasi beberapa jurnal ilmiah.  

Penjelasan atau lebih tepatnya pembelaan terhadap Kumba selanjutnya, sepertinya tidak akan mampu menutup fakta bahwa ternyata ada cara tak elok untuk menjadi profesor. Rasanya perlu penelitian lebih jauh, berapa jumlah profesor yang meniti jalan tak elok, serta berapa jumlah profesor yang benar-benar meniti jalan mulia untuk meraih tujuannya. Yang jelas, hasil akhir dari proses elok dan tak elok itu tetap saja sama; sama-sama bisa menjadi profesor, dan ehm... punya kesempatan untuk fleksing. 

Jumlah artikel ilmiah Kumba tercatat sebanyak 160 buah dalam setahun. Tulisan ilmiah tersebut, seharusnya merupakan hasil riset yang dilakukan oleh semua tim yang dicantumkan namanya sebagai penulis. Ada yang bertugas mengumpulkan data, merumuskan teori, dan seterusnya. Intinya, semua penulis adalah peneliti yang terlibat secara aktif dalam proses penelitian. Artikel dalam jurnal ilmiah hanyalah ujung dari proses panjang sebuah penelitian. Nah, cukup mengejutkan jika penelitian bisa dilakukan sebanyak 160 kali dalam setahun. 

Banyaknya artikel yang dimuat di jurnal ilmiah memang penting bagi para dosen. Ini karena jabatan akademik seperti profesor, pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah beban kerja selama kurun waktu tertentu yang diukur dalam angka yang disebut sebagai kredit usaha mandiri (KUM). Untuk meraih profesor, dibutuhkan paling tidak 850 kum, dengan masa kerja minimal 10 tahun. 

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Abdul Haris, sebenarnya sudah mendorong kepada seluruh civitas akademika kampus untuk memegang teguh budaya ilmiah, menjunjung etika dan moral, serta memastikan kualitas dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Oleh karena itu, aturan ini sesungguhnya cukup sempurna untuk mendorong munculnya profesor baru yang mumpuni. Namun, harus ada kesadaran pribadi bagi sang profesor mengenai apa arti gelar profesor itu sendiri. 

Ini memang seperti menjadi sebuah perjuangan dalam sunyi selama 10 tahun bagi seorang dosen. Sebuah rentang waktu yang sesungguhnya relatif tidak terlalu panjang. Kum yang dikumpulkan setiap dosen seharusnya dirumuskan sejak awal ketika dia menjadi dosen. Artinya, dosen hanya mengajar, melakukan penelitian, dan menjalani pengabdian pada masyarakat sesuai dengan keahliannya. Seorang dosen yang mahir dalam industri film, misalnya, seharusnya mengajar, meneliti, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang ada kaitannya dengan film. Jadi, dia tidak perlu nggladrah meneliti segala persoalan di tengah masyarakat. 

Dengan demikian, ketika dia hendak dikukuhkan sebagai profesor, masyarakat awam sudah paham: profesor baru itu adalah profesor film, bukan profesor yang entah di bidang apa. Apa buktinya? Di bidang pendidikan, misalnya, dia sudah mengisi beban kerja dosen (BKD) berisi mata kuliah yang sejalan dengan bidang film. Sebagian besar atau seluruh penelitian yang dilakukan terbukti muncul sebagai artikel jurnal, buku, atau Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang juga ada kaitannya dengan dunia film. Begitu juga dengan pengabdian kepada masyarajat yang harus relevan dengan perkembangan film, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Dengan demikian, tidak ada dosen atau pejabat di perguruan tinggi yang menjadi kolektor kum hanya untuk mengejar gelar profesor. Dan ketika menjadi profesor, dunia pendidikan dan masyarakat luas tidak memperoleh manfaat apapun, kecuali diminta menanggung tunjangan fungsional sang profesor Rp 15 juta per bulan di luar tunjangan tambahan lainnya.  

Lantas, apakah karena harus memberikan tunjangan kepada profesor kemudian uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa harus naik? UKT memang menjadi persoalan berikutnya, yang belakangan ini menimbulkan hiruk pikuk di gedung parlemen kita, dan kemudian dibatalkan oleh Mas Menteri Nadiem. Tapi tentu saja, alasannya bukan semata-mata karena negara harus membayar tunjangan profesor. 

Kita bisa saja menerima bahwa perguruan tinggi memang berhak menaikkan biaya UKT ketika Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) meningkat. Menurut Mas Menteri Nadiem, kenaikan hanya berlaku untuk mahasiswa dari kelas ekonomi atas dan tidak berlaku mundur bagi mahasiswa lama. Jadi, hanya mahasiswa baru yang bakal mengalaminya. Namun, problemnya, sebagian calon mahasiswa baru mengeluhkan kenaikan secara tiba-tiba saat penerimaan mahasiswa sudah pada tahap pendaftaran ulang. Kenapa tidak difikirkan lebih matang tentang momentum kenaikan UKT?

Seperti kasus pertama, soal profesor di atas, implementasi di lapangan menjadi muasal problem kenaikan UKT. Secara teori keren, tetapi pelaksanaannya amburadul. 

Padahal, para profesor di perguruan tinggi secara teoritis sanggup mendidik mahasiswa untuk menguasai ilmu manajemen, termasuk manajemen komunikasi. Namun, implementasi di dalam kampus sang profesor itu sendiri, agaknya masih jauh panggang dari api. Itulah sebabnya, profesor bukan sebuah tujuan, apalagi sarana untuk fleksing belaka. Ia seharusnya merupakan titik awal bagi peningkatan kualitas pendidikan kita. 


M Nur Hidayat,
Wakil Direktur Politeknik Tempo. 

Bagikan Artikel Ini
img-content
Nur Hidayat

Penulis Indonesiana

0 Pengikut

img-content

Profesor Fleksing di Kampus Mahal

Selasa, 28 Mei 2024 12:06 WIB

Baca Juga











Artikel Terpopuler











Terpopuler di Peristiwa

img-content
img-content
img-content
img-content
img-content
Lihat semua