Menimbang Kebenaran Dalih Kebebasan Pers dan Media di Era Reformasi

Minggu, 2 Juni 2024 13:26 WIB
Bagikan Artikel Ini
img-content0
img-content
Iklan
Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Dalih kebebasan media dan independensi media pasca reformasi merupakan narasi yang seringkali kita dengar sehari-hari, namun seringkali tanpa disadari privatisasi media yang mengarah pada oligopoli media turut memberikan petaka bagi kebebasan dan independensi media terutama dalam konteks pemberitaan yang berkaitan dengan politik.

Dalih kebebasan media dan independensi media pasca reformasi merupakan narasi yang seringkali kita dengar sehari-hari. Namun seringkali tanpa disadari privatisasi media yang mengarah pada oligopoli media turut memberikan petaka bagi kebebasan dan independensi media, terutama dalam konteks pemberitaan yang berkaitan dengan politik.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai literatur, perbedaan mendasar antara era Orde Baru dengan reformasi adalah hal yang terkait kebebasan. Berbagai peristiwa seperti pembredelan Tempo telah menggambarkan bagaimana sempitnya ruang kebebasan di Indonesia. Peristiwa tersebut seringkali menjadi dalih untuk menjadikan era Orde Baru sebagai era kegelapan bagi kebebasan sipil di Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berbicara mengenai kebebasan sipil, rasanya tidak afdol apabila tidak membicarakan hal-hal yang terkait dengan kebebasan pers dan media sebagai bagian dari kebebasan sipil. Dalam konteks perjalanan media dan pers di Indonesia perlu diakui bahwa terdapat perubahan yang signifikan mengenai kebebasan pers dan media pada era reformasi dan orde baru, namun apakah pada era reformasi media telah bekerja secara bebas dan memberikan informasi secara objektif dan independen? 

Dalam konteks Indonesia perlu diakui bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan terhadap kebebasan media dan pers pada era reformasi. Data kebebasan sipil dari Freedom House pada 1995-1996 menunjukan kebebasan sipil di Indonesia pada tahun 1995-1996 berkisar di antara angka 7/10. hal itu mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak bebas dan tidak terjaminnya kebebasan sipil. Buruknya angka kebebasan sipil di Indonesia disebabkan oleh beberapa kasus penangkapan jurnalis dan pembredelan media pada era Orde Baru.

Angka mulai membaik pada era 2000-2001 dimana Indonesia masuk kedalam negara partly free yang dalam konteks kebebasan sipil menyentuh angka 4/10. Salah satu faktor yang menyebabkan membaiknya angka kebebasan sipil pada era reformasi adalah diperkuatnya independensi pers dengan lahirnya berbagai media independen yang dijamin oleh negara dan tidak adanya kasus penangkapan yang dilakukan terhadap jurnalis. 

Dari Liberalisasi Media hingga Oligopoli Media

Bagian ini merupakan bagian inti dari argumentasi saya, karena pada bagian ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana semu nya kebebasan media dan pers pada era reformasi dengan beberapa bukti yang konkrit. Walaupun terdapat peningkatan terhadap kebebasan pers dan media yang ditandai dengan adanya gagasan liberalisasi media, namun nampaknya kebebasan media dan pers belum diimplementasikan secara substansial di Indonesia

Salah produk dari gagasan liberalisasi media yang terjadi di Indonesia adalah konglomerasi yang terjadi pada media dewasa ini. Dalam literaturnya yang berjudul “Digital Media in Indonesia and Malaysia: Convergence and Conglomeration” Tapsell menyebutkan bahwa media di Indonesia secara umum dikuasai oleh dua korporasi besar yakni, TransCorp media yang dimiliki oleh Chairul Tanjung yang dekat dengan partai Demokrat dan Global MediaCom yang dimiliki oleh Hary Tanoe sebagai ketua umum partai Perindo.

Fenomena tersebut terus berkembang dengan lahirnya berbagai media yang berada di bawah kepemimpinan elit politik seperti Aburizal Bakrie sebagai elit partai golkar yang memiliki Visi Media Asia Group yang membawahi 2 stasiun TV yaitu Tvone dan ANTV dan VivaNews sebagai media cetak dan online, selain itu Aburizal turut serta turut mengakuisisi Surabaya Post pada 2009, fenomena ini dijelaskan oleh Tapsell sebagai fenomena “oligopoli media”

Pada literatur Tapsell yang lain dengan judul Politics and the Press in Indonesia turut menjelaskan bahwa risiko dari kepemilikan media independen oleh elit politik adalah menciptakan media dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik yang secara tidak langsung menggerus independensi media tersebut. Salah satu contoh konkrit yang disebutkan Tapsell adalah proses pengakuisisian Surabaya Post oleh anak perusahaan milik Aburizal Bakrie pada tahun 2009. Salah satu pemberitaan yang fenomenal di era 2009 adalah bencana lumpur lapindo, namun sayangnya setiap kali para jurnalis dari surabaya post berupaya untuk memberitakan apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan realita terdapat upaya untuk memaksa para jurnalis untuk memberitahukan informasi mengenai lumpur lapindo sesuai dengan arahan, selain itu terdapat upaya “self censorship” dalam pemberitaan terkait lumpur lapindo yang dilakukan oleh editor

Sebagai contoh lain, masyarakat pasti tidak akan pernah lupa dengan kontestasi Gubernur Jakarta 2017 silam yang sarat akan penistaan agama,. Namun apabila kita berbicara mengenai media, menurut penelitian dengan judul Political Mediatization of Blasphemy News menyebutkan bahwa terdapat perbedaan yang besar antara pemberitaan yang ada di Tvone dengan Metro Tv terkait kasus “penistaan agama ahok”. Terdapat perbedaan framing yang sangat berbeda antara Metrot  TV dengan Tvone yang mana Metro TV cenderung memberikan sorotan pada kinerja baik Ahok sedangkan TV One memberikan sorotan pada penistaan agama yang dilakukan Ahok. Perbedaan tersebut berkaitan dengan kepemilikan media yang mana Metro TV dimiliki oleh Surya Paloh sebagai ketua umum partai Nasdem yang pada saat itu mengusung Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, sedangkan Tvone dimiliki oleh Aburizal Bakrie memiliki tendensi untuk mendukung Anies-Sandi pada saat itu untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta (Dalimunthe dkk, 2020)

Bukti tersebut jelas telah menyimpang dari apa disebutkan (Mcquail, 2010) yang menjelaskan dengan konkrit mengenai apa yang sejatinya menjadi fungsi dari sebuah media yakni; menyebarkan informasi kepada masyarakat, mengikuti prinsip independensi, kesetaraan, keberagaman, kebenaran, dan mempertimbangkan kualitas informasi, dan akuntabilitas informasi.

Dalam konteks independensi jelas bahwasanya kepemilikan media oleh elit elit politik yang membentuk oligopoli media mempengaruhi independensi dan kebebasan pers serta mencoreng objektifitas media. Dengan tidak objektifnya media akibat menjadi alat permainan politik elit, serta masih adanya keterkungkungan media dalam memberikan informasi yang objektif akibat intervensi kepentingan elit politik, tentu sulit untuk dikatakan bahwa era reformasi telah membawa kebebasan media dan pers di Indonesia. Sehingga apabila kembali pada judul yang diangkat yakni Menimbang Kebenaran Dalih Kebebasan Pers dan Media di Era Reformasi dapat saya simpulkan bahwa belum sepenuhnya benar bahwa pada era reformasi kebebasan media dan pers sudah terjamin, melainkan saya merasa bahwa tokoh antagonis yang menjadi momok terhadap kebebasan pers dan media hanya berganti topeng saja, pada masa Orde Baru “pemerintah”, pada era reformasi “elit politik eksploitatif nan kapitalistik”

Referensi

Dalimunthe, S. F., Ardika, I. W., Putra, I. N. D., Arjawa, I. G. B. S., & Indriany, F. (2020). Political Mediatization of Blasphemy News. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 7(2), 436-444.

 

House, F. (1996). Freedom in the World: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties 1995-1996. New Brunswick, New York, NY: Freedom House.

 

House, F. (2001). Freedom in the World: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties 2000-2001. New York: Freedom House.

 

McQuail, D. (2010). McQuail's mass communication theory. Sage publications.

 

Tapsell, R. (2014). Digital media in Indonesia and Malaysia: Convergence and conglomeration. Asiascape: Digital Asia, 1(3), 201-222.

Bagikan Artikel Ini
img-content
Revo Linggar.v

Penulis Indonesiana

0 Pengikut

Baca Juga











Artikel Terpopuler