Apakah Benar Tapera Untuk Biayai Proyek IKN dan Makan Siang Gratis?

Santer brenbus sangkaan bahwa dana Tapera akan dipergunakan untuk membiayai Proyek IKN dan memenuhi kebutuhan logistik janji Makan Siang Gratis pemerintah baru Prabowo-Gibran. Pemerintah membantah.

Bagi Jokowi dikritisi dan juga dibenci sampai matipun tidak akan berhenti dan tetap terjaga komitmen untuk menjalankan tugas sebagai presiden atas nama mandat rakyat. Jokowi sudah melakukan banyak kebijakan non populer dan tetap menyakinkan jika kebijakan pemerintah tersebut bakal langsung dirasakan masyarakat. 

Diberitakan jika kebijakan Pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak akan menunda aturan mengenai iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat kritik luas dari sejumlah kalangan. 

Bagi Jokowi yang sudah pengalaman ditolak oleh berbagai kalangan karena kebijakan yang kontroversial mengakui akan ada pro kontra terkait kebijakan itu. Jokowi berdalih jika ketemu masalah pro dan kontra itu terjadi juga pada saat pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk golongan peserta non penerima bantuan iuran yang dibayari pemerintah.

Dalih Jokowi benar adanya takala Jokowi mengatakan saat itu pro kontra juga terjadi. Tapi setelah program berjalan dan masyarakat merasakan manfaatnya, semua berjalan lancar.

Dikatakan oleh Jokowi kalau kebijakan belum dieksekusi, memang biasanya ada pro kontra. I Dicontohkan oleh Jokowo seperti dulu BPJS, yang di luar PBI juga ramai. Tapi setelah berjalan dan merasakan manfaatnya, pergi ke rumah sakit tak dipungut biaya, semua berjalan.

Pekerja Asing Kena 

Ditegaskan pekerja swasta dan wiraswasta di Indonesia termasuk pekerja asing kini harus menyumbangkan tiga persen gaji untuk Tapera.

Perlu diketahui jika Pelaksanaan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tak hanya menyasar para pekerja yang berkewarganegaraan Indonesia. 

Program itu juga menyasar pekerja asing yang bekerja di Indonesia. Hal itu diketahui dari bahan paparan konferensi pers Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho di Kantor Staf Presiden (KSP) Jumat (31/5).

Dari halaman 3 paparan tersebut, Heru menjelaskan segmentasi peserta Tapera yang diatur di UU Tapera. Mereka adalah; ASN, TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMDes, pekerja mandiri, pekerja swasta, WNA dan pekerja lain-lain.

Berdasarkan kebijakan tersebut, pekerja akan memberikan kontribusi sebesar 2,5 persen dari gaji mereka, sementara pemberi kerja akan membayar 0,5 persen sisanya. Dengan demikian, pekerja mandiri atau pekerja lepas akan menyumbang total 3 persen.

Asosiasi Pengusaha Menolak 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani sebelumnya mengatakan, Program Tapera terbaru semakin menambah beban, baik dari sisi pemberi kerja maupun pekerja, di tengah adanya depresiasi rupiah dan melemahnya permintaan pasar.

Shinta menjelaskan, saat ini beban yang ditanggung pemberi kerja untuk iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan besarnya mencapai 18,24 persen hingga 19,74 persen dari penghasilan pekerja.

Program Tapera terbaru dianggap semakin menambah beban baru di tengah adanya depresiasi rupiah dan melemahnya permintaan pasar.

“Tapera sebaiknya diperuntukkan bagi ASN, TNI/Polri," kata Shinta melalui keterangan resmi, Selasa, 28 Mei 2024.

Mahfud MD Ikutan Bicara 

Kritik berikutnya datang dari Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md dan Partai Buruh. Mantan Cawapres Palson 03 lebih menyoroti kegagalan produk pengumpulan dana masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah melalui anak perusahaan negara.

Masyarakat ingat jelas bagaimana kasus PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), hingga PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen). Setumpuk kasus korupsi pengelolaan dana masyarakat itu diklaim merugikan negara lebih dari Rp30 triliun.

Tuduh Biayai IKN dan Makan Siang Gratis 

Pemerintah memastikan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara, seperti pajak. Dana Tapera ditujukan langsung manfaatnya bagi peserta.

Demikianlah disampaikan Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Saiful Islam dalam konferensi pers, Jumat (31/5/2024).

Saiful Islam memastikan jika Simpanan peserta Tapera tidak digunakan untuk kegiatan pemerintah dan dana Tapera tidak masuk dalam postur APBN.

Apa yang dikatakan oleh pemerintah tersebut tidak digubris oleh banyak kalangan. Justru sebaliknya mereka menuduh pemerintah melakukan kebohongan dan curigai jika ada rekayasa pemerintah sedang butuh dana besar mencari jalan keluar bagi pemerintah baru Prabowo -Gibran untuk memenuhi janji kampanye. Dikutip dari rilis Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) secara tidak langsung bisa digunakan pemerintah untuk membangun IKN dan membiayai makan siang gratis.

Lembaga kajian ekonomi ini membantah klaim pemerintah bahwa iuran Tapera tak terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, uang dari pekerja swasta itu akan diinvestasikan, salah satunya dengan membeli surat berharga negara (SBN).

Dengan melihat ada upaya pemerintah mendorong berbagai lembaga pengelolaan investasi pelat merah untuk lebih banyak menanamkan porsi investasi di SBN, termasuk Tapera. Ada potensi dana legit dari pengumpulan duit rakyat itu yang mencapai Rp135 triliun.

Dikatakan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) secara tidak langsung bisa digunakan pemerintah untuk membangun IKN dan membiayai makan siang gratis.

Yang menarik perhatian adalah ketika Lembaga kajian ekonomi ini membantah klaim pemerintah bahwa iuran Tapera tak terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, uang dari pekerja swasta itu akan diinvestasikan, salah satunya dengan membeli surat berharga negara (SBN).

Celios melihat ada upaya pemerintah mendorong berbagai lembaga pengelolaan investasi pelat merah untuk lebih banyak menanamkan porsi investasi di SBN, termasuk Tapera. Ada potensi dana legit dari pengumpulan duit rakyat itu yang mencapai Rp135 triliun.

Besaran Biaya IKN dan Makan Siang Gratis 

Dikutip dari berbagai sumber, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 71,8 triliun (4,6 miliar dolar AS) untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) selama kurun 2022-2024. Dana untuk pusat pemerintahan Indonesia pada masa depan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan berbagai proyek yang telah dikerjakan dengan dana APBN itu, hingga total dana yang akan habis dari APBN untuk IKN dari 2022 sampai dengan 2024 sebesar Rp 72,8 triliun, maka pagu anggaran pembangunan IKN yang berasal dari APBN tersisa Rp 17,6 triliun setelah 2024.

Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah mengatakan biaya program makan siang dan susu gratis yang diusung Prabowo-Gibran mencapai Rp1 triliun per hari.

Hal itu disampaikan Burhanuddin dalam acara Peluncuran dan pemaparan Cita-Cita Negeri di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (13/12) malam.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, anggaran makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah akan masuk dalam APBN 2025. Namun, kebutuhan anggarannya tak langsung Rp 400 triliun.

Airlangga mengatakan, untuk besaran anggarannya sendiri masih akan dibahas saat pembicaraan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dalam sidang kabinet paripurna Senin pekan depan. Pembicaraan KEM-PPKF menjadi awalan untuk penyusunan APBN 2025.

Catatan Kritis 

Dengan melihat postur kebutuhan proyek IKN dan juga untuk memenuhi janji kampanye makan siang gratis penulis melihat keseriusan politik dari rezim baru nanti untuk melanjutkan program kerja keberlanjutan. Artinya Prabowo -Gibran akan melanjutkan berbagai proyek strategis yang sudah dijalankan pemerintah sebelumnya. 

Kewajiban berikutnya adalah pemerintah baru Prabowo -Gibran harus sukses untuk memenuhi janji kampanye terutama makan siang dan susu gratis. Polemik yang sedang berjalan dan akan dihadapi oleh pemerintah baru nanti adalah ketersediaan dana dan sulitnya mencari sumber dana untuk dipakai membiayai kedua janji politik utama tersebut. Jadi penulis juga tidak menyalakan jika banyak masyarakat curiga jika pengumpulan dana Tapera ada indikasi untuk meninfus pembiayaan program makan siang gratis dan melanjutkan proyek IKN. 

Salah satu cara yang dilakukan agar pemerintah baru Prabowo -Gibran bisa dapat berjalan dengan baik dalam pengelolaan keuangan adalah dengan melakukan sinkronisasi anggaran dan keuangan yang sudah dilakukan oleh elite Gerindra dan Menkeu Sri Mulyani. Disinilah juga penulis melihat jika banyak kepanikan memuncak terjadi ketika harus berbicara anggaran belanja untuk IKN dan makan siang gratis.

Kemudian munculah ide untuk penghitungan rigit dalam upaya penggalian dana. Munculnya salah satu pengajuan pengumpulan dana masyarakat terutama pegawai swasta dan asing melalui Program Tapera.